"Iya, secara anggaran kami belum mampu. Selain itu, jumlah pegawai yang masih honorer kan juga masih banyak. Itu dulu yang kami prioritaskan," kata Asisten Daerah 1 Kabupaten Cianjur, Dwi Ambar Wahyuningtyas ketika dimina tanggapannya terkait belum didaftarkannya PNS sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ambar mengakui, anggaran yang dimiliki pemkab untuk tahun ini lebih difokuskan untuk biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Selain itu, pihaknya juga memiliki skala prioritas lainnya yang juga harus dibiayai dari APBD.
"Tentunya kemampuan anggaran masing-masing daerah itu kan beda. Sekali lagi, untuk saat ini, anggaran kami belum mampu mengcover PNS masuk BPJS. Apalagi itu jumlahnya bisa milyaran setiap bulannya," jelas Ambar.
Dikatakan Ambar, dalam perencanaan keuangan, tidak bisa dilakukan secara mendadak dan harus terencana setiap tahunnya. Apalagi jika melihat pihak BPJS Cianjur baru datang ke pemkab baru-baru ini untuk sosialisasi. Karena itu pula, pihaknya juga kesulitan jika harus berhitung soal biaya yang akan dikeluarkan untuk mendaftarkan para PNS.
"Tentu saja kami sebenarnya ingin mendaftarkan PNS ke BPJS. Tapi nanti, tidak tahu kapan, pasti kami daftarkan," ungkapnya [KC-02/gp]**.
