"Setelah kita lantik para anggota PPK langsung kita berikan bimbingan teknis sebagai bekal dalam membantu KPU untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Setelah ikuti bimbingan teknis para anggota PPK dimasing-masing kecamatan akan merekrut Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat desa," kata Ketua KPU Cianjur, Anggi Shofia Wardany melalui Divisi Logistik dan Sumberdaya Manusia (SDM) Baban Marhaenda, Kamis (14/5/2015).
Dikatakan Baban, 160 anggota PPK hasil perekrutan tersebut diperkirakan 70 persennya merupakan baru, sisanya merupakan muka-muka lama. Meski baru, pihaknya yakin mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik.
"Ini merupakan hasil seleksi yang kompetitif, kita ambil 10 orang masing-masing kecamatan dari hasil seleksi tertulis. Kemudian mereka kita seleksi lagi tahap wawancara, baru kita tentukan hasil terbaiknya lima orang masing-masaing kecamatan," ujarnya.
Terkait kekawatran adanya penyelenggara adhoc yang tiak netral dalam Pilkada, pihaknya sudah sangat selektif memilih para anggota PPK itu. Baban menyebut, dalam proses seleksi sudah mengumumkan melalui media masa maupun tertulis bahwa masyarakat sudah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tapi, sampai pada detik terakhir, tidak ada satupun tanggapan dari masyarakat yang diterima pihaknya.
"Tadinya kita harapkan ada tanggapan secara tertulis tentang kandidiat PPK saat 10 besar itu. Kami juga tekankan tanda tangani pakta integritas serta kami. tekankan komitmen kerja sebagai penyelenggara pemilu dan tidak boleh dilanggar. Kalau melanggar, sanksinya sudah jelas harus berhadapan dengan DKPP," tegasnya.
Ketua PPK Kecamatan Cugenang, Beni Gunawan mengungkapkan, dalam melaksanakan tugas pihaknya mengaku tidak mengenal hari libur. Sebagai penyelenggara pemilu sudah menjadi konsekwensi harus siap bekerja penuh waktu.
"Hari ini kan tanggal mereah di kalender, pekerja lain mungkin libur, kami tidak. Justru kami malah masuk untuk meneyelsaikan pekerjaan yang harus segera. Inipun kita lakukan tidak mengenal waktu jam kerja, sudah menjadi resiko dan kami siap melaksanakan," kata Beni saat dihubungi terpisah.
Disinggung netralitas penyelenggara, pihaknya menegaskan harus dilakukan, karena itu menjadi persyaratan. "Memang harus netral penyelenggara itu, ini amanat undang-undang. Kita tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, pokoknya harus netral," paparnya [KC.02]***
