CIANJUR, (KC).- Iuran wajib bagi anggota Korps Pegawai Republik
Indonesia (Korpri) Kabupaten Cianjur di soal. Pasalnya iuran wajib
berkisar antara Rp 1.000.--Rp 2.000,- per anggota itu disinyalir tidak
jelas keperuntukanya.
"Kalau melihat daerah lain, anggota Korpri itu cukup sejahtera. Baju seragam di kasih, uang tunjangan pensiun juga dikasih, berbeda jauh dengan yang ada di Cianjur. Saya selama menjadi anggota Korpri belum pernah mendapatkan apa-apa. Baju Korpri saja harus beli sendiri, makanya saya belum bisa beli baju Korpri yabg baru seperti yabg lainya. Terpaksa pakai baju yang lama," ujar seorang anggota Korpri dilingkungan Pemkab Cianjur yang minta tidak disebutkan namanya saat ditemui Senin (18/2/20123).
Menurut anggota Korpri golongan III tersebut, pihaknya selama menjadi PNS setiap bulan sebagian gajinya dipotong untuk iuran Korpri sebesar Rp 1.5000,-. Selama menjadi anggota Korpri dia mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan uang iuran tersebut dipergunakan untuk keperluan apa saja.
"Memang kalau dilihat dari jumlah iuran setiap bulanya tidak seberapa, tapi kalau diakumulasikan dengan seluruh jumlah PNS yang menjadi anggota Korpri di Kabupaten Cianjur akan sangat banyak. Pertanyaanya dikemanakan uang iuran itu. Kalau untuk keperluan apa, tentu harus ada laporanya. Ini yang terjadi sepertinya tidak demikian, wajar sebagai anggota mempertanyakannya," tegasnya.
Bila dibandingkan dengan daerah lain, anggota Korpri di Cianjur sangat ketinggalan. Terutama masalah kesejahteraan, Cianjur tidak sebanding dengan lain di Jawa Barat. "Bukan kita membandingkan, kenapa daerah lain semisal Bekasi, bisa memberikan kesejahteraan seperti untuk uang pensiuan, di Cianjur sama sekali. Jangan itu, baju saja harus beli sendiri. Daerah lain tinggal pakai saja, kenapa CIanjur tidak bisa seperti itu," tandasnya.
Secara terpisah Sekretaris Dewan Pimpinan Korpri Kabupaten Cianjur, Tantan tidak menampik kalau kesejahteraan anggota Korpri di Cianjur masih sangat minim. Namun demikian pihaknya masih terus berupaya agar kesejahteraan anggota Korpri bisa ditingkatkan.
"Memang kita masih tertinggal jauh kalau berbicara masalah kesejahteraan dibandingkan Bekasi atau Subang. Kita terus berupaya, salah satunya mendorong agar tunda bagi anggota Korpri dari Pemkab bisa dinaikkan dengan sebagian kenaikkannya diberikan kepada Korpri. Kalau itu terealisasi secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan para anggota Korpri itu sendiri," katanya.
Mengenai keperuntukkan uang iuran wajib bagi anggota Korpri, Tantan menjelaskan kalau uang iuran wajib tersebut diterima Dewan Pimpinan Korpri Kabupaten (DPK) hanya 40 persennya saja. Selebihnya 60 persen ada di unit masing-masing seperti disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau di unit kecamatan.
"Kalau yang di DPK keperuntukkannya sangat jelas diantaranya untuk honor TKS, dan untuk bantuan uang duka bagi anggota Korpri. Selebihnya silahkan cek ke unit untuk apa saja penggunaan uang Korpri tersebut. Karena justru di unit yang nilainya lebih besar," jelas Tantan saat dihubungi terpisah.
Pihaknya juga sangat menyayangkan masih ada saja unit Korpri yang memberikan penyetoran dana iuran wajib tidak dilengkapi dengan perincianya. "Kita selalu meminta rinciannya, tapi selalu ada saja alasanya. Sehingga kita tidak tahu persis berapa jumlah anggota Korpri di unit tersebut. Kalu yang kita terima, semua ada tanda terimanya," katanya.
Menurut Tantan, dari sekitar 16.000 anggota Korpri, tidak semuanya membayar iuran wajib. Semua itu akibat pembayaran gaji yang dilakukan melalui bank. "Kalau anggota Korpri yang gajinya dipotong bank, rata-rata tidak membayar iuran wajib. Yang bayar mereka yang diberikan oleh juru bayar atau bendahara disetiap instansi saja," tegasnya (KC-02)**.
"Kalau melihat daerah lain, anggota Korpri itu cukup sejahtera. Baju seragam di kasih, uang tunjangan pensiun juga dikasih, berbeda jauh dengan yang ada di Cianjur. Saya selama menjadi anggota Korpri belum pernah mendapatkan apa-apa. Baju Korpri saja harus beli sendiri, makanya saya belum bisa beli baju Korpri yabg baru seperti yabg lainya. Terpaksa pakai baju yang lama," ujar seorang anggota Korpri dilingkungan Pemkab Cianjur yang minta tidak disebutkan namanya saat ditemui Senin (18/2/20123).
Menurut anggota Korpri golongan III tersebut, pihaknya selama menjadi PNS setiap bulan sebagian gajinya dipotong untuk iuran Korpri sebesar Rp 1.5000,-. Selama menjadi anggota Korpri dia mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan uang iuran tersebut dipergunakan untuk keperluan apa saja.
"Memang kalau dilihat dari jumlah iuran setiap bulanya tidak seberapa, tapi kalau diakumulasikan dengan seluruh jumlah PNS yang menjadi anggota Korpri di Kabupaten Cianjur akan sangat banyak. Pertanyaanya dikemanakan uang iuran itu. Kalau untuk keperluan apa, tentu harus ada laporanya. Ini yang terjadi sepertinya tidak demikian, wajar sebagai anggota mempertanyakannya," tegasnya.
Bila dibandingkan dengan daerah lain, anggota Korpri di Cianjur sangat ketinggalan. Terutama masalah kesejahteraan, Cianjur tidak sebanding dengan lain di Jawa Barat. "Bukan kita membandingkan, kenapa daerah lain semisal Bekasi, bisa memberikan kesejahteraan seperti untuk uang pensiuan, di Cianjur sama sekali. Jangan itu, baju saja harus beli sendiri. Daerah lain tinggal pakai saja, kenapa CIanjur tidak bisa seperti itu," tandasnya.
Secara terpisah Sekretaris Dewan Pimpinan Korpri Kabupaten Cianjur, Tantan tidak menampik kalau kesejahteraan anggota Korpri di Cianjur masih sangat minim. Namun demikian pihaknya masih terus berupaya agar kesejahteraan anggota Korpri bisa ditingkatkan.
"Memang kita masih tertinggal jauh kalau berbicara masalah kesejahteraan dibandingkan Bekasi atau Subang. Kita terus berupaya, salah satunya mendorong agar tunda bagi anggota Korpri dari Pemkab bisa dinaikkan dengan sebagian kenaikkannya diberikan kepada Korpri. Kalau itu terealisasi secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan para anggota Korpri itu sendiri," katanya.
Mengenai keperuntukkan uang iuran wajib bagi anggota Korpri, Tantan menjelaskan kalau uang iuran wajib tersebut diterima Dewan Pimpinan Korpri Kabupaten (DPK) hanya 40 persennya saja. Selebihnya 60 persen ada di unit masing-masing seperti disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau di unit kecamatan.
"Kalau yang di DPK keperuntukkannya sangat jelas diantaranya untuk honor TKS, dan untuk bantuan uang duka bagi anggota Korpri. Selebihnya silahkan cek ke unit untuk apa saja penggunaan uang Korpri tersebut. Karena justru di unit yang nilainya lebih besar," jelas Tantan saat dihubungi terpisah.
Pihaknya juga sangat menyayangkan masih ada saja unit Korpri yang memberikan penyetoran dana iuran wajib tidak dilengkapi dengan perincianya. "Kita selalu meminta rinciannya, tapi selalu ada saja alasanya. Sehingga kita tidak tahu persis berapa jumlah anggota Korpri di unit tersebut. Kalu yang kita terima, semua ada tanda terimanya," katanya.
Menurut Tantan, dari sekitar 16.000 anggota Korpri, tidak semuanya membayar iuran wajib. Semua itu akibat pembayaran gaji yang dilakukan melalui bank. "Kalau anggota Korpri yang gajinya dipotong bank, rata-rata tidak membayar iuran wajib. Yang bayar mereka yang diberikan oleh juru bayar atau bendahara disetiap instansi saja," tegasnya (KC-02)**.
