Demikian salah satu hasil dari temu Konsolidasi Gerakan Koperasi Berbasis Syariah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan diauala sebuah rumah makan di Jalan Dr. Muwardi by Pass Cianjur, Rabu (10/6/2015). Hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikor Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Ridwan Ilyasin, perwakilan Dekopinda Bambang Eko dan Ketua Komisi II DPRD Cianjur, Teguh Agung.
"Kedepan persoalan semakin besar demikian juga tantangan kapasitas dan kompetensi SDM. Kita itu masih harus terus ditingkatkan. Makanya tidak bisa kita mengaku koperasi tapi kita tidak bisa mandiri. Maka ada peran pemerintah disitu untuk meningkatkan kompetensi para pelaku koperasi," kata Ketua Puskopjas BMT Cianjur, Lukmanul Hakim disela kegiatan.
Diakuinya dalam pengembangan Koperasi Syariah, Puskopjas BMT telah memiliki road map sampai tahun 2020. Untuk tahun sekarang kita memperkuat posisi internal, tahun kedepan kita ingin lebih terbuka artinya syaratnya koperasi baik itu harus bisa di audit oleh pihak luar, itu tahun depan kita akan laksanakan," kata Lukman.
Sementara pada tahun 2019 pihaknya ingi memilih kemanfaatan. "Artinya kita siap bekerjsama dengan pemerintah atau pemerintah menyiapkan dana penyertaan itu kita siapkan, kita tidak ujug-ujug menerima dana tapi kita tidak mampu," paparnya.
Diakuinya permintaan masyarakat terhadap Koperasi Syariah sudah cukup besar namun kapasitasnya masih kecil itu persoalan karena supply dan deamondnya belum berimbang. "Peran pemerintah belum begitu kelihtan, dengan pertemuan seperti ini kita ingin menekankan kepada pemerintah agar bisa lebih berkontribusi dalam peningkatan SDM," harapnya.
Kepala Diskop UMKM Kabupaten Cianjur, Ridwan Ilyasin membantah kalau selama ini pemerintah tidak peduli terhadap perkembangan koperasi syariah. Pemerintah kata Ridwan terus berupaya agar koperasi syariah bisa lebih maju dan berkembang.
"Kita selalu mempermudah akses untuk koperasi syariah, termasuk didalamnya masalah perijinan. Tidak ada yang dipersulit, semuanya dipermudah, karena ini merupakan aset dalam mendorong perekonomian, kenapa harus dipersulit kalau bisa dipermudah," kata Ridwan ditemui terpisah.
Hanya saja bantuan yang diberikan pemerintah sifatnya terbatas. "Kita terus berupaya agar pelaku koperasi syariah ini bisa lebih maju. Apa yang saat ini tengah dibutuhkan, terutama dalam peningkatan SDM, kita akan berupaya jembatani. Mudah-mudahan secara bertahap bisa terlaksana," paparnya.
Ketua Komisi II DPRD Cianjur Teguh Agung, mengungkapkan, Cianjur sebenarnya telah memiliki Perda Gerbang Marhamah, namun sayang perguliran ekonominya tidak dilaksanakan dengan pola syariah tapi secara konvensional melalui penyertaan modal ke LPK dan BPR. Seharusnya antara Gerbang Marhamah dan ekonomi itu harus sinkron.
"Yang harus dibiayai otu seharusnya lembaga ekonomi yang berbasis syariah.Tapi karena tidak ada pelaku ekonomi syariah di Cianjur maka yang berlaku konvensional. Akhirnya kejadiannya macet tidak ada PAD yang masuk," kata Teguh.
Pihaknya menantang para pelaku ekonomi syariah untuk penyertaan modal, tapi pengembaliannya lancar. "Karena kalau prinsip syariah ini benar-benar diterapkan seharusnya tidak ada kemacetan. Kita akan dorong itu bisa dumulai dilakukan di Cianjur. Tentunya harus disiapkan juga SDM dan sarananya," paparnya [KC-02]**
