CIANJUR, [KC].- Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Cianjur dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2015 sepertinya sulit untuk dilakukan. Meski hal itu jelas bertentangan dengan surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandy yang memerintahkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitasnya.‬

Direktur Institute Social and Economic Development (Inside), Yusep Somantri, memiliki pandangan tersendiri tentang netralitas PNS. Menurut pria berkacamata ini, untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, bakal sulit bersikap netral. Pasalnya, pengaruh calon yang berasal dari birokrat sama-sama memiliki pengaruh yang cukup kuat.‬

‪"Untuk PNS bisa bersikap netral dalam pilkada itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Kami pesimis jika melihat kondisi yang ada hingga hari ini," kata Yusep

‪Hal lain yang menjadi pengaruh adalah indikasi kuat adanya tekanan-tekanan yang diterima oleh para PNS tersebut. Apakah itu tekanan dari atasan atau pimpinannya maupun tekanan berkenaan dengan posisi dan jabatannya.‬

‪Lebih ironis lagi, kata Yusep, ada mindset dari para PNS tersebut yang memiliki logika berpikir secara politis, bukannya atas dasar profesionalitas, pengabdian dan pelayanan masyarakat.‬

‪"Walaupun tidak ada SE dari menteri sekalipun, sudah seharusnya PNS itu netral dan tidak masuk ke dalam ranah politik praksis. PNS harus menjaga jarak dengan para calon. Ini yang sepertinya sulit untuk dilakukan," lanjut dia.‬

‪Dikatakan Yusep, dalam setiap gelaran pilkada, selain ada indikasi kuat unsur tekanan dan ancaman, PNS seperti menjadi kader-kader politik bagi para calon. Dalam prosesnya, ada saja PNS yang sengaja, jika tidak karena keterpaksaan, menerjunkan dirinya dalam usaha-usaha pemenangan salah satu calon tertentu.‬

‪Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan momentum agar mendapatkan timbal balik dengan harapan bisa mengamankan posisi dan jabatannya.‬ "Kalau bisa, bukan hanya aman. Tapi malah ada yang berharap agar posisi dan jabatannya bisa naik lagi kalo calon yang didukungnya itu berhasil memenangkan pilkada," beber dia.‬
‪Lebih lanjut, Yusep memaparkan, paradigma politik di dalam tubuh PNS Pemkab Cianjur itu memang sudah tertanam sedemikian rupa dalam benak masing-masing sehingga menjadi budaya dan tradisi yang tidak bisa dipisahkan. Dan, kemudian yang terjadi adalah praktik politik dagang sapi.‬
‪"Istilahnya, jika saya dukung, saya dapat apa? Kalau tidak mendukung, ya harus siap-siap dengan konsekuensinya," ujar dia.‬
‪Akibatnya, mobilisasi PNS untuk mendukung dan memenangkan calon tertentu pun jelas-jelas terjadi dan tidak bisa dielakkan lagi. Hal itu, tentu saja memberikan keuntungan kepada salah satu calon yang sangat dekat dengan kekuasaan. Pasalnya, dengan kewenangan dan 'super power'nya itu, bisa dimanfaatkan untuk keuntungan secara pribadi dan mengesampingkan kepentingan rakyat banyak.‬
‪"Sampai sejauh ini, dalam pengamatan kami, faktor like dan dislike masih menjadi yang utama dalam struktur PNS di Cianjur. Jadi, semua bergantung pada kemauan dari yang memiliki kewenangan," jelas dia.‬
‪Yusep menambahkan, dari berulang kali kajian yang sudah dilakukan pihaknya, permasalahan tersebut sebenarnya bisa diredam dan ditangkal. Caranya, adalah ketegasan dari dinas terkait yang mengurusi PNS dan penyelenggaran pilkada, khususnya Panwaslu.‬

‪Dengan adanya ketegasan riil dari kedua lembaga tersebut, maka, fungsi kontrol dan pengawasan pun bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak akan menjadi permasalahan yang berlarut-larut hingga menjadi benang kusut yang muskil untuk dilakukan.‬

‪"Kuncinya itu ada di Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) dan Panwaslu. Nah, pertanyaannya, sampai sejauh mana fungsi kedua lembaga itu berjalan. Apakah tajam atau tumpul atau malah menjadi pajangan saja," tegas Yusep.‬

‪Ditanya PNS dari kalangan mana saja yang rawan dimanfaatkan dan diatur-kekang berkenaan dengan hal itu, Yusep menyebut, ada pada PNS bidang pendidikan (tenaga pengajar, red) dan perangkat desa.‬
‪"Mereka itu rawan dikondisikan. Kalau untuk personal kepala desa sih tidak akan terlalu bermasalah. Tapi jika sudah menyangkut pembangunan dan hajat orang banyak, tentu bermasalah. Misalnya pada mampetnya dana pembangunan yang seharusnya mereka terima. Kan pembangunan desa bergantung pada APBD," urai dia.‬

Yusep mengatakan, jika memang PNS merasa ditekan dan mendapatkan ancaman-ancaman tertentu, ada baiknya untuk tidak bersikap cukup frontal. Ada baiknya, saran Yusep, dituruti saja kemauannya.‬
‪"Tapi ketika hari pemilihan, ya coblos saja yang sesuai dengan pilihan hati masing-masing. Istilah awamnya itu main aman," ujar dia sembari terkekeh [KC-02/gp]**.‬

















Axact

Kabar Cianjur

Pemimpin Redaksi : Asep Moh. Muhsin, Redaktur Pelaksana : Mustofa, Wartawan/Reporter : Asep M, Iman Sulaiman, Yedi Mulyadi, Ahmad Jaelani, Muhammad Fikri, Produksi TV : Aves Marley.Kantor Redaksi Kabar Cianjur : Jl. Siliwangi Kp. Kebonmanggu Sawahgede Cianjur 085724070444

Post A Comment:

0 comments:

Terima Kasih atas saran, masukan, dan komentar anda.