CIANJUR, [KC].- Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur hingga saat ternyata
belum menjangkau seluruh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Masih
banyak RTSM yang belum tersentuh PKH. Terbukti Kabupaten Cianjur masih
saja menambah jumlah pendamping PKH untuk di 13 kecamatan, yakni
Kecamatan Agrabinta, Bojongpicung, Campaka, Cibinong, Cikadu,
Kadupandak, Leles, Mande, Naringgul, Pasirkuda, Sindangbarang,
Tanggeung, dan Warungkondang.
Demikian ditegaskan Direktur Istitute Social and Economic Development (Inside), Yusef Sumantri, Jum'at (16/5). Dikatakan Yusep ada dua kemungkinan ditambahnya jumlah pendamping PKH di Kabupaten Cianjur, salah satunya tidak tepat sasaran dan jumlah RTSM bertambah.
Berdasarkan hasil analisanya, besar kemungkinan di lapangan masih banyak RTSM yang belum terkover khususnya di kecamatan yang indeks pembangunannya rendah. Dengan menggunakan ukuran standar kelayakan hidup, total RTSM di Kabupaten Cianjur mencapai sekitar 100 ribu atau 5 persen dari total penduduk Kabupaten Cianjur.
Ia mencontohkan seperti halnya di Desa haurwangi, Kecamatan Haurwangi, dan Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. Di kedua desa tersebut masih banyak RTSM yang belum kebagian PKH.
"Saya rasa penambahan pendamping di 13 kecamatan ini merupakan pukulan bagi Pemkab Cianjur. Ini merupakan bukti bahwa di Kabupaten Cianjur masih banyak warga sangat miskin yang harus dibantu. Jangan juga bangga lantaran mendapatkan PKH karena itu ditujukan untuk kabupaten miskin. Semakin banyak kuota menjadi sasaran produk PKH itu menjadi indikator bahwa RTSM-nya banyak," ujar Yusef.
Pihaknya juga memandang bahwa Pemkab Cianjur tidak memiliki program mandiri untuk menekan angka kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Cianjur hanya mengandalkan bantuan dari pusat saja dan tidak ada inisiatif dalam mengkolaborasi program pusat.
"Sudah seharusnya program pusat itu dikolaborasi dengan daerah, sehingga masalah kemiskinan ini bisa tertanganu. Kalau ada penambahan kuota PKH itu sebetulnya memalukan karena Kabupaten Cianjur bisa disebut sebagai kabupaten PKH," ujar Yusef.
Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur H. Sumitra melalui Kabid Sosial, Dindin Amaludin, mengatakan, Kabupaten Cianjur akan mendapatkan tambahan kuota penerima bantuan PKH yang digulirkan Kementerian Sosial pada tahun 2014 ini. Saat ini jumlah pendamping PKH yang ada mencapai 140 orang akan ditambah 45 orang untuk menjangkau semua kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur.
"Biasanya seorang pendamping PKH itu menjangkau 250-500 RTSM. Hingga saat ini jumlah RTSM yang sudah digarap mencapai sekitar 29 ribu," ujar Dindin.
Ia mengakui, jumlah pendamping yang ada saat ini baru menjangkau di 19 kecamatan. Dengan penambahan pendamping PKH 45 orang, seluruh kecamatan di Cianjur akan terjangkau.
"Kalau pendataan RTSM penerima PKH kita mengacu dari data Kementerian Sosial, pendamping PKHnya yang akan melakukan validasi yang masuk kriteria, apakah berhak mendapatkan PKH atau tidak. Tidak menutup kemungkinan juga masih warga yang masuk kriteria RTMS di sejumlah wilayah belum menerima PKH," katanya [KC-02]***.
Demikian ditegaskan Direktur Istitute Social and Economic Development (Inside), Yusef Sumantri, Jum'at (16/5). Dikatakan Yusep ada dua kemungkinan ditambahnya jumlah pendamping PKH di Kabupaten Cianjur, salah satunya tidak tepat sasaran dan jumlah RTSM bertambah.
Berdasarkan hasil analisanya, besar kemungkinan di lapangan masih banyak RTSM yang belum terkover khususnya di kecamatan yang indeks pembangunannya rendah. Dengan menggunakan ukuran standar kelayakan hidup, total RTSM di Kabupaten Cianjur mencapai sekitar 100 ribu atau 5 persen dari total penduduk Kabupaten Cianjur.
Ia mencontohkan seperti halnya di Desa haurwangi, Kecamatan Haurwangi, dan Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. Di kedua desa tersebut masih banyak RTSM yang belum kebagian PKH.
"Saya rasa penambahan pendamping di 13 kecamatan ini merupakan pukulan bagi Pemkab Cianjur. Ini merupakan bukti bahwa di Kabupaten Cianjur masih banyak warga sangat miskin yang harus dibantu. Jangan juga bangga lantaran mendapatkan PKH karena itu ditujukan untuk kabupaten miskin. Semakin banyak kuota menjadi sasaran produk PKH itu menjadi indikator bahwa RTSM-nya banyak," ujar Yusef.
Pihaknya juga memandang bahwa Pemkab Cianjur tidak memiliki program mandiri untuk menekan angka kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Cianjur hanya mengandalkan bantuan dari pusat saja dan tidak ada inisiatif dalam mengkolaborasi program pusat.
"Sudah seharusnya program pusat itu dikolaborasi dengan daerah, sehingga masalah kemiskinan ini bisa tertanganu. Kalau ada penambahan kuota PKH itu sebetulnya memalukan karena Kabupaten Cianjur bisa disebut sebagai kabupaten PKH," ujar Yusef.
Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur H. Sumitra melalui Kabid Sosial, Dindin Amaludin, mengatakan, Kabupaten Cianjur akan mendapatkan tambahan kuota penerima bantuan PKH yang digulirkan Kementerian Sosial pada tahun 2014 ini. Saat ini jumlah pendamping PKH yang ada mencapai 140 orang akan ditambah 45 orang untuk menjangkau semua kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur.
"Biasanya seorang pendamping PKH itu menjangkau 250-500 RTSM. Hingga saat ini jumlah RTSM yang sudah digarap mencapai sekitar 29 ribu," ujar Dindin.
Ia mengakui, jumlah pendamping yang ada saat ini baru menjangkau di 19 kecamatan. Dengan penambahan pendamping PKH 45 orang, seluruh kecamatan di Cianjur akan terjangkau.
"Kalau pendataan RTSM penerima PKH kita mengacu dari data Kementerian Sosial, pendamping PKHnya yang akan melakukan validasi yang masuk kriteria, apakah berhak mendapatkan PKH atau tidak. Tidak menutup kemungkinan juga masih warga yang masuk kriteria RTMS di sejumlah wilayah belum menerima PKH," katanya [KC-02]***.
