June 2013
dok/
CIANJUR, [KC].- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak yang dilaksanakan oleh 65 desa di Kab. Cianjur ternyata tidak semuanya berjalan mulus. Ada diantaranya yang menyisakan persoalan seperti yang terjadi di Desa Sukakerta, Kec. Cilaku.

Ratusan warga memprotes hasil Pilkades karena diduga hasil Pilkades yang dimenangkan nomor urut dua, Ayi Supriyatna dengan perolehan suara mencapai 2.422 suara dan mengalahkan pesaingnya nomor urut satu, Rudi Hadiansyah yang meraih 2.110 suara itu diduga diwarnai kecurangan yang merugikan demokrasi warga Sukakerta.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, dugaan kecurangan yang terjadi di Pilkades Sukakerta, salah satunya diduga diwarnai dengan money politik. Bahkan berdasarkan informasi ada juga warga diluar Desa Sukakerta bisa memilih calon kepala desa. Warga tersebut hanya hanya mengandalkan surat penggilan. Bahkan surat panggilan itu pun hanya di foto kopi dan dicap atau tidak asli dan diduga tidak terdaptar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Banyak saksi yang mengetahui jika ada pemilih diluar Desa Sukakerta yang ikut mencoblos dan money politic yang dilakukan oknum tim sukses pasangan lain,” kata calon Kepala Desa Sukakerta, Rudi Hadiansyah.

Menurutnya, atas berbagai kecurangan itu, pihaknya didatangi ratusan warga pedukung untuk segera melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur, dalam hal ini bagian Pemerintahan Desa (Pemdes). "Kami saat ini sedang berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk melaporkan dugaan kecurangan ini dan meminta Pilkades ulang," katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat H Juber mengakui, kalau memang Pilkades yang dimenangkan Ayi Supriyatna dapat bermaslahat untuk masyarakat Sukakerta, maka Ayi segera ditetapkan menjadi kepala desa. Sedangkan jika terbukti melakukan berbagai kecurangan, maka segera ada tindakan dari pihak yang berwenang.

"Kami ingin Pilkades di desa kami ingin aman tentram dan nyaman. Bukan diwarnai dugaan kecurangan," katanya.

Sekretaris Panitia Pilkades Desa Sukakerta Cemong tidak bisa memberikan keterangan yang pasti. Dirinya lebih menyarankan langsung kepada Ketua Panitia Pilkades. "Kami tidak bisa memberikan komentar apa pun, karena takut salah menjelaskan. Alangkah baiknya langsung datangi Ketua Panitia Pilkades," katanya.

Ketua Panitia Pilkades R Taufik Wahyudin ketika akan dikonfirmasi melalui nomor handphone miliknya tidak nyambung-nyambung. Sementara kepala desa terpilih, Ayi Supriyatna hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi tentang dugaan tersebut [KC-02/dak]***.


ilustrasi
CIANJUR, [KC].-  Memasuki musim kemarau di Kabupaten Cianjur, sejumlah wilayah mulai dilanda krisis air bersih. Seperti yang terjadi diwilayah Kec. Agrabinta, Kab. Cianjur.Diwilayah tersebut terdapat dua dari 11 desa mulai mengalami krisi air bersih. Apalagi kalau melihat wilayah di ujung selatan Cianjur itu mayoritas merupakan daerah tadah hujan.

Camat Agrabinta, Erus Ruskandar Fasya menyebutkan, dua desa yang mulai mengalami krisis air bersih itu berada di Desa Bojongkaso dan Sukamanah. Dua desa tersebut merupakan daerah yang sering kali terjadi krisis air bersih saat memasuki musim kemarau.

"Lokasi dua desa ini berada diatas aliran sungai. Jadi ketika tidak turun hujan secara normal, maka dipastikan mengalami krisis air. Kita sudah menerima laporan dari kepala desa setempat jika saat ini sumur di rumah-rumah masyarakat sudah mengalami kekeringan," kata Erus saat dihubungi, Kamis (27/6/2013).

Dia memprediksikan jiga cuaca terus seperti saat ini, kemungkinan besar desa-desa diwilayhnya akan mengalami krisis air bersih. "Kalau yang dua desa krisis airnya sudah terjadi hampir dua pekan. Itupun tidak merata bahkan desa yang berbatasan dengan Sindangbarang masih ada hujan," katanya.

Untuk mengantisipasi terjadinya krisis air bersih, masyarakat sebagaian besar telah membuat sumur sebagai penampungan cadangan air. Hanya saja untuk membuat sumur tersebut dibutuhkan tenaga yang berlebaih antaran harus melakukan penggalian sekitar 20 meter.

"Idialnya harus ada sumur bor, kita sedang memikirkan itu. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah agar masyarakat yang selama ini terkena dampak dari kemarau bisa teratasi kebutuhan air bersihnya," paparnya.

Hal tidak jauh berbeda juga menimpa sebagian wilayah Desa Sukamanah Kec. Cugenang, Kab. Cianjur tepatnya di Kampung Cangklek. Meski daerah tersebut dikenal merupakan daerah sumber air, ternyata saat ini sudah mengalami krisis air bersih.

Saluran air bersih kerumah warga yang biasanya berjalan lancar, saat ini sudah tersendat seiiring dengan menipisnya sumber air bersih. Pihak desa saat ini tengah berupaya untuk mencari sumber mata air baru.

"Untuk memasok air bersih saat ini terpaksa beli air dari tempat seorang warga. Karena sumber air yang ada tidak mencukupi untuk memasok kebutuhan air bersih buat warga," kata Kepala Desa Sukamanah, Kec. Cugenang Dede Iskandar saat ditemui terpisah.

Dede mengaku saat ini tengah berupaya mencari bantun ke Pemkab Cianjur untuk pengadaan sumber mata air baru. "Kami sedang melihat sumber mata air baru sebagai pemasok air bersih bagi warga. Mudah-mudahan bisa secepatnya bisa direalisasikan," katanya [KC-02/bb]***.

salah satu kegiatan LBHC
CIANJUR, [KC].- Gara-gara laporanya tidak ditanggapi oleh Polres Cianjur,  Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (LBH-C) protes keras. Padahal, sesuai pasal 5 KUHP, pihak kepolisian wajib menerima setiap laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.           

Dalam laporannya yang ditolak tersebut, LBH-C selaku kuasa hukum mantan Kepala Bidang (Kabid) Rehab Rekon BPBD Cianjur, Sukarya, melaporkan dua orang yang mengaku sebagai staf ahli anggota Komisi XI DPR RI, Supomo, ke Polres Cianjur. Pelaporan tersebut, terkait dugaan kasus penipuan dengan jumlah uang sebesar Rp1.330.000.000.
           
Kedua staf ahli yang dilaporkan tersebut diketahui bernama Haris Hartoyo dan Dikdik Nugraha. Keduanya menerima uang tersebut dengan besaran yang berbeda, yakni Haris sebesar Rp485.000.000 dan Dikdik Rp845.000.000.
           
Ketua LBH-C, O Suhendra mengatakan, penolakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Sat Reskrim Polres Cianjur, beralasan, karena khawatir perkara yang dilaporkannya tersebut tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Padahal, sudah jelas, apapun yang dilaporkan oleh masyarakat, harus ditanggapi,” kata Suhendra, diruang kerjanya, Rabu (26/6/2013).

Pihaknya mengaku, sebelum melakukan pelaporan, pihak penyidik meminta agar pelapor memiliki surat keterangan dari KPK, jika masalah tersebut tidak sedang ditangani KPK. “Ini tidak berdasarkan hukum, karena klien kami tidak pernah melaporkan perkara dugaan penipuan tersebut ke KPK,” ujarnya.
           
Selain itu, menurut dia, bahwa perkara yang dilaporkannya tersebut, murni tindak pidana penipuan yang dilakukan Dikdik Nugraha dan Haris Hartoyo. Sehingga, kata dia, pihak kepolisian lebih berwenang untuk menangani perkata tersebut. “Ini kan pidana, bukan korupsi, jadi, menurut saya Polisi yang berwenang menanganinya, bukan KPK,” tegasnya.
           
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Gito membenarkan, jika pihaknya belum menerima laporan tersebut. “Kami meminta pelapor untuk menyerahkan surat dari KPK tentang tidak dilakukan pemeriksaan terhadap yang dilaporkan,” katanya [KC-02/rs]***.
ilustrasi
CIANJUR, [KC].- Sekitar 150 botol miras berbagai merk dan ukuran berhasil diamankan jajaran Polsek Cianjur saat menggelar razia penyakit masyarakat (pekat) diberbagai tempat diseputaran Cianjur, Rabu (26/6/2013). Razia miras tersebut dilakukan dalam rangka menekan peredaran minuman keras menjelang bulan suci Ramadan.

Kapolsek Cianjur, Kompol Subadri mengatakan, ratusan botol miras yang berhasil diamankan itu merupakan hasil razia pekat dari tiga titik yang dicurigai kerap menjual minuman keras. Diantaranya didapat di daerah Cikaret dan dua lagi berada di kawasan Sayang, Kec/Kab. Cianjur.

"Kita ingin pada saat bulan puasa ini kondisinya benar-benar kondusif. Makanya sebelumnya kita mulai menggencarkan razia pekat yang di dalamnya dilakukan razia minuman keras. Hasilnya, kita berhasil mengamankan sekitar 150 botol miras berbagai merek dan jenis," kata Subadri.

Razia miras tersebut akan terus dilakukan. Bahkan akan dilakukan secara rutin sehingga bisa tercipta situasi kondisi yang benar-benar terjaga saat memasuki bulan ramadhan. "Pasti kita akan rutin menggelar razia miras. Kali ini merupakan awal saja. Ke depan akan lebih kita gencarkan lagi. Terutama kita fokuskan pada titik-titik yang kami anggap rawan," katanya [KC-02/bb]***.
CIANJUR, [KC].-  Setelah didemo dan berakhir ricuh, akhirnya  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur mengambil sikap dengan akan menghentikan sementara aktivitas penambangan pasir besi PT Mega Top Inti Selaras di Kampung Cikamurang Desa Sukapura Kecamatan Cidaun.

Penghentian tersebut akan dilakukan hingga konflik permasalahan dengan warga bisa diselesaikan. "Awalnya memang kami tidak tahu kalau ada penolakan dari masyarakat, karena saat dikeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dulu, masyarakat sekitar setuju. Meski demikian dengan berbagai pertimbangan kita putuskan menutup sementara aktivitas sampai permasalah selesai. Kelanjutannya nanti akan kita bahas dengan instansi terkait dan perusahaan," kata Kepala Dinas PSDAP Kab. Cianjur Oting Zaenal Mutaqin, Rabu (26/6/2013).

Menurut Oting, perusahaan tambang tersebut mengantongi IUP sebelum terjadi moratorium ijin penambangan pasir besi. PT Mega Top Inti Selaras mengantongi IUP yang dikeluarkan tahun 2010 lalu. Hanya saja setelah mendapatkan IUP sampai saat ini belum ada aktivitas penambangan pasir besi. Perusahaan itu tengah melengkapi pembangunan dermaga dan pabrik sebagai sarana eksploitasi.

"Memang kalau mengacu aturan sebelum eksploitasi harus ada dulu dermaga dan pabrik. Pihak perusahaan sendiri sudah mengantongi rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat dan izin dari Kementerian Perhubungan. Jadi kalau mengenai perizinan sebenarnya sudah lengkap," katanya.

Sementara itu Camat Cidaun, Heli Kuswandi yang turut dalam melakukan mediasi kondisi lokasi yang sebelumnya sempat terjadi aksi demo sudah mulai kondusif.  Permasalahan pun sudah dimusyawarahkan dipimpin Kapolres Cianjur AKBP Dedy Kusuma Bakti, unsur muspika, dan unsur desa setempat.

"Secara umum kondisi saat ini sudah terkendali karena sudah dimusyawarahkan. Tapi pengamanan masih dilakukan dari Polres Cianjur dibantu Polres Sukabumi, sebagai langkah antisipasi," katanya.

Camat juga membenarkan, hingga kini PT Mega Top Inti Selaras belum melakukan aktivitas eksploitasi karena prosesnya sangat panjang. Saat ini yang sudah dilakukan survei dan pembuatan dermaga. "Kegiatanya baru pembangunan dermaga dan tahap survei, eksploitasi belum dilakukan," katanya.

Walil Ketua DPRD Cianjur Saep Lukman juga mendesak kepada instansi terkait untuk segera menutup aktivitas penambangan pasir besi diwilayah Cianjur selatan. Apalagi keberadaan aktivitas penambangan tidak banyak menguntungkan masyarakat dan cenderung merusak lingkungan.

"Bibir Pantai Cianjur Selatan sepanjang 70 KM sudah sepatutnya dijaga supaya tetap asri dan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi warga Cianjur Selatan yang selama ini nyaris tertinggal. Eksplorasi dan investasi pasir besi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pengusaha tertentu dan mengabaikan hak-hak rakyat yang lebih fundamental. Karenanya tidak ada jalan lain, stop tambang Pasir Besi Cianjur Selatan, sekarang juga," katanya [KC-02/bb]***.
CIANJUR, [KC].- Wakil Ketua DPRD Cianjur Saep Lukman meminta agar pemerintah secara tegas menghentikan aktivitas penambangan pasir besi diwilayah Cianjur selatan menyusul terjadinya kericuhan saat aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat menolak adanya perusahaan penambangan pasir besi PT. Megatop Inti Selaras di Kampung Cikamurang Desa Sukapura, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur, Selasa (26/6/2013).

Dalam demo yang berakhir ricuh tersebut, sejumlah orang mengalmi luka-luka. Bahkan sempat mendapatkan penanganan medis dari bidan dan petugas Puskesmas Sindangbarang.

Menurut Saep, warga sudah lama melakukan protes terkait tmbang pasir besi di Cianjur Selatan. Selain mengakibatkan jalan-jalan di wilayah itu rusak berat akibat truk-truk tronton yang mengangkut pasir besi di atas tonase. Juga rusaknya sejumlah situs pantai di wilayah tersebut sehingga mengancam perubahan lingkungan pantai. Warga khawatir ulah pengusaha yang 'dibekingi' oknum tersebut suatu saat akan membawa bencana bagi masa depan lingkungan di sekitarnya.

"Sudah sepatutnya semua pihak mendengar sebelum jatuh korban berikutnya. Karena itu cara yang paling tepat pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mencabut izin-izin penambangan pasir yang tidak mengindahkan prosedur penambangan yang pro-lingkungan hidup. Penambang-penambang yang nakal yang hanya mengedepankan ekspansi lingkungan sudah sewajarnya diminta pertanggungjawabannya," tegas Saep.

Dikatakan Saep, bibir Pantai Cianjur Selatan sepanjang 70 KM sudah sepatutnya dijaga supaya tetap asri dan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi warga Cianjur Selatan yang selama ini nyaris tertinggal. Eksplorasi dan investasi pasir besi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pengusaha tertentu dan mengabaikan hak-hak rakyat yang lebih fundamental.

"Karenanya tidak ada jalan lain, stop tambang pasir besi Cianjur Selatan, sekarang juga. Jangan sampai ada korban lain, karena keberadaanya juga tidak banyak membantu masyarakat yang ada cenderung merusak lingkungan," paparnya [KC-02]**.



CIANJUR, [KC].- Aksi unjuk rasa menolak aktivitas penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. Megatop Inti Selaras di Kampung Cikamurang Desa Sukapura, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur, Selasa (26/6/2013) berakhir ricuh. Sejumlah warga mengalami luka terkena lemparan, bahkan dikabarkan dua orang warga terkena tembak pelurus karet.

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga dari berbagai wilayah kecamatan di Cianjur selatan itu menolak rencana kegiatan penambangan pasir besi yang dilakukan oleh perusahaan besar PT. Megatop. Mereka kawatir adanya aktivitas penambangan tersebut akan merusak lingkungan.

"Saat ini saja dengan kondisi seperti ini, adanya aktivitas penambangan sejumlah infrastruktur jalan rusak akibat banyaknya kendaraan berat yang lalu lalang mengangkut pasir besi. Apalagi ditambah dengan adanya aktivitas penambangan besar, kondisinya akan semakin parah," kata seorang warga.

Aksi unjuk rasa tersebut semakin memanas, saat perwakilan massa dan pihak perusahaan bernegosiasi dengan berlangsung alot. Massa yang terbakar emosi berupaya melempari aset milik perusahaan. Bahkan sempat terjadi pembakaran terhadap aset milik perusahaan.

Ditengah aksi unjuk rasa yang mendapatkan kawalan ketat dari aparat kepolisian gabungan dari Polsek Cidaun dan Polres Cianjur itu tersiar kabar adanya dua orang warga yang terkena tembak.Warga tersebut dikabarkan terkena tembak peluru karet dibagian dadanya.

"Keduanya dilarikan ke Puskesmas Sindangbarang. Sepertinya terkena tembak peluru karet. Kondisinya sudah membaik setelah mendapatkan perawatan," kata Dian (29) seorang warga.

Tertembaknya warga tersebut juga dibenarkan oleh Camat Cidaun Heli Kuswandi mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatnya ada seorang warga yang terkena tembak tersebut bukan pengunjuk rasa. Mereka saat itu sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor.

"Ada seorang warga yang diduga terkena tembak, tapi bukan pengunjuk rasa, dia hanya warga yang melintas dengan mengendara sepeda motor. Kebetulan warga tersebut masih saudaraanya anggota trantib kecamatan," kata Heli saat dihubungi melalui telepon.

Menurutnya para pengunjuk rasa tersebut bukan hanya dilakukan oleh warga Cidaun tapi banyak yang berasal dari luar Cidaun. Bahkan ada LSM yang turut mendampingi aksi unjuk rasa itu. "Kalau warga Cidaunnya hanya sedikit, kebanyakan dari luar," paparnya.

Saat ini pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan untuk melakukan mediasi dalam mencarikan jalan keluar terkait tuntutan warga terhadap penolakan keberadaan PT. Megatop Inti Selaras selaku pemegang ijin penambangan pasir besi.

"Saya mendapatkan perintah langsung dari pimpinan untuk membantu menyelesaikan masalah Megatop ini dengan warga. Malam ini juga saya tengah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan untuk mencarikan solusi terbaiknya," kata camat.

Sementara itu pihak kepolisian membantah telah melepaskan peluru karet pada saat terjadi aksi unjuk rasa menolak aktivitas penambangan pasir besi di Kecamatan Cidaun Cianjur selatan itu. Apalagi sampai melukai warga.

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Gito mengatakan, polisi sempat mengeluarkan tembakan gas air mata karena massa sudah bertindak anarkistis. "Penembakan gas air matapun itu terpaksa karena massa sudah bertindak anarkis," katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur, Oting Zaenal Mutaqien mengatakan, keberadaan PT Mega Top Inti Selaras memang selaku pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang pernah dikeluarkan. Penerbitan IUP itu sekitar tahun 2008 lalu atau jauh hari sebelum dikeluarkannya moratorium penambangan pasir besi.

"Saat ini PT Mega Top itu belum beroperasi karenamasih melengkapi sarana dan prasarananya, seperti dermaga dan fasilitas lainnya. Jadi belum ada aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Megatop," katanya [KC-02]**.
CIANJUR, [KC].- Untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pendistribusian beras untuk rakyat miskin (Raskin) di wilayah Kec. Sukaresmi, Kab. Cianjur, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur terus melakukan pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Kali ini sebanyak 6 Kepala Desa (Kades) diwilayah Kec. Sukaresmi dipanggil pihak Kejaksaan untuk dimintai keterangan.

Rencananya, setelah pemeriksaan enam orang Kades tersebut, pihak Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan kembali terhadap para Kades lainya diwilayah Kec. Sukaresmi.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cianjur, Haerdin mengatakan kasus dugaan penyelewengan pendistribusian raskin 2012 itu bermula dari laporan masyarakat. Pada 2012, masyarakat di 11 desa di Kecamatan Sukaresmi mengaku beberapa kali tak mendapatkan raskin.

"Upaya yang kami lakukan saat ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat adanya dugaan penyimpangan raskin. Saat ini kami memanggil enam orang Kades dulu. Kami meminta keterangan seputar pendistribusian raskin seperti yang dilaporkan masyarakat. Kami juga akan memanggil seluruh Kades di Kec. Sukaresmi," kata Haerdin Selasa (25/6/2013).

Haerdin belum bisa memastikan dugaan penyelewengan pendistribusian raskin itu. Sebab, hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlanjut. Belum diketahui persis berapa banyak dugaan raskin yang diselewengkan, lantaran setiap desanya berbeda beda pagu raskinnya.

"Kita belum mengetahui jumlah raskin yang diduga diselewengkan itu, karena dalam laporan masyarakat sendiri tidak disebutkan. Tapi nanti sehabis selesai pemeriksaan, mungkin bakal diketahui jumlah raskin yang diduga diselewengkan. Yang pasti, dari laporan masyarakat yang kami terima, ada sebagian masyarakat yang tak menerima pendistribusian jatah raskin," tuturnya.

Untuk penyelidikan lebih lanjut, Haerdin menegaskan akan berencana mengundang pihak Bulog Sub Divre Wilayah III Cianjur maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah (BPMD-KPD) Kabupaten Cianjur. Dua lembaga tersebut paling mengetahui persis penyaluran raskin.

"Untuk mengungkap kejadian sebenarnya tentu harus menggali keterangan dari berbagai pihak yang dimungkinkan mengetahui masalah raskin ini. Kami memandang bahwa Bulog dan Pemkab Cianjur mengetahui persis pendistribusian raskin. Makanya kami berencana akan mengundangnya untuk didengar keterangannya," katanya [KC-02/rs]***.




CIANJUR, [KC].- Puluhan warga yang mayoritas ibu-ibu sambil membawa anaknya mendatangi Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Cianjur di Jalan Pangeran Hidayatulloh Desa Limbangansari, Kec/Kab. Cianjur, Senin (24/6/2013). Kedatangan warga tersebut merupakan tindakan kekecewaan akibat saluran air PDAM kerumah mereka dalam sepekan terakhir mati total.

Warga yang berasal dari dua RT yakni RT 01 dan 02 RW 11 Gang Wakaf 1 dan 2 Kel. Muka, Kec. Cianjur itu ke Kantor PDAM Cianjur tidak lain sebagai bentuk kekecewaan atas pelayanan air PDAM ke wilayah mereka. Warga merasa kesal karena sudah satu minggu air PDAM ke rumah mereka tidak ngocor. Sudah beberapa kali melaporkan, tapi belum juga ada perbaikan.

"Kami kesal sudah berubgkali melaporkan, tapi tetap saja tidak ngocor airnya. Makanya kami bersama warga datang ke sini (Kantor PDAM) untuk mengadukan sekaligus mempertanyakan kenapa air ke wilayah kami tidak ngocor. Padahal kami rutin membayar setiap bulannya, telat sedikit saja di denda," kata Kamal Azis (32) warga Gang Wakaf 1 RT 01/RW 11 Kel. Muka yang datang mendampingi istrinya.

Menurut Kamal, matinya saluran air PDAM kerumah warga dilingkungannya sebenarnya sudah terjadi sejak dua bulan silam. Hanya saja saat ini kondisi air kadang masih ada dan kadang mati. Sehingga warga masih bisa mensiasatinya dengan menampung air di bak penampungan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Sekitar dua bulan silam, air itu masih datang sekitar pukul 02.00 WIB, artinya masih ada aoir meski sedikit. Tapi sejak dua minggu ini air sama sekali tidak ada alias mati total. Beberapa warga sudah melaporkan, tapi belum juga ada tindak lanjutnya, air tetap mati. Makanya secara spontan kami datang ke PDAM untuk mempertanyakan dan meminta tanggungjawabnya," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan air, banyak warga terpaksa membeli air galon. Ada juga yang meminta air ke tetangga jauh dengan cara diangkut. Bahkan ada warga yang terpaksa menggunakan air sumur yang kondisinya sangat tidak layak.

"Saya juga pernah menggunakan air sumur, sampai-sampai anak saya gatal-gatal karena menggunakan air sumur untuk mandi. Terpaksa saya meminta air ke orang tua yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari rumah, banyak warga yang terpaksa membeli air galonan," katanya.

Perwakilan warga Dadang Lukman (34) mengaku kedatangannya ke Kantor PDAM Cianjur bersama warga terpaksa dilakukan karena kebutuhan air sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat mengingat akan memasuki bulan ramadhan.

"Kami diterima oleh petugas dari PDAM dan kami sampaikan persoalan yang kami hadapi. Kami menanyakan kendala khusunya di ke RW an 11, kenapa airnya tidak ngocor. Pihak PDAM menjanjikan akan memprioritaskan dalam penanganan. Bahkan katanya sudah sejak malam hari diperbaiki. Kalau ternyata tidak ada upaya perbaikan kita akan datang lagi bersama warga dengan jumlah yang lebih besar," katanya.

Disaat hampir bersamaan, beberapa warga juga datang ke PDAM Cianjur dengan permasalahan yang sama. Kali ini merupakan perwakilan warga dari Gang Aqua Sayangheulang RT 4 dan 5 RW 5 Kel. Bojongherang, Kec. Cianjur.

"Kami datang mewakili jamaah masjid Assurur, sudah dua minggu air mati. Banyaj jamaah yang mengeluh. Bagiamana ini bisa terjadi, kami menuntut PDAM bertanggungjawab untuk segera melakukan perbaikan. Jangan sampai dibiarkan seperti ini," kata Ade (43) pengurus DKM Assurur.

Sementara terpisah Kepala Bagian Hubungan Langganan (Kabag Hublang) PDAM Cianjur, Dadang S Affandi mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan penanganan dengan menerjun petugas kelapangan. Bahkan kata Dadang, petugas evaluasi sampai jam 00.04 pagi masih melakukan pekerjaanya.

"Mudah-mudahan hingga malam hari pekerjaanya bisa diselesaikan. Atau paling tidak bisa dilakukan dengan upaya penggiliran. Untuk sementara kita siapkan mobil tangki yang siap memenuhi kebutuhan air warga sampai air kembali berjalan normal," kata Dadang S. Affandi terpisah.

Menurutnya, dari hasil evaluasi tim tekhnis, tidak ngocornya air PDAM di gang Wakaf akibat ada masalah pipa yang tersumbat yang tidak bisa langsung dilihat pekerjaanya karena harus ditelusuri dengan matang."Pengaruh debit air memang ada, tapi bisa ditangani. Permasalahan utamanya karena ada yang tersumbat. Sekarang masih ditelusuri," katanya [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Akibat mendapatkan teror bom, sebuah pabrik garmen CV. Karunia di Jalan Gatot Mangkupraja Kampung Cageundang Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Senin (24/6/2013) terpaksa meliburkan para karyawanya. Perusahaan tersebut lebih memilih membubarkan karyawan untuk memudahkan petugas melakukan penyisiran di sekitar areal pabrik.

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, si peneror melakukan aksinya dengan menelepon ke kantor garmen tersebut sekitar pukul 13.05 WIB. Telpon tersebut diterima oleh staf perusahaan yang kemudian memberitahukan kepada atasanya. Adanya teror bom tersebut sontak membuat panik sekitar 300 pekerja yang tengah bekerja. Ratusan pekerja segera dibubarkan karena khawatir dengan ancaman tersebut.

Menurut staf Bagian Purchasing, Desti Natalia, penelepon misterius tersebut mengaku telah memasang bom di pabrik garmen CV. Karunia di Jalan Gatot Mangkupraja di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Sang peneror mengancam agar pihak perusahaan segera membubarkan para karyawanya, karena pabrik telah dipasangi bom.

"Saat saya tanyakan identitasnya, peneror itu langsung menutup teleponnya. Seperti terburu-buru," kata Desti Natalia, yang menerima langsung telepon peneror.

Namun tidak lama berselang, penelepon misterius tersebut kembali menelepon. Isi pembicaraannya masih sama. "Tapi bukan saya yang menerima teleponnya, tapi Yuli (pegawai lain), isi pembicaraannya sama. Dia (peneror) mengancam menyuruh membubarkan karyawan karena di dalam pabrik sudah dipasangi bom," kata Desti.

Sementara itu, aparat kepolisian di bantu TNI yang mendapatkan laporan, segera melakukan penyisiran di bangunan pabrik garmen CV. Karunia di Jalan Gatot Mangkupraja Desa Nagrak Kecamatan/Kabupaten Cianjur. Dengan menggunakan alat metal detector, petugas dengan teliti menyisir beberapa bagian lokasi pabrik.

Kabag Ops Polres Cianjur Kompol Hilman Muslim mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan hasil penyelidikan karena proses penyisiran masih berlangsung. Untuk pemeriksaan sementara, polisi hanya menggunakan metal detector.

"Tapi metal detector itu sebetulnya tidak terlalu efektif karena di dalam gedung sendiri banyak material metal (logam) yang mungkin nanti terdeteksi. Yang sangat diperlukan adalah kejelian dari petugas mengamati barang-barang yang dicurigai sebagai bom," kata Hilman.

Hilman mengatakan belum waktunya memanggil Tim Gegana untuk memeriksa adanya kemungkinan bom seperti yang diancam peneror dari balik telepon. Namun untuk kepentingan penyelidikan, seluruh karyawan terpaksa dibubarkan.

"Kita minta agar seluruh karyawan dibubarkan untuk kepentingan penyelidikan. Karena petugas harus menyisir beberapa lokasi pabrik yang tidak memungkinkan ada orang lain selain petugas," tandasnya.

Hingga akhirnya ternyata ancaman bom di pabrik garmen tersebut merupakan teror yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Petugas masih mengembangkan motiv penelepon yang mengancam para pegawai pabrik garmen. "Masih dalam pengembangan, apa maotif penelopon tersebut," tegasnya [KC-02]***.


CIANJUR, [KC].- Konsorsium Menuju Pemilu Jurdil (KMPJ) kembali melayangkan surat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Jakarta setelah sebelumnya mendapatkan surat balasan dari Bawaslu No.375/Bawaslu/V/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Penjelasan Bawaslu Terkait Dengan Legalitas Panwaslu Kabupaten Cianjur.

Dalam release  yang diterima kabarcianjur.com melalui kiriman email marcell ridone dijelaskan bahwa  KMPJ mengucapkan terima kasih kepada Ketua Bawaslu yang sudah memberikan penjelasan atas surat KMPJ tanggal, 4 Juni 2013 perihal Laporan Legalitas Panwaslu Kabupaten Cianjur dan Panwascam Titipan Cukong Politik.

Bahwa persoalan double job antara Saepul Anwar sebagai Ketua Delegasi Panwaslu Kabupaten Cianjur yang merangkap sebagai Petugas PKH, sudah sering diingatkan sejak Pemilukada 2010. Karena alasan yang berkaitan dengan Larangan Rangkap Pekerjaan adalah SK Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial Tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Bab Kelima butir 6 “ Tidak Diperkenankan Merangkap Pekerjaan dengan pekerjaan lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah maupun Swasta, serta tidak menuntut untuk dijadikan CPNS

Bahwa selain butir-butir tersebut diatas, berdasarkan surat edaran dari Kemensos RI yang ditandatangani oleh Direktur Jaminan Sosial No.280/LJS.JS.BLTB/05/2013 tertanggal 8 Mei 2013 sesuai dalam point 3 “ Bagi Petugas Pelaksana PKH (Tenaga Ahli, Korwil, Pendamping dan Operator) yang aktif dalam politik praktis (Caleg, Anggota Tim Sukses, dan Petugas Pelaksana Pemilu <KPU dan Bawaslu serta jajarannya>, Dll) agar mengajukan surat pengunduran diri sebagai petugas pelaksana PKH yang ditujukan kepada Ketua UPPKH Pusat ”, selanjutnya dalam point 4 “Bagi Petugas PKH yang tidak memenuhi ketentuan pada point 3 diatas akan dikenakan pemberhentian sebagai petugas PKH” lebih lanjut pada point 5 “Pemberhentian petugas PKH akan dilakukan sepihak oleh UPPKH Pusat bila telah ditemukan bukti yang cukup kuat dari berbagai sumber”. Sehingga atas dasar butir 2 dan 3 diatas maka sudah cukup kuat bahwa Saepul Anwar harus mengundurkan diri dari petugas PKH, dan apabila tidak dilakukan maka, akan diputus sepihak oleh UPPKH Pusat.

Perlu diketahui KMPJ sudah melaporkan hal ini ke Kemensos RI pada tanggal, 11 Juni 2013 Perihal Laporan Petugas PKH (Program Keluarga Harapan) Kab.Cianjur yang merangkap sebagai ketua Panwas Pileg 2014 Kab.Cianjur, Anggota Panwascam dan Anggota PPK di sejumlah Kecamatan.

Bahwa, SK.Bawaslu No. 257 –KEP Tahun 2013, yang berlindung dibalik Pasal 128 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 yang berbunyi “apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi ”. Kami memaklumi tindakan BAWASLU untuk melakukan pendelegasian kepada hirarki yang ada dibawahnya untuk mengisi kekosongan, karena pada waktu itu Bawaslu Propinsi Jawa Barat belum terbentuk, akan tetapi setelah terbentuknya Bawaslu Propinsi Jabar secara de jure dan de facto otomatis SK Pendelagasian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dengan tindak lanjut dilakukan seleksi ulang Panwaskab Cianjur oleh Bawaslu Propinsi Jabar mengingat status dan kedudukan hukum UU No.15/2011 pasal 128 ayat 3 tersebut, bersifat sementara. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika Panwaslu Kabupaten Cianjur melakukan pelantikan terhadap Panwascam Se-Kabupaten Cianjur, karena pejabat sementara statusnya belum definitif dan belum dilantik, maka pada prinsipnya tidak lazim untuk melakukan pelantikan, Sehingga akibat hukum menjadikan Panwascam yang dilantik Cacat hukum, apalagi 14 Panwascam yang tersebar terindikasi kuat titipan Para Cukong Politik karena memaksakan diri masuk, diduga menggunakan domisili aspal atau KTP Ganda, padahal sebelumnya sudah kami berikan Laporan Kepada Panwaslu Delegasi Kabupaten Cianjur.

Sehubungan dengan tanggapan KMPJ atas penjelasan Bawaslu, kami akan tetap meminta agar Bawaslu dapat memutuskan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk dijadikan sebagai pedoman dan patokan.
Sementara itu dalam surat Bawaslu No. 375/Bawaslu/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua Konsorsium Menuju Pemilu Jurdil diantaranya disebutkan bahwa, bahwa Pasal 85 huruf I Undang-Undang No. 15 tahun 2011 menyebutkan,”Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan dipemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih,”.

Dengan demikian menurut penjelasan Bawaslu tersebut apabila terdapat Panwaslu Kabupaten Cianjur dan/atau Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Cianjur yang menjadi Tenaga Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), maka hal tersebut diperbolehkan dengan catatan dapat bekerja penuh waktu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal tersebut dikarenakan Tenaga PKH dan PNPM bukan merupakan jabatan politik, jabatan dipemerintahan dan BUMN/BUMD.

Bahwa pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 menyebutkan, “Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi. Dengan demikian agar proses pelaksanaan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Cianjur dapat berjalan secara demokratis, sedangkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum terbentuk, maka Bawaslu RI memberikan delegasi kepada Panwaslu Kabupaten Cianjur yang sudah dibentuk oleh Panwaslu Kada Provinsi Jawa Barat untuk mengawasi jalanya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan menetapkan Keputusan Bawaslu Nomor 257-KEP TAHUN 2013 Tanggal 26 Maret 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bahwa Pasal 57 Peraturan Bawaslu No. 10 tahun 2012 menyebutkan,”Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditetapkan sebagai Panwaslu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat atau dilakukan seleksi ulang,”.

Oleh karena itu Bawaslu RI perlu menjelaskan bahwa dalam pembentukan Panwaslu Kabupaten Cianjur dalam rangka Pemilu DPR, DPD dan DPRD, bisa dilakukan dengan pengangkatan kembali apabila kinerja Panwaslu Kabupaten Cianjur menurut Bawaslu Provinsi Jawa Barat masih memenuhi persyaratan dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 atau seleksi ulang oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat apabila Panwaslu Kabupaten Cianjur tidak lagi memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Cianjur dan beberapa Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cianjur, Bawaslu RI meminta bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut dan dikirimkan kepada Bawaslu RI serta Bawaslu Provinsi Jawa Barat setelah dibentuk oleh Bawaslu RI sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Terkait dengan masa jabatan Panwaslu Kabupaten Cianjur, yang telah diberikan Keputusan Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Cianjur akan bekerja sampai dengan terbentuknya Panwaslu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat [red/KC01]***.
Sejumlah ruas jalan di Cianjur kondisinya rusak
CIANJUR, [KC].- Dinas Binamarga Kab. Cianjur saat ini tengah melakukan safari desa khusus diwilayah Cianjur selatan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui secara pasti kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan di wilayah pedesan yang perlu mendapatkan penanganan secara prioritas.

Kepala Dinas Binamarga Kab. Cianjur, Atte Adha Kusdinan mengatakan, safari desa yang dilakukan pihaknya bersama tim tekhnis Dinas Binamarga mendapatkan fakta-fakta dilapangan terdapat sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang harus mendapatkan penanganan segera. Penanganan tersebut terkait dengan perputaran roda perekonomian diwilayah pedesaan.

"Kita bersama tim tekhnis baru saja kembali dari wilayah Cianjur selatan untuk mengecek kondisi infrastruktur diwilayah pedesaan. Hal itu kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi sebenarnya infrastruktur pedesaan yang ada diwilayah Cianjur selatan itu. Hasilnya akan menjadi pertimbangan dalam melakukan penanganan infrastruktur khususnya diwilayah Cianjur selatan," kata Atte Adha Kusdinan, Minggu (23/6/2013).

Dari hasil safari pedesaan diwilayah Cianjur selatan itu pihaknya mendapatkan hasil kesimpulan dari kajoan tekhnis ada beberapa ruas jalan dan jembatan yang harus segera ditangani. Seperti yang terdapat di jalan Cidogdog yang menghubungkan jalan Ciburang-Agrabinta.

"Ada jembatan di Jalan Kampung Puncakcara, Desa Sukamaju, Kec. Kadupandak yang ambruk. Jembatan tersebut menghubungkan jalan Ciburang-Agrabinta yang merupakan jalan desa. Kita ambil penanganan segera karena merupakan akses fital bagi roda perekonomian. Meski tidak bisa dilewati kendaraan roda empat, tapi kita upayakan agar sepeda motor bisa melintas. Sementara kita gunakan kayu kelapa untuk jembatan sementara," katanya.

Kondisis serupa juga terjadi di Jembatan Cibungur, Desa Bunikasih, Kec. Agrabinta. Lokasinya juga berada diantara jalan yang menghubungkan Ciburang-Agrabinta berjarak 35 kilomter. "Saat ini untuk sementara kita tangani dengan menggunakan kayu. Kondisi jalannya juga perlu penanganan, saat ini yang ada hanya bebatuan saja," tegasnya.

Pihaknya akan berupaya kondisi jalan dan jembatan diwilayah Kec. Kadupandak dan Agrabinta itu akan mendapatkan penanganan pada anggaran perubahan APBD Kab. Cianjur tahun 2013. "Kalau saat ini anggarannya tidak ada, kita akan usulkan dalam APBD perubahan. Mudah-mudahan bisa teralokasikan," tegasnya.

Diakui Atte, minimnya anggaran menjadi kendala utama dalam perbaikan infrastruktur. Terjun kedaerah Cianjur selatan merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan fakta dilapangan mengenai kondisi infrastruktur yang perlu segera mendapatkan penanganan.

"Kalau melihat anggaran APBD untuk infrastruktur itu memang minim. Tapi kita terus upayakan, terutama diwilayah Cianjur selatan untuk mendapatkan prioritas penanganannya meski anggaran yang kita miliki terbatas," katanya [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Menteri Agama RI H. Suryadarma Ali melakukan lawatan silaturahmi ke Cianjur. Kali ini Ketua Dewan Pimpinan Pusat Parta Persatuan Pembangunan (DPP PPP) itu mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Daruss Su’ada Al-Amin Kampung Nyelempet Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Jumat (21/6).

Menteri datang untuk bersilaturahmi dengan alim ulama' dan masyarakat  didampingi  Direktur Pd. Pontren H. A. Saeffudin, Ketua  AMK  H.  Joko Purwanto dan bersama rombongan lainnya. Turut menyambut kedatangan Menteri Agama, Wakil Bupati Cianjur H. Suranto, Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Jabar H. Saeroji, Kepala Kemenag Cianjur H. Dadang Ramdani, Anggota DPRD Kab. Cianjur Jimmi Perkasa, para kepala seksi Kemenag Cianjur, para kepala KUA se-Kab. Cianjur, kepala madrasah negeri se-Kab. Cianjur dan ratusan santri ponpes Darus Su’ada Al-Amin.

Wakil Bupati (Wabup) Cianjur H Suranto dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat Cianjur  mengucapkan terimakasih atas kedatangan Meteri Agama RI Suryadarma Ali. Dengan adanya kunjungan silaturahmi ke Kabupaten Cianjur ini menjadi amal ibadah dan semoga bermanfaat bagi masyarakat.

"Cianjur ini dijuluki sebagai kota santri, karena Cianjur memiliki 3 filosofi tentang aspek keparipurnaan hidup yaitu salah satunya adalah budaya atau tradisi “Ngaos” yakni tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyrakat yang dilekati dengan keberagaman. Citra sebagai daerah agamis ini sudah terintis sejak berdirinya Cianjur sekitar tahun 1677, dimana tatar Cianjur dibangun oleh para alim ulama dan santri yang gencar mengembangkan syiar ajaran agama Islam," kata H. Suranto dihadapan menteri.

Sementara Menteri Agama RI H. Suryadarma Ali mengatakan, kedatangannya ke Cianjur ini merupakan  salah satu agenda kegiatan Menag untuk bertemu, bersilaturahmi, menjalin komunikasi dengan tokoh alim ulama Ponpes Darus Su’ada Al-Amin dan tokoh  alim ulama Cianjur.

"Meskipun, untuk pertamakalinya datang ke Ponpes Cianjur, saya dulu sebagai calon anggota DPR RI dari wilayah daerah Cianjur dan Bogor. Jadi mohon maaf, jika hari ini baru bertemu dengan pak Kyai dan seluruh pimpinan Ponpes disini (Cianjur-red)," katanya.

Dikatakan menteri, pihaknya dulu, menjadi anggota DPR RI hanya dengan waktu 28 hari. Setelah itu, diangkat menjadi Menteri Agama. "Alhamdulillah ini merupakan barokah Cianjur," katanya.

Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Menteri Agama berkesempatan memberikan bantuan sarana dan prasana kepada ponpes Darus Suada, sebesar Rp 100, untuk ruang kelas baru (RKB), Rp 50 juta untuk merehab ponpes serta 200 Al-quran untuk 200 orang santri/santriwati Ponpes Darus Suada Al Amin. "Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat bermanfaat bagi santriwan dan satriwati, guna meningkatkan kualitas umat islam," tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Darus Suada Al-Amin Nyelempet KH Ahmad Sufiyulloh mengaku bangga telah kedatangan kunjungan silaturahmi Menteri Agama Suryadarma Ali. Karena, hingga saat ini ponpes ini baru dikunjungi oleh mantri-mantri (red-tukang mengobati bukan ahli medis) daerah.

"Seperti contoh, mantri polisi, mantri pertanian dan lainnya. Jadi bukan menteri agama seperti pak Suryadarma Ali," kelakar Kyai Ahmad Sofiyulloh.

Selain itu, kedatangan Menag RI disambut dengan berbagai kesenian bernuasa islami dan gema sholawat yang dikumandangkan oleh santriwan dan santriwati Ponpes Darus Su’ada Al-Amin [KC-02]***.

ilustrasi
CIANJUR, [KC].- Tabrakan beruntun terjadi di daerah yang selama ini dikenal rawan terjadi kecelakaan lalu lintas yakni di Jalan Raya Sukabumi tepatnya di Kampung Gombong, Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong, Kab. Cianjur, Jum'at (21/6/2013). Peristiwa keselakaan lalu lintas kali ini melibatkan tiga unit kendaraan, yakni Truk Tronton nopol B 9729 YH, Truk engkel mengangkut saos nopol B 9863 YO, dan mobil Daihatsu Terios A 1805 PA, serta sebuah warung yang berada dipinggir jalan mengalami rusak berat.

Tidak ada korban meninggal dalam peristiwa yang memacetkan arus lalu lintas dari Cianjur-Sukabumi dan sebaliknya itu, hanya saja tujuh orang mengalami luka-luka dan harus menjalani penanganan medis dari rumah sakit.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa kecalakaan beruntun tersebut terjadi sekitar 11.45 WIB. Saat itu, tronton yang melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur tiba-tiba oleng saat memasuki turunan tajam. Sopir tronton yang berupaya mengendalikan kendaraanya ternyata tidak bisa dan tronton tersebut menyenggol truk yang berada didepannya.

Namun, tronton tersebut tidak berhenti, malah melaju semakin kencang hingga kembali menabrak truk engkel dan Daihatsu Terios yang melaju dari arah berlawanan. Sehingga, kedua kendaraan tersebut terjungkir.

"Saat itu mobil yang saya kendarai berada di belakang truk engkel yang mengangkut saus yang mau ke arah Sukabumi. Dari depan ada tronton, nah itu truk tidak tahu oleng tidak tahu rem blong, langsung menbarak bagian belakang kendaraan yang ada didepannya. Sehingga, tronton membanting stir menabrak kendaraan yang ada didepannya, yakni truk engkel dan mobil saya," kata Sopir Daihatsu Terios, Aji Abdul Hasor (31), warga Sukabumi, yang mengalami luka di pelipis mata.
           
Seorang warga sekitar menuturkan, peristiwa tabrakan beruntun tersebut terjadi begitu cepat saat arus lalu lintas cukup padat. Tiba-tiba truk tronton menabrak kendaraan yang ada di depanya. "Tidak tahu persis, hanya mendengar benturan keras, ternyata ada truk tronton yang nyeruduk beberapa kendaraan," kata Asep (34) wrga setempat.

Akibat peristiwa tersebut, tujuh orang mengalami luka serius, dan kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur.

Kapolsek Warungkondang, Kompol Samsa mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tabrakan tersebut. "Kita masih melakukan penyelidikan, kita belum tahu penyebabnya. Tidak ada korban yang meninggal, mereka hanya mengalami luka-luka dan sudah mendapatkan penanganan medis," katanya [KC-02/rs]***.
CIANJUR, [KC].- Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Cianjur saat ini tengah gencar-gencarnya mensosialisasikan "Maghrib Mengaji". Kegiatan tersebut dipandang perlu mengingat sudah semakin menipisnya masyarakat Cianjur yang membudayakan diri mengaji pada selepas shalat maghrib.

Kepala Kemenag Cianjur, H. Dadan Ramdani mengatakan, untuk membudayakan masyarakat kembali pada Maghrib Mengaji perlu berbagai upaya. Salah satunya mengenai regulasi atau kebijakan, sosialisasi dan pembinaan masyarakat.

"Saat ini memang telah terjadi paradigma keimanan dan ketaqwaan. Dari segi regulasi perlu adanya perintah pendidikan formal dan non formal untuk mewajibkan anak didiknya ketiga maghrib mengaji. Selain itu steakholder yang ada wajib membuat kebijakan formal maupun non formal untuk memberikan pemahaman program wajib maghrib mengaji," kata Dadan saat ditemui dikantornya, Jum'at (21/6/2013).

Sosialisasi wajib maghrib mengaji perlu dilakukan terhadap berbagai intansi terkait, baik Pemerintah Daerahnya (Pemda) terutama Dinas Pendidikan (Disdik) atau Kementerian Agama (Kemenag) agar bisa sinergis mewujudkan program wajib maghrib mengaji.

"Dampak globalisasi terutama tekhnologi tidak bis kita pungkiri banyak berdampak kurang baik disamping banyak baiknya juga. Masyarakat kita cenderung mengabaikan kebiasaan masyarakat kita dulu bahwa selepas maghrib itu mengaji. Tinggal bagaimana kebiasaan atau budaya itu kembali kita dorong agar bisa kembali. Itu perlu sinergitas dengan semua pihak," paparnya.

Dikatakan Dadang, sebenarnya kendala itu tidak ada. Hanya bagaimana caranya membangun persepsi agar wajib maghrib mengaji itu bisa menjadi suatu kebutuhan bersama. Baik membangun persepsi di pendidikannya bahwa dikeluarga ini pentingm Pemda, alim ulama dan masyarakat bahwa maghrib mengaji itu penting.

"Kemudian pembinan yang dilakukan adalah memperkuat regulasi kebijakan memantau bagaimana anak didik betul-betul bisa melaksanakan program wajib maghrib mengaji," katanya.

Hal lainya untuk mendorong wajib maghrib mengaji bisa benar-benar kembali menjadi tradisi masyarakat adalah adanya komitmen kuat dengan instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengarahkan anak didik selain wajib mengikuti pendidikan diniyah juga wajib maghrib mengaji baik di masjid maupun dirumah.

"Saya yakin kalau ada komitmen kuat bersama ini akan terwujud. Saat ini kita tengah mengupayakan itu, kita telah melangkah dengan meakukan koordinasi dibagian Setda Cianjur dan kedepan kita akan lakukan juga dengan Disdik, ini penting," katanya.

Pihaknya yakin pada tahun 2014 nantinya akan bisa berjalan program maghrib wajib mengaji itu. "Tahun 2013 ini kita terus dorong dengan melakukan sosialisasi terus menerus dan insya allah lambat laun 2014 bisa berjalan dengan baik," tegasnya  [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Aksi demo penolakan terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga datang dari Cianjur. Kali ini dilakukan beberapa organisasi mahasiswa. Aksi pertama dilakukan oleh sekitar 50 aktivits mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur, Kamis (20/6/2013).

Mereka memulai aksinya dengan mendatangi bundaran tugu Ngaos, Mamaos dan Maenpo di terusan jalan KH. Abdullah bin Nuh. Ditempat tersebut para mahasiswa menggelar orasi tentang dampak dan penolakan terhadap kenaikan BBM. Aksi mereka hanya berlangsung sekitar 15 menit dan mereka melanjutkan perjalanan menuju gedung DPRD Cianjur yang berjarak sekitar 1 kilometer.

Ketua PC PMII Kabupaten Cianjur, Obay mengatakan, hasil kajian PMII dan GMNI terhadap kompensasi kenaikan harga BBM berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), dinilai tak efektif. Pasalnya, secara tak langsung, masyarakat dimanja dan dididik tidak mandiri dengan adanya bantuan tersebut.

"BLSM itu tidak jauh berbeda dengan BLT. Momen juga sama diberikan saat harga BBM juga naik. Kajian kami bantuan seperti ini cenderung akan menimbulkan gejolak yang kurang baik dotengah-tengah masyarakat," katanya disela aksi.

Menurut Obay, sebaiknya kompensasi kenaikan harga BBM dialihkan buat subsidi beras, pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. "Meski demikian kita prinsipnya tetap menolak kenaikan harga BBM, karena eksesnya berdampak luas," paparnya.

Pada saat bersamaan, puluhan mahasiswa lainnya dari BEM Universitas Suryakancana serta Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), juga melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Cianjur.

Mereka akhirnya bergabung berunjukrasa di Gedung DPRD Cianjur hingga jumlahnya mencapai 100 orang lebih. Aksi di gedung wakil rakyat itu sempat diwarnai kericuhan saat para mahasiswa dipersilahkan masuk kedalam ruang paripurna. Saat itu, mahasiswa menuliskan "Disegel Rakyat" di sebuah dinding di Gedung DPRD menggunakan cat piloks.

Namun saat akan menulisinya kembali di dinding yang satu lagi, mendapatkan pengadangan aparat polisi. Kericuhan pun pecah. Mahasiswa dan polisi sempat terlibat aksi saling dorong. Hingga akhirnya, mahasiswa digiring masuk ke Ruang Paripurna DPRD Cianjur.

Di dalam gedung, mahasiswa diterima Ketua DPRD, Gatot Subroto, Kapolres Cianjur AKBP Dedy Kusuma Bakti, dan anggota Komisi II DPRD, Ibrahim Naswari.

"Kami didaerah tidak memiliki kewenangan apapun, semuanya merupakan kebijakan pemerintah pusat. Tapi jika ingin menyampaikan aspirasi tentang penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM, lami akan tampung. Selanjutnya akan kami sampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat," kata Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Gatot Subroto

Kapolres Cianjur AKBP Dedy Kusuma Bakti mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan pengamanan sebagai antisipasi reaksi munculnya gejolak kenaikan harga BBM. Pihaknya mengaku sudah memperhitungkan setiap munculnya aksi.

"Siapa tidak siap tentunya kami harus siap mengamankan jalannya setiap aksi demo pengamanan unjuk rasa kenaikan BBM. Tapi bukan hanya aksi demo kenaikan harga BBM, setiap aksi lainnya pun kita lakukan pengamanan," kata Dedy [KC-02/bb]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Dianggap lamban dalam pelaksanaan pekerjaanya, Camat Cugenang Dadan Ginanjar tegur Pemerintah Desa Sukamanah, Kec. Cugenang. Desa Sukamanah Kec. Cugenang merupakan salah satu desa yang mendapatkan Bantuan Gubernur (Bangub) senilai Rp 100 juta. Namun dalam pelaksanaanya Désa Sukamanah dinilai lamban dalam merealisasikan bantuan untuk pekerjaan jalan.

"Kita sudah berulangkali mengingatkan, tapi masih saja pekerjaannya lamban. Padahal desa lainya sudah selesai melaksanakan pekerjaan. Ini baru dimulai, apalagi pelaksanaanya lamban," kata Dadan Ginanjar, Rabu (19/6/2013).

Pihaknya akan kembali menegur secara keras, pasalnya lambannya pekerjaan satu desa mempengaruhi laporan administrasi. "Yang lain sudah selesai, baik secara fisiknya maupun untuk laporan administasinya. Kita akan beri batas waktu untuk menyelesaikan pekerjaanya, karena yang lain sudah selesai," katanya.

Desa Sukamanah Kec. Cugenang mendapatkan bantuan Bangub Jawa Barat untuk pembangunan perbaikan jalan yang dilaksanakan di Kampung Kedung Hilir hingga Kampung Kedung Girang. Saat ini pekerjaan tersebut baru dilaksanakan dengan membangun TPT. Hanya saja pelaksanaanya terkesan lambat akibat pekerjanya jumlahnya sangat minim.

Sekretaris Desa Sukamanah Kec. Cugenang, A. Rochman mengatakan, lambannya pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut salah satunya menunggu beberapa petani panen. Karena beberapa lahan yang akan dibangun merupakan lahan para petani yang tentunya harus mendapatkan ijin.

"Kita sudah mulai pekerjaanya, saat ini kita tengah melaksanakan pembangun TPT. Sekitar dua minggu kedepan kita upayakan selesai. Setelah itu baru kita akan laksanakan pekerjaan jalannya. Saya rasa kalau pekerjaan jalan tidak akan lama, yang lama itu membangun TPT, apalagi volumenya diluar dugaan," jelasnya.

Menurut A. Rochman, dalam merealisasikan pembangunan jalan pihaknya berupaya untuk membangun swadaya masyarakat. Langkah tersebut diambil mengingat minimnya anggaran tidak sebanding dengan volume pekerjaan pembangunan jalan yang akan dilaksanakan.

"Kalau kita mengacu pada anggaran yang ada, paling hanya mampu untuk membangun jalan sekitar 300 meter. Sementara jalan yang akan kita perbaiki mencapai 500 meteran lebih. Tentu ini perlu swadaya dari masyarakat. Kami mohon maaf bila sekiranya pekerjaan ini terkesan lamban, tapi kita akan upayakan secepatnya selesai," katanya [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Agar setiap perusahaan di Kab. Cianjur mentaati aturan perundang-undangan, khususnya dalam memberikan hak karyawannya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Cianjur akan menggelar Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari sejak Rabu-Sabtu (19-21/6/2013).

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Heri Nugraha didampingi Stafnya Justin Purba Tua mengatakan, Sosialisasi Norma K3 tersebut diikuti oleh perwakilan 20 perusahaan yang ada di wilayah Kab. Cianjur. Pelaksanaannya dilakukan selama tiga hari mengambil tempat di ITC Lotus Desa Sindangjaya Kec. Cipanas.

Dikatakan Heri, salah satu tujuan kegiatan Sosialiasi Norma K3 antara lain untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja, dan perusahaan bisa selalu mentaati aturan-aturan tentang ketenaga kerjaan. "Kita harapkan para pengusaha bisa membudayakan K3 diperusahaannya, makanya kita menginformasikan K3 yang baru," kata Heri, Rabu (19/6/2013).

Pihaknya berharap dengan disosialisasikannya norma perundang-ndangan yang baru dan bisa dilaksanakan oleh setiap perusahaan, agar tingkat kecelakan kerja bisa berkurang dan dapat membudayakan K3. "Kita sosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 dan PP Nomor 53 tahun 212 tentang perubahan ke 8 PP Nomor 14 tahun 1993 tentang pelaksanaan penyelenggaraan jamsostek," katanya.

Kepala Dinsosnakertrans Kab. Cianjur Sumitra mengungkapkan, pelaksanaan Sosialisasi Norma K3 tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap perusahaan. Karena dengan semakin banyak tahu perusahaan mengenai aturan ketenagakerjaan diharapkan mereka bisa melaksanakan.

"Tentunya dengan semakin perusahaan mengetahui aturan ketenegakerjaan, pelanggaran terhadap hak pekerja itu bisa dihilangkan. Jangan sampai kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja atau perbudakan terjadi di Cianjur. Dengan sosialisasi ini kita harapkan bisa seperti itu," kata Sumitra [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Penemuan bayi gegerkan warga Kampung Mangeleng RT 001/RW 001 Desa Cipeuyeum, Kec. Haurwangi, Kab. Cianjur, Rabu (19/6/2013).Bayi malang itu ditemukan seorang warga didalam kardus di pinggir jalan raya saat tengah menunggu bis untuk pergi bekerja.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, sosok bayi yang belakangan diketahui berjenis kelamin perempuan itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Ny. Kudsi. Saat itu ia bermaksud sedang menunggu bis. Tapi dia melihat sebuah kardus yang mencurigakan, setelah didekati ternyata didalamnya terdapa sosok bayi yang lucu.

"Kondisinya sehat, kalau dari hasil pemeriksaan petugas medis, umurnya diperkirakan baru 4 hari dengan bobot 2,5 kg dan panjang 43 cm," terang Poldes (Polisi Desa) Cipeuyeum, Agus Supardi.

Pihaknya menduga, bayi malang itu memang sengaja dibuang karena di sampingnya terdapat beberapa helai pakaian baru serta botol minum berisi susu yang masih hangat.

"Kalau melihat kondisinya, jarak antara di buang dengan ditemukan tidak lama, paling berselang setengah jam-an, soalnya susu di botolnya masih hangat dan kondisi bayinya juga masih terlihat sejat," terang Agus.

Pihaknya menenggarai, pelaku pembuangan bayi itu bukan warga setempat, mengingat lokasi pembuangannya di tempat terbuka. "Mungkin orang jauh yang sengaja membuang bayi ini sambil lewat," ujarnya.

Kendati begitu, guna penyelidikan lebih lanjut, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke aparat polsek terdekat. Sejumlah petugas polisi yang tiba di lokasi kejadian pun langsung melakukan olah TKP termasuk mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

"Kalau bayinya sendiri dibawa oleh si penemu, yakni ibu Kudsi ke rumahnya. Katanya mau di urus dulu sampai ada kabar atau laporan kehilangan baru akan diserahkan," pungkasnya [KC-02]***.