Akibat belum cairnya dana tersebut, sebanyak 354 kepala desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Cianjur terpaksa harus mencari pinjaman dana kepihak lain agar dapat membiayai kebutuhan desa serta membayar upah pegawai desa.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Cianjur, Agus Ishak, mengakui tidak sedikit para Kades yang terjerat rentenir gara-gara ADD tidak juga kunjung cair. Semua itu dilakukan demi operasional pemerintahan bisa berjalan.
"Jika terus dibiarkan, ada kemungkinan desa menggunakan uang yang peruntukannya bukan yang seharusnya. Akibatnya bisa saja kepala desa terjerat hukum dengan kasus penyelewengan dana," kata Agus disela aksinya ke DPRD Cianjur.
Berdasarkan informasi, belum cairnya dana tersebut dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa yang baru. Sehingga dana tersebut masih belum dapat dicairkan.
Namun, menurutnya, meski perda masih belum diperbaharui mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang baru, dana tersebut seharusnya dapat dicairkan. Namun karena keterlambatan dan kurang perhatiannya Pemkab Cianjur, dana tersebut belum juga dicairkan.
"Di beberapa kabupaten/kota lain sudah ada yang dicairkan meski perdanya masih belum diperbaharui. Masalahnya pemerintahnya mau atau tidak memperjuangkan. Jika seperti ini terus pemerintah desa tersiksa," tegasnya.
Ia mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dengan anggota aksi seluruh perangkat desa di Kabupaten Cianjur untuk menuntut pencairan dana desa jika setelah aksi tidak juga ada perubahan. "Jika belum ada kejelasan, maka ribuan aparatur desa akan kembali mendatangi gedung dewan, bahkan mungkin jugan kantor pemda," ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Muhammad Isnaeni, menuturkan, kedatangan para aparatur desa untuk beraudiensi dengan Dewan karena habisnya kesabaran mereka setelah terus dilemparkan ke beberapa dinas terkait kejelasan pencairan ADD.
Bahkan berdasarkan informasi yang terakhir diperoleh mereka keterlambatan tersebut dikarenakan dewan yang belum membahas perda desa. Sehingga adanya indikasi kesalahan proses pencairan diakibatkan oleh dewan.
"Apabila alsannya karena dewan belum membahas perda desa, saya tegaskan perda tersebut sedang dibahas. Subtansinya kan kenapa uang desa belum cair selama lima bulan padahal desa sangat memebutuhkan," jelas Isnaeni.
Pemerintah, tegas Isnaeni, harus berpikir bagaimana dana tersebut dapat dicairkan. Pasalnya tidak ada tata aturan yang menyebutkan pencairan dana harus sesuai dengan aturan yang lama atau yang baru. "Dana tersebut sifatnya urgen tidak dapat didiamkan, tapi harus terbayarkan utnuk keperluan desa," katanya
Dalam watku dekat, kata Isnaeni, pihaknya akan mengirim nota dinas kepada Pemkab Cianjur untuk segera mencairkan dana tersebut. "Kami akan layangkan nota dinas. Jika pemerintah tanggap maka satu atau dua hari dana tersebut sudah dapat dicairkan," tandasnya [KC-02/is]**.
