Meski terbilang masuk dalam kawasan wisata, wilayah Desa Ciwalen masih terdapat sejumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang perlu penuntasan penyelesaian.
Warga yang tinggal di Rutilahu merupakan keluarga kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu diakui oleh Kepala Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi, Budiyanto. Menurutnya berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan, terdapat setidaknya 300 unit rutilahu. Dari jumlah tersebut sebaagian sudah mendapatkan penanganan.
"Kita akui memang masih banyak pekerjaan rumah untuk menuntaskan rutilahu. Ini menjadi pemikiran kita bagaimana menuntaskannya," kata Budiyanto saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (13/8/2015).
Dikatakan Budiyanto, dari jumlah sekitar 300 rutilahu yang telah ditangani sebanyak 20 unit. Rutilahu tersebut ditangani dari bantuan APBD Provinsi Jawa Barat. "Sudah 20 uni yang tercover dari bantuan gubernur melalui APBD Provinsi Jawa Barat," jelasnya.
Pada tahun 2015 ini lanjut Budi, direncanakan akan kembali mendapat bantuan penanganan rutilahu sekitar 100 unit. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
"Kalau dari kementerian saat ini masih dalam tahap reevieu data yang tengah dilakukan oleh fasilitator. Prosesnya memang lebih tertib administrasinya. Nantinya penerima masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak menerima bantuan dalam bentuk uang tapi barang," jelasnya.
Sebagai bantuan stimulan, sudah seharusnya penerima bantuan harus melakukan swadaya.
"Disinilaah bedanya, masyarakat penerima bantuan harus mau menyumbang untuk swadayanya seperti biaya untuk pengerjaanya atau dalam bentuk bahan bangunan lainnya," papar Budi.
Terpisah Fasilitator BSPS-BK, Verry Supriatman, mengungkapkan, BSPS-BK tahun ini sedikit berbeda dengn BSPS sebelumnya. Kalau sebelumnya setelah dilakukan pendataan dengan berbagai kreteria yang telah ditetapkan sesuai, calon penerima bantuan bisa langsung ditetapkan.
"Kalau tahun 2015 ini dari hasil pendataan awal yang sudah ada dikementerian dikembalikan kembali untuk dilakukan reevieu ulang untuk menentukan dan memastikan kelayakannya dan itu dikembalikan lagi kepada calon penerima bantuan," paaparnya.
Selain itu, dari jumlah bantuan juga nilainya berbeda. Kalau sebelumnya ditetapkan per masing-masing penerima bantuan sebesar Rp 7,5 juta, pada tahun ini melihat kerusakan bangunan rutilahunya. "Inilah salah satu perbedaanya, termasuk dalam pembayaran ke material juga sekarang material dikirim dulu baru dibayar, kalau yang lainnya relatif tidak jauh berbeda," tandasnya [KC-02]**
