CIANJUR, [KC],- Ketua DPC PPP Kabupaten Cianjur Abdullah, memenuhi undangan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Cianjur di Kantor Panwaslu Jalan Ariawiratanudatar, Sabtu (29/3/2014).
Ia masuk kedalam ruangan Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga sekitar pukul 13.00 WIB dan baru keluar sekitar pukul 14.30 WIB.
Abdullah diundang klarifikasi oleh Panwas terkait adanya dugaan kampanye yang dilakukan oleh seorang PNS RSUD Cianjur pada kampanye rapat umum dilapang Prawatasari Joglo, Kamis (27/3/2014).
"Saya datang memenuhi undangan Panwaslu terkait adanya dugaan kampanye yang dilakukan PNS pada saat kampanye rapat umum PPP. Sebagai warga negara yang baik, saya datang memenuhi undangan klarifikasi," kata Abdullah saat ditanya seusai keluar dari Kantor Panwaslu Kabupaten Cianjur.
Dalam klarifikasi yang dilakukan, ia mengaku ditanya seputar keberadaan PNS saat kampanye rapat umum PPP. Pihaknua menegaskan bahwa keberadaan PNS tersebut tidak direncanakan dan tidak diundang. Kapasitasnya juga bukan sebagai PNS tapi sebagai anggota organisasi.
"Kita tidak pernah mengundang, kita tahu juga setelah kegiatan kampanye. Saat itu acaranya sambutan dari salah satu organisasi sebagai bentuk apresiasi. Kebetulan ketua organisasi berhalangan, dan menugaskan sekretarisnya yang tidak lain adalah PNS tersebut," jelas Abdullah.
Dikatakan Abdullah, dalam sambutan itu tidak ada kata kampanye, apalagi mengarahkan ke PPP. "Itu hany bentuk penghargaan antara unior kepada seniornya. Kebetulan pak JP itu seniornya di organisasi, sehingga seperti istilah sistem komando saja," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Cianjur kembali mendapati Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan kampanye salah satu partai politik. PNS tersebut berasal dari lingkungan RSUD Cianjur berinisial ES. Ia kedapatan saat digelar kampanye rapat umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di lapang Prawatasari Joglo Cianjur, Kamis (27/3/2014).
Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Cianjur Abar Tasry Amarulloh membenarkan adanya PNS yang kedapatan melakukan dugaan kampanye saat dilakukan pengawasan. "Ada yang melaporkan juga dari salah satu lembaga," kata Abar saat dihubungi, Jum'at (28/3/2014).
Menurut Abar, hari ini (kemarin) PNS yang bersangkutan telah memenuhi undangan klarifikasi. Namun hasil klarifikasi tersebut masih perlu pendalaman. "Masih perlu pendalaman apakah PNS itu melakukan kampanye atau tidak, minimalnya harus ada dua alat bukti dan barang bukti," tegas Abar.
Abar juga menegaskan, nantinya setelah terpenuhi dua alat bukti dan barang buktinya, selanjutnya akan dibawa ke Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). "Nantinya akan diputuskan perkaranya dalam pembahasan di Gakkumdu," katanya.
Secara terpisah ES mengakui, kalau hari ini (kemarin) telah melakukan klarifikasi ke Panwaslu Kabupaten Cianjur. ES mengakui kalau dirinya disangka kampanye, pada hal ia mengaku hanya memberikan sambutan.
"Saya disangka kampanye, padahal itu hanya sambutan apresıası ada keluarga besar FKPPI darı pusat menyalonkan untuk legislatif pusat. Kapasıtasnya pada waktu ıtu sambutan yang seharusnya oleh ketua, dan belıau lgı dı kantor Kesbang, jadı dı lımpahkan ke saya selaku Sekretarıs PC , ıtu berdasarkan arahan dan persetujuan ketua," jelasnya [KC-02]***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
