Peringatan itu dilakukan Apdesi mengingat ada indikasi campur tangan kekuasaan untuk mengarahkan ke salah satu pasangan calon dalam Pilkada 9 Desember 2015 mendatang.
Sekretaris Jendral (Sekjan) DPC Apdesi Kabupaten Cianjur Beni Irawan mengatakan, peringatan itu perlu disampaikan jika melihat seringkali RT/RW dan kader Posyandu dimanfaatkan untuk kepentingan politis dalam hajatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh pemegang kekuasaan.
"Kalau nanti para Ketua RT dan RW serta kader Posyandu terlihat mendukung atau mengajak warga untuk mendukung pasangan tertentu maka kami para Kepala Desa (Kades) akan memberikan sanksi pemecatan karena RT danRW yang memberi SK pengangkatan adalah kami para Kades," kata Beni saat dihubungi Jum'at, (3/7/2015).
Tindakan tegas bagi Ketua RT dan RW serta kader Posyandu yang mendukung dan mengarahkan masyarakat ke salah satu pasangan calon itu karena seringkali dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan. "Kenapa kami lakukan itu karena hampir setiap pemilu RT dan RW selalu di jadikan mesin politik, tidak memperhitungkan perkembangan pembangunan di Kabupaten Cianjur," tegasnya.
Meski melarang RT dan RW agar tidak mendukung dan mengarahkan masyarakat kesalah satu pasangan calon, para Kades melalui Apdesi akan turut menyuksekan pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbub) 9 Desember 2015 mendatang. Apdesi Kabupaten Cianjur sangat yakin, pada pelaksanaannya Pilbub akan berjalan baik dan lancar.
"Ini pembelajaran politik bagi masyarakat Cianjur apalagi sekarang ada calon dari perseorangan atau independen. Kalau calon dari independen lolos mengikuti pilbup 2015 terlepas siapa yang menang nantinya, itu urusan rakyat nanti yang menentukan ini sangat luar biasa bagi demokrasi di Kabupaten Cianjur," tegasnya.
Secara terpisah Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kecamatan Cugenang, Moch Mukarom mengaku, saat ini diwilayahnya tengah dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan para Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) terdapat sejumlah temuan.
"Ada beberapa temuan setelah dilakukan verifikasi faktual diantaranya ada dukungan ganda, perbedaan tanda tangan dukungan dengan di kopi KTP. Ada juga dukungan yang berbeda domisili ada juga yang mengaku tidak pernah memberikan dukungan," kata Mukarom.
Saat ini verifikasi faktual tengah dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan diawasi oleh PPL. "Tanggal 6 Juli 2015 mendatang harus selesai. Nantinya akan diketahui berapa jumlah dukungan yang memenuhi sarat dan dukungan yang tidak," tegasnya [KC-02]**
