"Kita tidak akan memasukkan Raperda itu, karena saat ini hanya judul yang mereka berikan, sementara drafnya tidak ada. Bagaimana mau dibahas jika kami tidak mengetahui dan mempelajari drafnya terlebih dahulu," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Cianjur, Tavip Darmawan.
Menurutnya, hal itu menjadi kebiasaan buruk Kabupaten Cianjur dalam mengajukan Raperda dimana draf baru diserahkan ketika dimasukan dalam pembahasan di panitia khusus (pansus). Akibatnya raperda tersebut tidak dapat dipelajari dengan baik, sebab harus dikejar waktu untuk dibahas.
"Dalam waktu yang singkat, belasan raperda harus dibahas. Membuat pembahasan tidak maksimal, pada akhirnya setelah disahkan terjadi kesalahan. Kemudian diubah lagi dan dibahas lagi. Membuang-buang waktu," katanya.
Menurutnya, dari 11 raperda yang diajukan, hanya Rapeda tentang Ngaos, Mamaos, dan Maenpo yang diusulkan oleh Dewan yang draf/naskah akademiknya sudah selesai dan diserahkan untuk dipelajari. "Selebihnya hanya judul. oleh karenanya kami tidak mau ambil resiko untuk membawanya ke pembahasan dan ingin meluruskan kembali hal yang keliru selama ini. Caranya dengan menertibkan agar draf/naskah akademik terlebih dahulu diserahkan untuk dipelajari," tandasnya.
Sebelas raperda yang diajukan untuk dibahas adalah Raperda tentang Pendidikan, CSR, dan Ngaos Mamaos Maenpo yang diusulkan Dewan serta Raperda tentang Peningkatan Status RSUD Cimacan, Izin Tenga Kerja Asing, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kearsipan, Usaha Peternakan Perikanan dan Kelautan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Kemandirian Pangan, dan Penyelenggaraan Perpustakaan dari pihak eksekutif [KC-02/is]**
