Kepala Kemenag Cianjur, H. Dadang Ramdani melalui pelaksana pada Seksi Urusan Haji dan Umroh, H. Mamat Selamet Kurniawan mengungkapkan, para jamaah calon haji jika ingin melunasi BPIH bisa datang langsung ke bank yang ditunjuk. Bukti setoran dari bank tersebut bisa disampaikan ke Kemenag untuk update data pelunasan.
"Pelunasan BPIH bisa dilaksanakan sejak 1 hingga 30 Juni 2015. Jika pada waktu yang telah ditentukan jamaah belum bisa melunasi, maka secara otomatis keberangkatannya akan tertunda dan baru bisa berangkat pada tahun berikutnya. Urutan daftar tunggu dibawahnya otomatis yang akan menggantikannya," kata Mamat saat ditemui pada sebuah acara, Selasa (2/5/2015).
Mamat menegaskan, pada hari pertama pelunasan BPIH, baru lima jamaah yang sudah menyampaikan bukti pelunasan pembayaran BPIH. Selanjutnya data tersebut akan teregristasi secara online.
"Hari pertama pelunasan BPIH baru lima orang yang melakukan registrasi ke Kemenag. Ke lima jamaah itu berasal dari Saganten Sindangbarang tiga jamaah, satu jamaah dari Nagrak Cianjur dan seorang jamaah dari Langensari Karangtengah," tegas Mamat.
Dijelaskan Mamat untuk BPIH tahun 2015 ini sudah ditetapkan sebesar 2.626 USD. Jika diasumsikan bahwa kurs dolar saat ini Rp 13.296,- maka ongkos BPIH mencapai Rp 34.915.296.-. "Besarannya melihat perkembangan kurs dolas AS. Jika pelunasan dilakukan saat dolar tinggi, pasti biayanya akan tinggi, sebaliknya jika pelunasaanya saat dolas AS turun, maka biayanya juga akan turun," paparnya.
Ditegaskan Mamat, ongkos BPIH di Indonesia sebenarnya relatif murah jika dibandingkan dengan real cost sebenarnya. Selama ini pemerintah telah memberikan subsidi bagi setiap jamaah haji.
"Real cost jamaah haji itu bisa mencapai Rp 68 juta. Tapi lantaran ada optimalisasi yang dana jamaah dari simpanan di kementerian, maka pemerintah hanya membebankan kepada jamaah hanya sekitar setengahnya saja," tegasnya.
Pada musim haji tahun ini Kabupaten Cianjur mendapatkan kuota pemberangkatan sebanyak 1.061 jamaah. Jumlah tersebut sudah dikurangi sebanyak 85 jamaah akibat adanya kebijakan penyamarataan keberangkatan di Jawa Barat di Kabupaten/Kota menjadi 12 tahun.
"Tadinya jamaah kita yang masuk daftar tunggu itu hanya sekita 10 tahun, tapi ada kebijakan dari Kanwil itu menjadi nambah. Sementara daerah lain yang tadinya diatas jadi turun seperti halnya Bekasi dan Karawang," tandasnya [KC-02]**
