Sepinya pengaduan mengenai persoalan sengketa konsumen, tidak terlepas masih minimnya masyarakat yang mengetahui adanya BPSK di Cianjur. Sebagai lembaga baru, sudah seharusnya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Memang kita masih perlu terus menerus melakukan sosialisasi keberadaan BPSK dan apa saja kewenangannya kepada masyarakat. Tahun ini kita akan lakukan sosialisasi itu. Kita ingin keberadaan BPSK ini bermanfaat bagi masyarakat," kata Ketua BPSK Kabupaten Cianjur, Judi Adi Nugroho saat ditemui, Rabu (25/2/2015).
Sebagai badan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres), BPSK memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan sengketa konsumen. "Kita memiliki kewenangan dalam mediasi, abitrase dan konsiliasi. Itu yang menjadi pokok penanganan sengketa konsumen," paparnya.
Kurun waktu empat bulan berdiri, BPSK Cianjur baru menerima satu pengaduan dan dua konsultasi. Pengaduanpun hingga saat ini belum ditindaklanjuti, pengingat sang pengadu tidak datang kembali untuk melengkapi berkas.
"Ada pengaduan masalah lising, tapi yang bersangkutan tidak datang lagi saat kami meminta kronologis kejadiannya. Sementara yang sifatnya hanya konsultasi ada dua kasus, itupun juga masalah lising," jelas Judi.
Minimnya pengaduan, diakui Judi lantaran masih banyaknya masyarakat yang belum tahu BPSK. Sehingga menjadi sebuah tantangan bagi personel BPSK untuk mensosialisasikan lembaganya kepada masyarakat.
"Secara bertahap kita berbenah. Saat ini personel BPSKnya sudah terbentuk, tinggal pegawai sekretariatnya. Kita sedang usulkan itu. Jangan sampai ketika kita banyak menerima pengaduan, kita keteteran dalam melayani. Beruntung sekarang masih bisa tertangani. Kita akan siapkan semua perangkatnya," tegasnya [KC-02]**.
