CIANJUR, [KC].- Aliansi Masyarakat Untuk Penegakan Hukum (Ampuh) menyampaikan apresiasi atas keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa KPUD Cianjur terbukti telah melanggar etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.
"Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan harapan terhadap wacana positif penegakan hukum dan penegakan nilai-nilai luhur demokrasi serta perlindungan terhadap suara rakyat," kata Presidium Ampuh Cianjur Yana Nurjaman.
"Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan harapan terhadap wacana positif penegakan hukum dan penegakan nilai-nilai luhur demokrasi serta perlindungan terhadap suara rakyat," kata Presidium Ampuh Cianjur Yana Nurjaman.
Dikatakan Yana, Ampuh masih bersikeras mendesak agar komisioner KPUD Cianjur lengser mengingat karut marutnya penyelenggaraan Pileg 2014 yang dilaksanakan. "Dengan keras kami mendesak agar seluruh komisioner KPUD Cianjur beserta seluruh PPK yang ditenggarai telah melakukan pelanggaran dan kecurangan untuk segera mundur," tegas Yana
Pihaknya juga meminta agar KPU RI untuk mendiskualifikasi caleg-caleg terpilih yang diduga kuat telah melakukan kongkalikong dan membangun permufakatan jahat/hitam dengan penyelenggara pileg 2014. "Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KPK) untuk segera melakukan eksekusi terhadap berbagai pelanggaran pidana pileg 2014," katanya.
Selain itu Yana juga meminta agar Divisi Hukum KPUD Cianjur, Anggy Shofia Wardani mencabut kembali pernyataannya yang dirilis di beberapa media cetak yang telah menyatakan bahwa tuduhan pendemo selama ini hanya didasarkan pada asumsi semata. "Pernyataanya itu harus di cabut, kami tidak berasumsi tapi berdasarkan bukti," katanya.
Sehari sebelumnya massa amuk juga menggeruduk KPUD Cianjur mendesak agar komisoner KPUD dibubarkan. Aksi tersebut sempat diwarnai aksi baku hantam antara para pendemo dengan aparat kepolisian.
Berdasarkan pantauan, kericuhan itu bermula ketika aparat kepolisian mengamankan seorang pengunjukrasa yang berupaya menerobos masuk menuju kantor KPU sambil menenteng sekantong bahan bakar dan ban bekas disela pagar betis puluhan aparat kepolisian.
Melihat kondisi rekannya yang diamankan, massa lainnya tidak menerima. Suasana semakin memanas saat terjadi adu argumentasi massa pengunjukrasa dengan polisi. Tanpa diketahui siapa yang memulai terjadilah baku hantam dengan polisi. Bentrokan bisa diredam setelah aparat kepolisian melepaskan pengunjukrasa yang sempat diamankan.
Sayangnya, aksi massa itu tidak mendapatkan respon dari komisioner KPU lantaran tidak ada satupun komisioner KPU yang ada ditempat. Tidak diketahui persis keberadaan para komisioner KPU itu saat terjadi aksi unjuk rasa [KC-02]***.
