CIANJUR, [KC].- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur mulai menjadi sorotan menjelang tahapan penghitungan suara yang rencananya akan dilakukan Senin, (21/4). Permainan angka perolehan suara menjadi salah satu sorotan utamanya.
Anggota KPU Kabupaten Cianjur Divisi Sosialiasi, Kusnadi, berjanji pihaknya akan netral dan independen dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Pihaknya menjamin, jika KPU Kabupaten Cianjur tidak berpihak kepada salah satu partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg).
"Kami akan berupaya terus menjaga netralitas. Itu akan kami buktikan dengan sebuah hasil, bukan hanya sekedar opini," kata Kusnadi, Jum'at (18/4).
Pihaknya tidak memungkiri menjelang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin (21/4) berbagai tekanan dari pihak luar mulai berdatangan. Hal itu dianggap wajar dan biasa terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia. Yang terpenting tidak terjadi aksi anarkistis dan merugikan orang lain.
"Sebenarnya sih itu bukan sebuah tekanan, tapi sebuah upaya manusia yang memiliki keinginan sehingga selalu datang dan membayangi. Sifatnya juga silaturahmi," ujar Kusnadi.
Dikatakan Kusnadi, KPU Kabupaten Cianjur pun siap digugat jika ada ketidakpuasan dari sejumlah pihak. Sejauh ini KPU Kabupaten Cianjur telah menjalankan berbagai hal secara normatif. "Kalaupun ketidak sempurnaan dan kekurangan saya rasa hal yang manusiawi. Artinya setiap kali momentum itu selalu ada evaluasi dan pada prinsipnya kami juga siap digugat baik secara administrasi dan lainnya," katanya.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur Azhar Sukmawan mengatakan, dugaan terjadinya peralihan pelimpahan suara dari partai caleg, dari caleg ke caleng menjadi salah satu sorotan yang terus harus dipantau.
"Ini mungkin saja terjadi, bisa dalam prakteknya istilah kong kalikong. Dugaan terjadinya transaksional dengan kentrak tertentu, misalnya setelah berbagi program untuk mengembalikan modal pengeluaran dana kampanye setelah yang bersangkutan dilantik," kata Azhar saat ditemui di Kantor Panwaslu Kabupaten Cianjur, Jum'at (18/4).
Untuk meminimalisir terjadinya persoalan tersebut, kuncinya penyelenggara, netral menjaga inpendendsinya sebagai penyelenggara tanpa keberpihakan."Kalau itu tidak dilakukan sudah mennciderai demokrasi. Kalau itu terjdi kpu sudah menciderai proses demokrasi yg ada di indonesia," tegasnya.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Cianjur, Ayi Sofwanul Umam atau yang akrab disapa Obay, mengatakan, pesta demokrasi lima tahunan yang juga merupakan hajat nasional itu sebentar lagi akan memasuki tahapan akhir atau penentuan calon wakil rakyat untuk lima tahun kedepan.
"Hasil dari proses demokrasi itu harus merepresentasikan dan sebagai bukti kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya untuk duduk di parlemen," ujar Obay saat ditemui terpisah.
Pihaknya juga menduga akan banyak kepentingan dari sejumlah pihak mencoba mengintervensi KPU Kabupaten Cianjur menjelang rekapitulasi suara nanti. "Kami akan mensuport dan akan melakukan pengawalan KPU Kabupaten Cianjur untuk bisa menjalankan kinerjanya dengan baik dan profesional sehingga tak ada kesalahan secara teknis di lapangan," kata Obay.
Pihaknya mengkhawatirkan terjadinya keberpihakan Kabupaten Cianjur terhadap parpol atau caleg tertentu akibat adanya kedekatan emosional. "Dan kami juga meminta KPU Kabupaten Cianjur menjaga netralitas dan nilai-nilai independen," tegasnya [KC-02]***.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
