Melihat jumlah data PNS cianjur sudah terlalu banyak, tutur Wakil Bupati Cianjur, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya anggaran APBD untuk belanja pegawai saja sudah mencapai hampir 65 %, ini menjadi dilema apabila melihat tugas para aparat pemerintah daerah ternyata masih kurang untuk wilayah cianjur bagian selatan.
Terakhir wakil bupati cianjur berharap kepada seluruh anggota honorer yang sudah terlanjur menggantungkan nasibnya seumur hidup mengabdi untuk bangsa dan negara ini dan terus tetap bersemangat guna menggapai asa yang di cita-citakan sebagai PNS.
Ahmad Sanusi, perwakilan FPHI cianjur menuturkan bahwa latarbelakang kedatangannya sesuai acuan kebijakan PP nomor 48 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi cpns dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005 dan paling lambat selesai tahun 2009 dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD.
Namun, kata Ahmad Sanusi sekretaris FPHI Cianjur yang sampai saat mengajar di salah satu sekolah dasar negeri tersebut mengatakan, pada kenyataannya honorer merasa di khianati oleh Surat Edaran Menpan nomor 05 tahun 2010 yang kenyatannya pemerintah masih mengangkat tenaga honorer oleh APBN dan APBD tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan alasan yang PP itu sendiri dengan dasar masih ada tenaga honorer yang di biayai oleh APBN dan APBD tercecer.
Harapan FPHI, seperti yang dicita-citakan para honorer yang selama diperjuangkan diantaranya pemerintah kabupaten cianjur mendukung FPHI agar pihak pemerintah pusat dan para wakil rakyat dapat merealisasikan honorer yang tidak lulus ini dapat [KC.14/cjr.goid]**
