CIANJUR (KC) Satu bulan setelah launching, pelaksanaan e-KTP (elektronik-Kartu Tanda Penduduk) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur masih banyak kendala. Pasalnya, banyak warga yang tidak puas dengan pelayanan para petugas e-KTP> banyak dari mereka yang merasa wajin untuk melakukan e-KTP namun tidak bisa ikut perekaman.
Seperti diberitakan Pikiran Rakyat, puluhan warga Desa Talagasari, Kec. Kadupandak, Kab. Cianjur mengamuk dan menyobek-sobek Kartu Keluarga (KK) dan KTP milik mereka di halaman kantor kecamatan setempat. Kemarahan warga dipicu karena merasa tidak diakomodir saat hendak melakukan perekaman e-KTP. Padahal, warga mengaku untuk sampai ke kantor kecamatan membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena jarak tempuh yang lumayan jauh.
“Kami tidak mengerti dengan pendataan dari Pemkab Cianjur. Kami memang tidak tercantum dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK), api kami mempunyai KK dan KTP yang sah. Jika tidak diakomodir, kami merasa tidak diakui sebagai rakyat,” ucap Ruslan Efendi (39), warga Desa Talagasari, Rabu (23/5/12).
Ruslan mengatakan perekaman e-KTP hanya diperuntukkan bagi warga yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan warga yang hanya membawa KTP dan KK tidak dilayani.
“Banyak warga yang tidak punya NIK karena memang tidak pernah didatangi pihak desa. Apakah identitas kami dengan KK dan KTP masih belum cukup. Kalau tidak percaya dengan data di KK dan KTP sama saja pemerintah tidak percaya dengan kerjanya sendiri,” katanya.
Sementara itu, Camat Kadupandak, M. Wahyu membantah jika pihak kecamatan menolak terhadap sebagian warga yang hendak melakukan perekaman e-KTP. Meskipun demikian, Wayhu mengakui telah terjadi kesalahpahaman dengan warga saat kegiatan perekaman e-KTP.
“Kami bukan tidak mengakomodir, namun warga yang belum punya NIK akan di data ulang agar saat perekaman e-KTP data yang ada benar-benar sudah valid, karena sampai saat ini masih ada data identitas yang tidak sesuai,” ujarnya.
Wahyu menuturkan masih mengalami berbagai kendala, terutama terkait jaringan sinyal serta daya listrik. Bahkan, dalam sehari listrik bias padam empat kali karena beban voltase alat atau mesin e-KTP yang besar.“Namun terlepas dari semua persoalan, baik teknis maupun non teknis, kami menargetkan proses rekam e-KTP bias rampung sebagaimana rencana yang telah ditetapkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan Disdukcapil Cianjur, Ahmad Syamsudin saat ditemui di kantornya mengatakan kendala yang paling berarti, kata Ahmad, memang dalam perekaman e-KTP butuh daya listrik hingga 3500 watt, sementara di 32 kantor kecamatan hanya mempunyai daya 900 watt hingga 1500 watt.
"Justru itu saat ini hingga akhir April kami sudah berkoordinasi dengan PLN CIanjur untuk melakukan penambahan daya yang semuanya biaya ditanggung Disdukcapil. Anggaran untuk e-KTP sebesar sekitar Rp 4 miliar. Sebesar Rp 1 miliar untuk sosialisasi dan sisanya untuk pelaksanaannya," ucapnya.(PR/KC06)
