CIANJUR, [KC].-Menyertakan anak-anak mendominasi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu pada saat kampanye rapat umum yang berlangsung sejak 16 Maret hingga 5 April 2014. Hampir semua peserta pemilu selalu melibatkan peserta yang belum memiliki hak pilih.
Demikian ditegaskan Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur Saepul Anwar, Minggu (6/4/2014). Hal itu menurut Saepul, setelah pihaknya melakukan evaluasi pelanggaran selama masa kampanye berlangsung. Sejumlah dugaan pelanggaran pada masa kampanye tengah diproses baik secara hukum maupun administrasi.
"Hasil dari evaluasi yang kami lakukan selama masa kampanye terbuka atau rapat umum, terdapat sejumlah pelanggaran baik itu dilakukan peserta pemilu maupun peserta kampanye. Keterlibatan anak-anak merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan selama kampanye," kata Saepul.
Pihaknya megaku telah melayangkan rekomendasi kepada KPU Cianjur agar mengeluarkan sanksi sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan. Ia juga tidak menampik ada dugaan tindak pidana pemilu terjadi selama masa kampanye seperti money politic dan penggunaan fasilitas negara.
"Semuanya masih kita dalami, itu baru dugaan. Kita perlu pembuktiannya," katanya [KC-02]***.
Demikian ditegaskan Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur Saepul Anwar, Minggu (6/4/2014). Hal itu menurut Saepul, setelah pihaknya melakukan evaluasi pelanggaran selama masa kampanye berlangsung. Sejumlah dugaan pelanggaran pada masa kampanye tengah diproses baik secara hukum maupun administrasi.
"Hasil dari evaluasi yang kami lakukan selama masa kampanye terbuka atau rapat umum, terdapat sejumlah pelanggaran baik itu dilakukan peserta pemilu maupun peserta kampanye. Keterlibatan anak-anak merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan selama kampanye," kata Saepul.
Pihaknya megaku telah melayangkan rekomendasi kepada KPU Cianjur agar mengeluarkan sanksi sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan. Ia juga tidak menampik ada dugaan tindak pidana pemilu terjadi selama masa kampanye seperti money politic dan penggunaan fasilitas negara.
"Semuanya masih kita dalami, itu baru dugaan. Kita perlu pembuktiannya," katanya [KC-02]***.
