CIANJUR, (KC).- Puluhan massa Aliansi Masyarakat Untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Kab. Cianjur kembali mendatangi Pemkab Cianjur di Jalan Siti Jenab, Rabu (13/3/2013). Mereka mendesak agar Prmkab Cianjur segera memperbaiki jalan yang rusak diseluruh wilayah Kab. Cianjur.

Sebelum datang ke Komplek Pemkab Cianjur massa yang menggunakan 14 kendaraan angkutan kota (angkot) itu berkumpul di daerah Jebrod Jalan Perintis Kemerdekaan Cianjur. Setibanya didepan pintu gerbang, puluhan aparat kepolisian memaksa agar angkot-angkot yang ditumpangi massa mauk kedalam komplek Pemkab Cianjur.

Sempat terjadi adu argumentasi dengan massa yang meminta agar aparat lebih sabar, karena akan melakukan koordinasi. Massa tidak ingin rombongannya tercecer. Namun aparat bersikeras memaksa agar kendaraan angkot yang digunakan masuk kedalam komplek Pemkab Cianjur. Satu persatu akhirnya kendaraan angkot yang sudah tidak ada penumpangnya karena memilih turun masuk ke kedalam komplek Pemkab Cianjur.

Sementara dibelakang pintu gerbanga atau tepatnya dijalan menuju arah pendopo Cianjur, puluhan aparat Satpol PP berseragam lengkap dan dibekali dengan tameng antihuru hara membuat pagar betis. Demikian juga terlihat aparat kepolisian melapis brigade pagar betis yang dibuat Satpol PP. Tak ketinggalan puluhan aparat TNI dari Kodim 0608 Cianjur juga disiagakan.

Penjagaan ketat terhadap aksi demo yang dilakukan massa ampuh tersebut tidak terlepas adanya kekawatiran tindakan anarkis yang terjadi pada massa aksi demo sebelumnya. Namun kekawitaran tersebut tidak terbukti. Massa Ampuh lebih memilih aksi kali ini dengan cara damai. Mereka menggelar bebas dihalaman kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dishubpar) diareal komplek Pemkab Cianjur.

Ketua Ampuh Kab. Cianjur Yana Nurzaman mengungkapkan, rusaknya infrastruktur yang terjadi hampir diseluruh Kab. Cianjur tidak terlepas akibat ketidak berpihakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Cianjur terhadap kepentingan rakyat. Terbukti besarnya alokasi anggaran APBD Cianjur tahun 2013 untuk Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah jauh lebih besar dibandingkan untuk alokasi anggaran buat infrastruktur.

"Banyak jalan yang rusak, yang menjadi korban adalah rakyat. Para sopir angkot juga menjadi salah satu korbanya. Tidak hanya pendapatannya yang menurun, tapi kondisi kendaraan juga mudah rusak akibat jalan yang dilalui rusak. Perbaiki dan bangun segera jalan yang hancur diseluruh wilayah di Kab. Cianjur," kata Yana ditemui disela aksi.

Pihaknya juga mendesak agar Kepala Dinas Binamarga Atte Adha Kusdinan dicopot dari jabatanya karena dinilai tidak lagi bisa mengemban amanah. Diduga Atte telah melakukan penghilangan asset daerah. "Kami juga meminta agar aparat penegak hukum menuntaskan kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Cianjur yang diduga banyak ketimpangan dalam pelaksanaanya," tegasnya.

Selain itu dirinya juga meminta agar DPRD Cianjur tidak hanya menjadi penonton sejarah saja, tapi segeralah ambil sikap dan segera dibuat Pansus untuk menyelesaikan kasus Kadis Binamarga yang diduga melakukan penyimpangan barang milik negara. "Kami juga mendesak aparat penegak hukum agar lebih pro aktif dalam menciptakan bumi Cianjur yang bersih korupsi," katanya.

Sebelum membubarkan diri massa sempat menggelar orasi tentang anti korupsi dalam mimbar bebas yang dibawakan sambil diiringi musik rep. Aksi tersebut juga sempat menyita perhatian warga yang kebetulan melintas.(KC-02)**.
Axact

Kabar Cianjur

Pemimpin Redaksi : Asep Moh. Muhsin, Redaktur Pelaksana : Mustofa, Wartawan/Reporter : Asep M, Iman Sulaiman, Yedi Mulyadi, Ahmad Jaelani, Muhammad Fikri, Produksi TV : Aves Marley.Kantor Redaksi Kabar Cianjur : Jl. Siliwangi Kp. Kebonmanggu Sawahgede Cianjur 085724070444

Post A Comment:

1 comments:

  1. Tentang Pengamanan:

    Yang saya baca diatas ternyata berbeda dengan yang saya lihat dilokasi(pemkab cianjur).ternyata 'pengamanan' itu terdiri dari empat
    lapis
    1.TNI
    2.POLISI
    3.SATPOL P.P
    4.F.B.I (Front Bodyguard Independen) seragam hitam2.

    dari keempat lapis pengamanan diatas, tiga(3)diantaranya
    Tni,Polisi,Satpol pp.itu memang sudah jadi kewajiban mereka dan ada dasar hukumnya.
    yang jadi pertanyaan:
    F.B.I (Front Bodyguard Independen)yang memakai seragam hitam2,
    mereka ada dasar hukumnya gak?,terus mereka kan bukan alat/aparat negara buat menjadi 'pengaman'atau media apapun didalam pemerintahan.
    ketika masyarakat cianjur mencoba menuangkan aspirasi mereka sebagai rakyat yang terintimidasi
    sekian dan terimakasih

    BalasHapus

Terima Kasih atas saran, masukan, dan komentar anda.