"Honor seorang guru dilingkungan madrasah itu sangat minim, jauh dari ukuran sejahtera. Makanya salah satu harapannya adalah cairnya TPG atau sertifikasi guru. Namun faktanya hingga saat ini sertifikasi guru madrasah itu belum juga cair," kata Asep Moh Muhsin (35) seorang guru non PNS dilingkungan Kemenag Cianjur, Senin (4/5/2015).
Hal tidak jauh beda juga diungkapkan Asep Saepurohman (34) seorang guru Madrasah Aliyah. Saat ini para guru madrasah sangat menunggu cairnya tunjangan sertifikasi. Asep menuturkan, hingga saat ini sudah 8 bulan tunjangan sertifikasi bagi guru madrasah itu belum jelas kapan cairnya.
"Tahun 2014 lalu pembayaran tunjangan sertifikasi itu masih menyisakan tunggakan selama lima bulan. Pembayarannya baru sampai Juli, bulan Agustus-Desember belum dibayarkan. Kalau ditambah pada tahun 2015 berarti sudah tiga bulan yang juga belum dibayar," kata Asep.
Pihaknya mengakui, ada keresahan disejumlah guru penerima tunjangan sertifikasi. Karena dengan belum cairnya tunjangan tersebut mengharuskan para guru harus mencari dana talangan. "Kalau hanya satu bulan itu mungkin masih realistis, ini delapan bulan. Banyak temen-temen guru yang terpaksa mencari pinjaman uang kesana kemari akibat belum cairnya tunjangan sertifikasi ini," ungkapnya.
Secara terpisah Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah Kemenag Cianjur Tavip Supriadi tidak menampik belum cairnya tunjangan sertifikasi menyebebkan keresahan diantara para guru madrasah. Bahkan kata Tavip, ada sejumlah guru yang harus menghutang gara-gara tunjangan sertifikasinya belum cair.
"Memang ada keresahan dilingkungan guru non PNS yang mendapatkan sertifikasi akibat belum cairnya tunjangan. Tapi kewenangan penciaran tunjangan sertifikasi itu semuanya dipusat, daerah hanya menyampaikan data administrasinya saja," kata Tavip saat ditemui terpisah.
Tavip mengaku, selama ini sudah berupaya meminta penjelasan terkait belum cairnya tunjangan sertifikasi. Berdasarkan penjelasan dari kementerian pusat, tunjangan sertifikasi pada tahun 2014 akan dicairkan setelah adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ya informasinya seperti itu menunggu hasil pemeriksaan BPKP untuk tunjangan sertifikasi tahun 2014 yang belum terbayarkan. Nilainya mencapai sekitar 8,5 miliar untuk sekitar 1.200 guru penerima tunjangan sertifikasi. Kalau mengenai alasan tidak dibayarkan selama lima bulan, alasan dari Kemenag pusat adanya relokasi anggaran, tapi tidak dijelaskan relokasi untuk kegiatan apa saja," jelas Tavip.
Sementara terkait dengan tunjangan sertifikasi pada tahun 2015 lanjut Tavip, sudah ada titik terang. Keterlambatan pembayaran itu karena adanya perubahan mata anggaran yang tadinya mata anggaran 57 menjadi mata anggaran 52 untuk belanja operasional lainnya.
"Kita terima kabar itu dua hari lalu, kita harapkan untuk tunjangan sertifikasi yang tahun 2015 bisa cair pada pertengahan bulan Mei 2015 ini. Masing-masing guru perbulannya akan mendapatkan sebesar Rp 1,5 juta. Sedangkan yang sisa tahun 2015 menunggu hasil audit BPKP, baru bisa dicairkan," paparnya. [KC-02]**.
