CIANJUR, (KC).- Konflik antara Korea Utara dan Selatan yang terus berkepanjangan membuat kekawatiran akan berdampak pada keamanan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kekawatiran tersebut salah satunya ditunjukkan oleh Pemkab Cianjur. Melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), saat ini tengah mencari informasi keberadaan TKI asal Cianjur.
Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi para TKI itu dalam kondisi aman atau tidak. "Saat ini kita tengah melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), karena mereka yang tahu persis kondisi TKI kita. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi, apakah ada TKI asal Cianjur yang bekerja didaerah konflik Korea Utara dan Selatan," kata Kepala Seksi Bina Usaha Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Cianjur Ahmad Ubaidillah saat dihubungi Minggu (7/4/2013).
Belum adanya jawaban dari BNP2TKI, membuat pihaknya belum bisa memastikan ada atu tidaknya TKI asal Cianjur yang bekerja di daerah konflik itu. "Kita belum bisa memastikan ada atau tidaknya TKI Cianjur, kita baru akan mendapatkan jawaban dari BNP2TKI besuk (hari ini)," katanya.
Meski demikian, pihaknya memprediksikan, jika melihat kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan Utara dengan Indonesia sifatnya G2G (Goverment to Goverment), tidak menutup kemungkinan TKI Cianjur yang bekerja didaerah Korea. "Memang kita selama ini belum pernah memberikan rekomendasi bagi calon TKI untuk daerah tujuan tersebut, tapi kalau melihat kerjasama seperti kemungkinan ada TKI Cianjur yang bekerja disana (Korea) dan yang lebih tahu persis itu BNP2TKI, makanya kita menunggu," tegasnya.
Upaya pemantauan yang dilakukan pihaknya terhadap kebedaraan TKI Cianjur yang bekerja di Korea dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Keimigrasian, termasuk dengan BNP2TKI. Berbeda dengan TKI yang bekerja di negara-negara Timur Tengah, TKI yang bekerja di Korea biasanya merupakan tenaga kerja formal.
"Korea itu negara industri maju. Tentunya para TKI juga bekerja di sektor-sektor industri, seperti di pabrik-pabrik. Biasanya pekerja dari luar negara itu terlebih dahulu dibekali dengan keterampilan-keterampilan sesuai kompetensi kebutuhan pabrik-pabrik di Korea," tuturnya.
Ketua Komisi IV DPRD Cianjur Jimmi Perkas Has, mengharapkan agar Pemkab Cianjur lebih serius dan pro aktif menyikapi masalah TKI yang bekerja didaerah konflik. Hal itu dilakukan sebagai upaya antisipasi pengambilan langkah selanjutnya agar jika memang nanti ada warga Cianjur yang bekerja di daerah konflik itu bisa segera dipulangkan.
"Pemkab Cianjur harus terus memantau keberadaan TKI didaerah konflik, apalagi saat ini masalah Korea ini semakin memanas. Terlepas ada atau tidaknya TKI asal Cianjur, langkah antisipasi tetap harus dilakukan. Jika ternyata ada, penanganannya akan bisa dilakukan lebih cepat," kata Jimmi.
Meski selama ini pihak Dinsosnakertrans Cianjur khusus untuk Korea tidak pernah mengeluarkan rekomendasi, tapi langkah antisipasi tetap saja harus dilakukan. "Sudah menjadi tugas pemerintah yang harus melindungi setiap TKI, mereka itu adalah pahlawan devisi. Antisipasi tetap harus didahulukan," tegasnya (KC-02)**.
