CIANJUR, (KC).-Keputusan Presiden (Kepres) merupakan harga mati untuk menuntuskan persoalan Jamaat Ahmadiah Indonesia (JAI). Demikian benang merah yang bisa diambil dalam dialog interaktif membahas permasalahan Jemaat Ahmadiah Indonesia (JAI) dengan mengambil tema, "Mencari Solusi Permasalahan Ahmadiah Secara Damai Demi Terwujudnya Keutuhan NKRI" yang digelar di Gedung Juang 45. Jl. Otto Iskandar Dinata II Cianjur, Senin (25/6).
Beberapa narasumber hadir dalam dialog tersebut diantaranya ustad Ahmad Hariadi (Mantan JAI), Ketua MUI Kabupaten Cianjur, Tjepi Djauharudin dan Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (Garis), H. Chep Hernawan, MBA.
Ketua MUI Kabupaten Cianjur, Tjepi Djauharudin mengatakan, keteguhan umat islam untuk menegakkan syariat islam saat ini sedang diuji dalam menghadapi ahmadiah. Adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri merupakan salah satu sarana untuk membina JAI di Indonesia. Namun keberadaan SKB tersebut tidak cukup kuat untuk bisa menyelesaikan JAI.
"SKB tidak cukup bisa menyelesaiakan JAI, harus ada Kepres. Untuk itulah sebagai umat islam harus bisa mengkondisikan agar Kepres itu bisa keluar. Kalau kondisinya adem ayem seperti ini sampai kapan bisa keluar. Karena sudah terbukti adanya SKB tidak membuat persoalan JAI tuntas, mereka masih 'ngeyel', kuncinya harus ada Kepres," kata Tjepi.
Sebenarnya ke tidak taatan JAI terhadap SKB bisa jadi alasan untuk dikeluarkannya Kepres. "Masalahnya didaerahharus aktif, jangan diam saja. Harus dipantau aktivitas JAI, kalau mereka tidak mentaati SKB harus diusulkan agar ada sanksi tegasnya," katanya.
Pihaknya mengaku sudah menyampaikan desakan perlunya Kepres. "Sampai saat ini kita baru tingkat daerah, tingkat propinsi sudah kita sampaikan. Sebagai anggota tim pembina kita turut bertanggung jawab terhadap masalah JAI," tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Garis, H. Chep Hernawan, menurutnya tidak ada solusi lain untuk menuntaskan masalah JAI kecuali adanya Kepres. Hanya saja sampai saat ini menurut H. Chep, presiden belum mau meneken Kepres tersebut lantaran takut dengan Amerika.
"SKB itu banci, tidak ada sanksinya. Dengan adanya Kepres diharapkan bisa menuntaskan JAI. Hanya saja sudah berapa ratus organisasi islam yang mendesak agar diterbitkanya Kepres, tapi sampai saat ini belum juga keluar. Pada hal sudah jelas organisasi OKI di Dubai saja sudah menyatakan ahmadiah sesat, mereka sudah mengeluarkan fatwa dan melarangnya," tegasnya.
Penanggungjawab kegiatan Dialog Interaktif, Abdul Halim Patriatman, mengatakan, salah satu tujuan dialog interaktif ini antara lain untuk memetakan respon serta sikap tokoh Islam terhadap problem sosial keagamaan yang muncul di Cianjur. Selain itu juga untuk merumuskan formulasi gerakan serta komitmen bersama menghadapi maraknya tindakan main hakim sendiri," kata Halim secara terpisah.
Tujuan lainya digelar dialog interaktif adalah untuk memperkaya basis data bagi pemangku kepentingan sebagai dasar pijak dalam merumuskan solusi melalui program-program kerja yang sistematik, terencana, terukur, dan teramati.
Sementara itu target dari dialog interaktif tersebut demi tercapainya tujuan dakwah dalam upaya menghadapi segala bentuk penyimpangan yang diindikasi menodai agama islam. Selain itu juga tergalinya berbagai informasi tentang kegelisahan umat Islam Indonesia terhadap berbagai persoalan sosial keagamaan yang terjadi secara optimal.
"Kita harapkan juga bisa terpetakannya respon serta sikap keagamaan tokoh Islam terhadap problem sosial keagamaan yang muncul. Serta terumuskannya formulasi gerakan serta komitmen bersama menghadapi maraknya kekerasan bernuansa agama dan tersedianya berbagai dokumen (draf) rumusan permasalahan dan solusi dari para narasumber dan peserta," katanya (KC-02)***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
