CIANJUR, [KC].- Banyaknya warga Kabupaten Cianjur yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) diberbagai negara tujuan menjadi salah satu kendala dalam
perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Sehingga target
capaian 100 persen pada akhir Desember 2014 dipastikan akan sulit
terealisasi.
Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, H. Hilman Kurnia. Masalah TKI merupakan persoalan klasik yang sulit untuk dilakukan pemecahan. Tidak diketahuinya secara pasti kepulangannya menyulitkan untuk perekaman data e-KTP.
"Ya banyaknya TKI dari Cianjur ini menghambat capaian target perekaman data, karena kita tidak tahu kapan mereka pulang. Padahal secara kependudukan masih tercatat, kalau kita delete, akan menjadi persoalan hukum," kata Hilman saat ditemui di kantornya, Senin (17/3/2014).
Hingga saat ini pihaknya berhasil melakukan perekaman data e-KTP di Kabupaten Cianjur mencapai 85 persen atau sekitar 1.400.000 jiwa dari target 1.600.000 jiwa wajib KTP. Keterbatasan peralatan juga menjadi salah satu penyebab lambanya perekaman data e-KTP.
"Hingga saat ini memang tidak ada penambahan peralatan. Tapi pemerintah pusat telah menjanjikan dalam anggaran perubahan, bentuknya bukan anggaran tapi barang. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan bisa terealisasi secepatnya," katanya.
Selain faktor peralatan, jumlah sumberdaya manusia yang ada dilingkungan Disdukcapil juga sangat terbatas. Hal ini mempengaruhi kinerja. "Idialnya sebagai kantor pelayanan kita itu harus dipenuhi, baik sarana dan prasarananya maupun SDM. Saat ini kita hanya memiliki SDM dan sarana serta prasarana yang terbatas, makanya kita maksimalkan saja," kata Hilman.
Dengan kondisi yang ada saat ini, capain 100 persen perekaman data e-KTP pada akhir Desember 2014 sepertinya akan sulit tercapai. "Kalau 100 persen sepertinya sangat sulit, makanya kita maksimalkan yang ada saja sembari mengajukan bantuan lainya," harapnya. [KC-02]***.
Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, H. Hilman Kurnia. Masalah TKI merupakan persoalan klasik yang sulit untuk dilakukan pemecahan. Tidak diketahuinya secara pasti kepulangannya menyulitkan untuk perekaman data e-KTP.
"Ya banyaknya TKI dari Cianjur ini menghambat capaian target perekaman data, karena kita tidak tahu kapan mereka pulang. Padahal secara kependudukan masih tercatat, kalau kita delete, akan menjadi persoalan hukum," kata Hilman saat ditemui di kantornya, Senin (17/3/2014).
Hingga saat ini pihaknya berhasil melakukan perekaman data e-KTP di Kabupaten Cianjur mencapai 85 persen atau sekitar 1.400.000 jiwa dari target 1.600.000 jiwa wajib KTP. Keterbatasan peralatan juga menjadi salah satu penyebab lambanya perekaman data e-KTP.
"Hingga saat ini memang tidak ada penambahan peralatan. Tapi pemerintah pusat telah menjanjikan dalam anggaran perubahan, bentuknya bukan anggaran tapi barang. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan bisa terealisasi secepatnya," katanya.
Selain faktor peralatan, jumlah sumberdaya manusia yang ada dilingkungan Disdukcapil juga sangat terbatas. Hal ini mempengaruhi kinerja. "Idialnya sebagai kantor pelayanan kita itu harus dipenuhi, baik sarana dan prasarananya maupun SDM. Saat ini kita hanya memiliki SDM dan sarana serta prasarana yang terbatas, makanya kita maksimalkan saja," kata Hilman.
Dengan kondisi yang ada saat ini, capain 100 persen perekaman data e-KTP pada akhir Desember 2014 sepertinya akan sulit tercapai. "Kalau 100 persen sepertinya sangat sulit, makanya kita maksimalkan yang ada saja sembari mengajukan bantuan lainya," harapnya. [KC-02]***.
