.JPG)
Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur, H. Dedi Supriadi saat di temui diruang kerjanya, Kamis (16/4/2015). Pihaknya kini tengah berupaya untuk mengusulkan perbaikan infrastruktur yang menuju ke objek wisata. Harapannya dengan infrastruktur yang mantab, bisa mendongkrak jumlah kunjungan wisata.
"Kita akan usulkan kembali agar ruas jalan yang menuju objek wisata dan dalam kondisi rusak bisa segera diperbaiki. Usulan ini kita sampaikan ke PU Binamarga. Mudah-mudahan saja bisa segera ada penanganan, salah satunya akses jalan yang menuju kawasan wisata Cibodas," kata Dedi.
Tidak hanya melalui anggaran dari APBD, pihaknya juga berupaya untuk mencari bantuan dari luar semisal dari provinsi dan pemerintah pusat. Hanya saja khusus untuk pemerintah pusat masih terkendala dengan DED (Detail engineering Design) yang masih juga belum rampung.
"Kalau kita meminta bantuan dari pemerintah pusat pasti ditanyakan mengenai DED. Kita akan memetakan daerah mana saja yang nantinya akan menjadi fokus untuk pengembangan wisata itu. Sementara kita berupaya untuk mencari anggaran dari lokal," tegasnya.
Penggiat Pariwisata Abdul Hamid turut prihatin melihat kondisi perkembangan pariwisata Cianjur khususnya kawasan wisata Cipanas. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kementrian Pariwisata, Cianjur sudah dicabut dari Daerah Tujuan Wisata (DTW). Hal ini membuktikan Pemkab Cianjur tidak serius mengembangkan berbagai potensi wisata daerah yang ada.
Sejumlah aspek yang dinilai oleh pemerintah pusat kata Abdul Hamid diantaranya mengenai tingkat okupansi wisatawan ke Cianjur yang sudah drastis menurun. Hal ini tak pelak dipengaruhi sarana infrastruktur pariwisata yang kurang menunjang.
"Siapapun bisa melihat kondisi saat ini seperti di kawasan wisata Cibodas Desa Cimacan Kecamatan Cipanas. Infrastruktur yang mengarah ke objek wisata kebanggan Cianjur itu seperti tidak terurus, kerusakan jalan disejumlah titik terkesan dibiarkan. Belum lagi minimnya sarana dan prasarana disekitar objek wisata," kata Abdul Hamid dihubungi terpisah.
Dijelaskannya, defenisi kawasan pariwisata itu wisatawan baik perorangan maupun kelompok bisa disajikan dengan beberapa alat kelengkapan pariwisata seperti infrastruktur yang menunjang dan SDM yang mumpuni. Sehingga jika itu dilengkapi menciptakan kawasan wisata dengan one stop tourism, layaknya kawasan wisata di Yogyakarta.
"Kalau yang namanya DTW itu semuanya disipakan, tidak hanya infrastrukturnya atau sarana dan prasarana wisatanya, tapi juga sumber daya manusiannya. Bagaimana menciptakan masyarakat memiliki kemampuan berwisata. Tapi yang terjadi sesaat, ada wisatawan malah dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat," katanya.
Untuk mengembalikan Cianjur sebagai DTW perlu kerja keras dan anggaran yang tidak sedikit. Hanya apakah komitmen itu ada di Pemkab Cianjur saat ini. "Perlu komitmen yang jelas, kalau Cianjur itu iconya Agrobisnis dan Pariwisata, yang itu harus dikembangkan terlepas siapapun bupatinya," tegasnya [KC-02]**.
