CIANJUR(KC),- DPRD Cianjur segera membentuk tim yang berkoordinasi dengan eksekutif menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2011 yang menyatakan Kabupaten Cianjur mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Artinya, dari hasil pemeriksaan tersebut, berarti secara administrasi, pengelolaan keuangan Kabupaten Cianjur masih perlu diperbaiki lagi.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Gatot Subroto mengatakan dengan munculnya opini WDP, berarti banyak hal yang mesti dibenahi seperti sistem pengelolaan keuangan, administrasi, maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan.
Menurut Gatot, satu di antara yang menjadi sorotan dalam LHP BPK itu adalah terkait aset termasuk pembenahan bidang sistem neraca keuangan di Rumah Sakit Cimacan.
“Laporan ini harus ditindaklanjuti oleh kami (Dewan) dalam jangka waktu maksimal 60 hari kerja. Temuan ini akan kami bahas dalam badan musyawarah (bamus) untuk segera ditindaklanjuti eksekutif,” kata Gatot di ruang kerjanya, Selasa (19/6/2012).
Gatot menyebutkan faktor penyebab Kabupaten Cianjur mendapatkan opini WDP dari BPK di antaranya kemungkinan besar akibat keteledoran atau ketidaktelitian dalam administrasi. Karena itu, perlu personal yang memang mumpuni dalam bidang pengadministrasian keuangan.
“Sebetulnya Kabupaten Cianjur sendiri memiliki personal-personal yang memiliki skill dalam bidang pengadministrasian keuangan. Sayangnya, personal yang mampu ini terkadang tidak ditempatkan sesuai kemampuannya. Bukan kami menafikkan keberadaan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) karena kami menilai penempatan pegawai sudah melalui pengkajian mendalam. Hanya sayangnya, yang terjadi di Cianjur tidak sesuai kompetensi,” tegasnya.
Gatot mengharapkan agar hasil temuan BPK ini bisa segera ditindaklanjuti lantaran khawatir jika tanpa ada perbaikan, maka ujung-ujungnya akan berhadapan dengan masalah hukum. Gatot tak memungkiri, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, laporan keuangan Kabupaten Cianjur masih stagnan.
“Artinya, laporan keuangan 2011 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tidak ada peningkatan kinerja. Kabupaten Cianjur sebetulnya bisa mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Memang bukan perkara mudah karena perlu kerja keras. Kami mengharapkan untuk laporan keuangan tahun 2012 nanti ada peningkatan kinerja,” tukasnya. (Inilahjabar/KC06)
Artinya, dari hasil pemeriksaan tersebut, berarti secara administrasi, pengelolaan keuangan Kabupaten Cianjur masih perlu diperbaiki lagi.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Gatot Subroto mengatakan dengan munculnya opini WDP, berarti banyak hal yang mesti dibenahi seperti sistem pengelolaan keuangan, administrasi, maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan.
Menurut Gatot, satu di antara yang menjadi sorotan dalam LHP BPK itu adalah terkait aset termasuk pembenahan bidang sistem neraca keuangan di Rumah Sakit Cimacan.
“Laporan ini harus ditindaklanjuti oleh kami (Dewan) dalam jangka waktu maksimal 60 hari kerja. Temuan ini akan kami bahas dalam badan musyawarah (bamus) untuk segera ditindaklanjuti eksekutif,” kata Gatot di ruang kerjanya, Selasa (19/6/2012).
Gatot menyebutkan faktor penyebab Kabupaten Cianjur mendapatkan opini WDP dari BPK di antaranya kemungkinan besar akibat keteledoran atau ketidaktelitian dalam administrasi. Karena itu, perlu personal yang memang mumpuni dalam bidang pengadministrasian keuangan.
“Sebetulnya Kabupaten Cianjur sendiri memiliki personal-personal yang memiliki skill dalam bidang pengadministrasian keuangan. Sayangnya, personal yang mampu ini terkadang tidak ditempatkan sesuai kemampuannya. Bukan kami menafikkan keberadaan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) karena kami menilai penempatan pegawai sudah melalui pengkajian mendalam. Hanya sayangnya, yang terjadi di Cianjur tidak sesuai kompetensi,” tegasnya.
Gatot mengharapkan agar hasil temuan BPK ini bisa segera ditindaklanjuti lantaran khawatir jika tanpa ada perbaikan, maka ujung-ujungnya akan berhadapan dengan masalah hukum. Gatot tak memungkiri, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, laporan keuangan Kabupaten Cianjur masih stagnan.
“Artinya, laporan keuangan 2011 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tidak ada peningkatan kinerja. Kabupaten Cianjur sebetulnya bisa mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Memang bukan perkara mudah karena perlu kerja keras. Kami mengharapkan untuk laporan keuangan tahun 2012 nanti ada peningkatan kinerja,” tukasnya. (Inilahjabar/KC06)
