Polres Cianjur Siapkan Tim Antisipasi Kerawanan Pilkada

CIANJUR, [KC].- Sebagai langkah antisipasi potensi konflik yang kemungkinan bakal terjadi dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur tahun 2015, Polisi melakukan berbagai upaya antisipasi mulai dari tingkat mabes, polda hingga polres.

Selain itu, Polres Cianjur pun sudah diperintahkan secara khusus untuk membuat perkiraan intelijen yang secara khusus memuat data dan segala hal yang berkenaan dengan gelaran pilkada dengan segala kemungkinannya.

sebelum pelaksanaan pilkada itu sendiri, Polres Cianjur juga sudah melakukan operasi khusus yakni Operasi Cipta Kondusif yang dititikberatkan pada tujuan untuk menciptakan kondusifitas dan keamanan di Cianjur.

"Kami sudah bentuk lima tim khusus. Tim 1 saya sendiri yang pimpin, tim 2 oleh Wakapolres, tim 3 oleh Kabag Ops, tim 4 oleh Kabag Ren dan tim 5 dipimpin oleh Kabag Sumda. Dari situ kami keliling dan terjun langsung ke masyarakat untuk mendapatkan dan menggali segala informasi yang meresahkan masyarakat, khususnya berkenaan pilkada," kata Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu.

Selain melakukan Operasi Cipta Kondusif, lanjut Asep, pihaknya juga sudah membuat rencana Operasi Mantap Praja yang mencantumkan seluruh rencana kegiatan pengamanan secara detail dan terperinci mulai dari tahapan pilkada sampai pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih di 2016.

"Kami sudah menggelar latihan pra operasi. Materinya adalah pengetahuan dan perundangan serta piranti-piranti lunak lain yang berkaitan dengan pilkada. Juga ada mekanisme pengendalian massa, jika memang nantinya terjadi chaos," urainya.

Asep menjabarkan, jika menilik pada pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya seperti pileg, pilpres dan pilkada 2011, maka KPUD Cianjur dinilainya memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.

Hal itu, kata Kapolres, disebabkan bahwa KPU menjadi sentral kegiatan dari pemilu dan rawan terjadi konflik. Tapi, ia menambahkan, potensi konflik yang lain juga bisa timbul selama distribusi logistik pemilu, semisal surat suara dan penghitungan suara beserta kotak suaranya yang harus sampai di tujuan dengan aman dan tanpa dimanupulasi.

"Itu juga sangat potensial karena surat suara itu menjadi bukti otentik manakala dianggap terjadi penyelewengan dan pelanggaran," ucapnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangannya adalah 'serangan fajar' yang tidak lagi dimasukkan sebagai tindakan melanggar hukum. Hal itu (serangan fajar, red) hanya dilarang saja dalam perundangan.
Tapi, Asep menegaskan, pihaknya tetap akan melakukan upaya penegakan hukum untuk urusan tersebut. Karena pihaknya bisa menarik pelanggaran itu ke dalam ranah hukum dan menggunakan pasal-pasal dalam hukum pidana.

"Itu bisa dan memang ada pasal-pasal pidana yang bisa kami terapkan. Karena itu, kepada para calon yang berkompetisi, silahkan berkompetisi dengan sehat dan jangan melakukan pelanggaran, termasuk praktik politik uang," tegasnya [KC-02/gp]**