Posisi bakal calon bupati Tri Ratu Yulia Herawati didaulat untuk mengundurkan diri digantikan Irvan Rivano Muchtar (IRM) yang merupakan anak dari Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh. IRM dianggap memiliki kans besar untuk mendulang suara dan merupakan kader dari partai berlambang bintang mercy itu.
"Ini sebenarnya tidak kebetulan, kita sudah siapkan beberapa strategi saat Patahana dilarang manggung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur. Namun setelah adanya putusan MK yang menganulir pasal Patahana dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 itu konstalasi politiknya berubah," kata Yadi Mulyadi, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat saat menggelar jumpa pers di posko pemenangan Herman Suherman-IRM, Kamis (9/7/2015).
Yadi mengakui, elektabilitas IRM dinilai cukup tinggi meski yang bersangkutan tidak melakukan sosialisasi lantaran terbentur aturan Patahana. "Ada sejumlah nama yang kita lakukan survei salah satunya IRM bersama H. Herman Suherman. Keduanya menduduki urutan tertinggi dibandingkan dari kandidat dari partai lainnya. Prosentasenya diantas 30 persen," kata Yadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cianjur.
Yadi juga membantah kalau dalam pergantian bakal calon wakil bupati yang akan diusungnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur 2015 ini menuai polemik. Pemunduran diri Ratu Tri Yulia Herawati dilakukan dengan kesadaran sendiri tidak ada penekanan.
"Kami tidak ingin ada polemik dalam masalah penentuan posisi wakil ini. Dua-duanya disusung baik ibu Ratu maupun IRM. Ibu Ratu juga sudah menjelaskan kemunduran dirinya, karena ibu Ratu sudah tahu sepak terjang IRM. Ibu Ratu sangat mendukung pencalonan IRM lantaran mengabdi bukan hanya menjadi wakil bupati tapi juga bisa menjadi Direktur RSUD," tegasnya.
Direktur Institute Social and Economy Development (Inside) Cianjur, Yusep Somantri mengatakan, keputusan MK yang merestui keluarga petahana maju dalam pilkada telah membajak demokrasi. Karena selama ini politik dinasti lebih banyak madhorotnya daripada maslahatnya. Politik oligarki akan mematenkan penyalahagunaan wewenang dan korupsi.
"MK seharusnya tidak hanya melihat dari aspek normatif saja tapi dari aspek sosiologis juga. Politik dinasti menutup ruang regenerasi kepemimpinan di tingkat lokal," kata Yusep saat ditemui terpisah.
Menurut Yusep, demokrasi yang sejatinya proses seleksi manusia terpilih untuk menjadi pemimpin di tutup rapat rapat oleh putusan MK yang merestui politik dinasti. "Kepala daerah kini sudah syah menjadi "Raja Kecil" dan berhak mewariskan tahtanya kepada anak atau saudaranya," tegas Yusep [KC-02]**
