CIANJUR, [KC].- Program bantuan Rp 10 juta per tahun untuk RT/RW merupakan program Pemerintah Kabupaten Cianjur. Program tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Cianjur.
Demikian dikatakan Wakil Bupati H. Suranto ketika ditanya mengenai program bantuan untuk RT/RW yang saat ini tengah bergulir. Suranto menampik kalau program tersebut saat ini menjadi program politik. "Ini bukan program politik karena saat ini sudah disetujui oleh dewan dan sudah berjalan sejak 2012 silam," kata Suranto saat dihubungi, Selasa (8/4/2014).
Namun demikian pihaknya juga tidak menampik, kalau awalnya program tersebut lahir dari pasangan Cerdas. Namun setelah disyahkan oleh DPRD, program bantuan hibah Rp 10 juta per RT per tahun itu menjadi program pemerintah.
"Ini bukan program partai, karena sudah disahkan pemerintah cuma memang awalnya dari program cerdas," tegasnya.
Ketika disinggung adanya pencairan insentif untuk RT/RW yang merupakan bagian dari bantuan Rp 10 juta per RT, pihaknya tidak menampik. "Memang ada pencairan, hanya saja tidak pernah dibicarakan, jadi kalau detailnya itu di bupati," katanya.
Wabub juga mengetahui adanya himbauan dari KPK mengenai penundaan pencairan dana hibah dan bansos. Demikian juga edaran dari Gubernur Jawa Barat mengenai hal serupa. "Himbauan saya tahu, tapi tidak tahu karena tidak diajak bicara. Kalau garis besarnya saja yang tahu," kata Suranto.
Pihaknya juga menegaskan, adanya himbauan dari KPK itu sudah sepatutnya diikuti. "Menurut saya harusnya diikuti, karena edaran gubernur juga ada. Karena itu kan bansos dan hibah dan harus ditunda samapi selesai pileg," kata Suranto [KC-02]***.
Demikian dikatakan Wakil Bupati H. Suranto ketika ditanya mengenai program bantuan untuk RT/RW yang saat ini tengah bergulir. Suranto menampik kalau program tersebut saat ini menjadi program politik. "Ini bukan program politik karena saat ini sudah disetujui oleh dewan dan sudah berjalan sejak 2012 silam," kata Suranto saat dihubungi, Selasa (8/4/2014).
Namun demikian pihaknya juga tidak menampik, kalau awalnya program tersebut lahir dari pasangan Cerdas. Namun setelah disyahkan oleh DPRD, program bantuan hibah Rp 10 juta per RT per tahun itu menjadi program pemerintah.
"Ini bukan program partai, karena sudah disahkan pemerintah cuma memang awalnya dari program cerdas," tegasnya.
Ketika disinggung adanya pencairan insentif untuk RT/RW yang merupakan bagian dari bantuan Rp 10 juta per RT, pihaknya tidak menampik. "Memang ada pencairan, hanya saja tidak pernah dibicarakan, jadi kalau detailnya itu di bupati," katanya.
Wabub juga mengetahui adanya himbauan dari KPK mengenai penundaan pencairan dana hibah dan bansos. Demikian juga edaran dari Gubernur Jawa Barat mengenai hal serupa. "Himbauan saya tahu, tapi tidak tahu karena tidak diajak bicara. Kalau garis besarnya saja yang tahu," kata Suranto.
Pihaknya juga menegaskan, adanya himbauan dari KPK itu sudah sepatutnya diikuti. "Menurut saya harusnya diikuti, karena edaran gubernur juga ada. Karena itu kan bansos dan hibah dan harus ditunda samapi selesai pileg," kata Suranto [KC-02]***.
