CIANJUR(KC).- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai mewaspadai potensi bencana menyusul prediksi bakal tingginya curah hujan saat ini. Berdasarkan hasil pemetaan, sebanyak 31 dari 32 kecamatan di Cianjur dinyatakan rawan bencana.
Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Bencana BPBD Kabupaten Cianjur Yad Ahyad mengungkapkan, kondisi geografis wilayah Cianjur yang rawan bencana menjadi kekhawatiran tersendiri ketika intensitas curah hujan mulai meningkat. Wilayah yang paling diwaspadai umumnya berada di Cianjur selatan di mana kontur tanah labil dan diperparah masih banyaknya warga yang tinggal di daerah perbukitan.
"Memang sangat sulit merubah paradigma masyarakat agar mencari tempat yang lebih aman ketimbang tinggal di daerah yang kontur tanahnya rentan terjadi bencana. Dari hasil mapping, sebanyak 31 dari 32 kecamatan di Cianjur rawan bencana alam. Tidak hanya wilayah selatan, tapi juga harus diwaspadai potensi bencana di wilayah utara," kata Ahyad Minggu (10/6).
Menurut Ahyad, bencana alam cukup potensial terjadi bersamaan tingginya intensitas curah hujan saat ini adalah tanah longsor.
Imbauan kesiapsiagaan bencana pun sudah mulai dilakukan BPBD Kabupaten Cianjur terhadap warga yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana alam. Masyarakat diimbau waspada dengan gejala-gejala alam yang mengarah pada terjadinya bencana.
"Untuk bencana alam kami mengategorikannya ke dalam beberapa jenis. Ada wilayah yang rawan bencana longsor, tsunami, gunung meletus, banjir bandang, termasuk angin puting beliung," papar Ahyad.
Berdasarkan catatan di BPBD Kabupaten Cianjur, sedikitnya ada 13 kecamatan rawan banjir bandang yang tersebar di wilayah selatan, tengah, dan utara.
"Biasanya, daerah yang menjadi langganan banjir berada di Kecamatan Sindangbarang. Dipastikan setiap tahun banjir bandang akan terjadi akibat meluapnya air sungai yang berada tak jauh dari pusat Kota Sindangbarang," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Saep Lukman menegaskan, pemerintah terkesan gagap menanggulangi bencana alam di Kabupaten Cianjur.
"Penanggulangan bencana itu harus menjadi kebijakan pemerintah daerah. Malahan kami menilai, BPBD sebagai OPD terkait terkesan tidak siap ketika bencana datang, dan hanya diisi oleh orang-orang yang tidak ahli menanggulangi bencana," tegas Saep, Minggu (10/6).
Saep juga mengharapkan agar Pemkab Cianjur saat ini harus mulai mewaspadai ancaman bencana alam menyusul mulai tingginya curah hujan. Bukan hanya dalam konteks antisipasi saja, tapi juga dalam masalah anggaran tanggap daruratnya.
"Kami harapkan dana tanggap darurat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Jangan sampai terjadi ada dana tanggap darurat yang dibencana-alamkan. Artinya, dana ini tidak dialokasikan buat perbaikan yang bukan prioritas atau masuk sebagai kejadian bencana alam. Kami tak mengharapkan dana ini jadi dialokasikan sebagai proyek untuk meraup keuntungan segelintir orang," kata Saep. (Media Indonesia/KC)
