Puluhan Banser Ontrog Dinas Kesehatan Cianjur, Tuntut Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin di Permudah

Puluhan Banser melakukan aksi unjuk rasa di Dinkes Cianjur

CIANJUR, (KC).-Aksi dorong dengan aparat kepolisian sempat mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan anggota Banser GP Ansor Kabupaten Cianjur, Senin (21/5) di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur di Jalan Prof. Moch. Yamin. Kedatangan anggota Banser yang mengenakan seragam kebesaranya tersebut untuk menuntut Dinkes Cianjur memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin agar dipermudah. Selama ini mereka melihat prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu terlalu berbelit-belit.

Aksi dorong tidak sempat berlanjut setelah aparat kepolisian lebih memilih mundur. Melihat hal tersebut puluhan anggota Banser bukan merangsek maju, namun ternyata ikut juga mundur. Kontan saja hal itu membuat keheranan bagi aparat kepolisian dan Satpol PP yang tengah berjaga untuk mengamankan aksi.

Menurut Koordinator aksi, Firdaus Alawi, pihaknya menyoroti terlalu berbelitnya dalam melakukan pengurusan administrasi bagi masyarakat yang kurang mampu saat ingin mendapatkan pelayanan geratis kesehatan. Selama ini Dinkes terkesan mempersulit dalam melayani masyarakat kurang mampu, terutama bagi masyarakat yang memegang surat keterangan miskin (SKTM).

"Orang miskin harus sehat seumur hidup, kesehatan adalah hak seluruh rakyat, masa mau mendapatkan pelayanan kesehatan harus menempuh prosedur yang berbelit-belit. Dinkes harus mempermudah dalam melaksanakan 10 item dalam persyaratan masyarakat untuk mendapatkan jamkesda, jangan dipersulit," kata Firdaus.

Setelah menyampaikan orasinya, puluhan anggota banser tersebut membubarkan diri dengan tertib. Mereka tidak berkenan untuk bertemu dengan unsur pimpinan di Dinkes Kabupaten Cianjur.

Secara terpisah Sekretaris Dinkes Kabupaten Cianjur, Niswan Purwenti didampingi Kabid Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Yusman Faisal mengatakan, tuntutan yang 10 poin terkait pelayanan Jamkesda akan dibawa ke Kepala Dinas. Khusus untuk Jamkesda ada tim khusus yakni tim koordinasi yang ketuanya adala Sekretaris Daeran dan Kadinkes sebagai Sekretarisnya.

"Apa yang disampaikan teman-teman Banser akan kita bawa ke tim koordinasi. Intinya kita akan meningkat kinerja kita. Dalam pelayanan administratif akan kita coba membuat suatu alur untuk mempermudah birokrasi dibawah, menurut mereka berbelit akan kita coba bagiamna birokarasi tidak berbelit. Kami akan lebih mensosialisasikan Jamkesda di jajaran puskesmas," kata Niswan.

Pihaknya menegaskan, kriteria penerima Jamkesda ditentukan oleh Pemerintah pusat. Sementara kebijakan yang diambil didaerah berdasarkan keputusan tim koordinasi. "Ada patokan yang sudah diterapkan bagi masyarakat yang akan menerima Jamkesda, ada 14 poin yang harus dilewati," tandasnya (KC-02)***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!