CIANJUR, [KC].- Peringatan hari anti korupsi ternyata tidak dibarengi dengan internalisasi semangat anti korupsi di setiap instansi pemerintah di Cianjur. Salah satu contohnya tidak adanya road map atau rencana induk pemda dalam menurunkan praktek KKN bisa dijadikan indikator bahwa Pemda Cianjur tidak memiliki semangat Anti Korupsi.
Demikian ditegaskan Direktur Institute Social And economic Development (Inside) Kab. Cianjur Yusep Somantri menanggapi kondisi yang terjadi saat ini di Kab. Cianjur. Dikatakan Yusep, meski gaung pemberantasan korupsi di tingkat nasional sudah digulirkan namun sayangnya tidak diikuti di tingkat daerah baik itu oleh kepolisian maupun kejaksaan Cianjur.
"Di tingkat daerah kami menilai penangan kasus korupsi oleh dua institusi hukum ini masih lambat dan tebang pilih. Lambat jika menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat dan cenderung tebang pilih," kata Yusep Minggu (8/12).
Pihaknya mencontohkan saat Inside melaporkan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bupati taring kejaksaan tumpul. Namun berbeda dengan menangani kasus korupsi eks pejabat ataupun kepala desa. Hal tidak jauh berbeda juga terjadi dengan kepolisian, penangan korupsi yang ditanganinya tidak big fish ataupun korupsi yg melibatkan pejabat daerah.
"Sepertinya kepolisian lebih senang menangani kasus korupsi yg kelas teri atau hanya selevel staf di bawahnya, contohnya dugaan korupsi insentif guru di Dinas Pendidikan," kilahnya.
Tinggi kasus korupsi di Kabupaten Cianjur kata Yusep, tidak terlepas dari sikap dan gaya kepemimpinan yang cenderung korup. Adigium power tend to corrupt (kekuasaan cenderung korup) bisa ditemui di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Tidak aneh jika kita berkunjung ke satu dinas untuk promosi dan mutasi jabatan hanya rupiah yang berbicara bukan kinerja. Selain itu masuknya ranah keluarga dalam mengatur sistem pemerintah daerah menjadi persoalan tersendiri. Penyebab dari tinggi kasus korupsi di Cianjur adalah fungsi persuasif atau upaya pencegahan institusi penegak hukum yang tidak maksimal," katanya [KC-02]***.
Demikian ditegaskan Direktur Institute Social And economic Development (Inside) Kab. Cianjur Yusep Somantri menanggapi kondisi yang terjadi saat ini di Kab. Cianjur. Dikatakan Yusep, meski gaung pemberantasan korupsi di tingkat nasional sudah digulirkan namun sayangnya tidak diikuti di tingkat daerah baik itu oleh kepolisian maupun kejaksaan Cianjur.
"Di tingkat daerah kami menilai penangan kasus korupsi oleh dua institusi hukum ini masih lambat dan tebang pilih. Lambat jika menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat dan cenderung tebang pilih," kata Yusep Minggu (8/12).
Pihaknya mencontohkan saat Inside melaporkan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bupati taring kejaksaan tumpul. Namun berbeda dengan menangani kasus korupsi eks pejabat ataupun kepala desa. Hal tidak jauh berbeda juga terjadi dengan kepolisian, penangan korupsi yang ditanganinya tidak big fish ataupun korupsi yg melibatkan pejabat daerah.
"Sepertinya kepolisian lebih senang menangani kasus korupsi yg kelas teri atau hanya selevel staf di bawahnya, contohnya dugaan korupsi insentif guru di Dinas Pendidikan," kilahnya.
Tinggi kasus korupsi di Kabupaten Cianjur kata Yusep, tidak terlepas dari sikap dan gaya kepemimpinan yang cenderung korup. Adigium power tend to corrupt (kekuasaan cenderung korup) bisa ditemui di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Tidak aneh jika kita berkunjung ke satu dinas untuk promosi dan mutasi jabatan hanya rupiah yang berbicara bukan kinerja. Selain itu masuknya ranah keluarga dalam mengatur sistem pemerintah daerah menjadi persoalan tersendiri. Penyebab dari tinggi kasus korupsi di Cianjur adalah fungsi persuasif atau upaya pencegahan institusi penegak hukum yang tidak maksimal," katanya [KC-02]***.
