“Ketahuilah dana RT/RW itu dana pemerintah yang hakekatnya milik masyarakat juga. Bukan milik pihak tertentu yang kemudian meminta kompensasi dalam bentuk dukungan pada pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang,” kata Nurdin Hidayat, tim advokasi hukum pemenangan Suranto-Aldwin Rahadian.
Terimalah dana RT/RW kemudian manfaatkan sebagaimana mestinya. Dana itu murni datang dari pemkab untuk menstimulir kinerja RT/RW, dan program lainnya agar terjadi percepatan pembangunan di masyarakat. Kalau nanti ada oknum yang neko-neko, mengaku berjasa atas penyaluran dana itu dan meminta dukungan salah satu pasangan calon, tutur Nurdin, jangan digubris.
“Apalagi kalau sampai memaksa, menekan atau mengintimidasi laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Sebaliknya, jika ada oknum RT/RW yang menyalahgunakan dana RT/RW untuk kepentingan kandidat tertentu, kami yang akan melaporkannya,” sebut Nurdin yang juga pengurus Partai Demokrat (PD) Kab. Cianjur.
Ketahuilah, lanjutnya, pilkada Cianjur yang diikuti tiga kompetitor ini harus berjalan damai. Damai bukan berarti sekadar tidak ada kerusuhan, melainkan berjalan bersih. Tidak ada intimidasi atau main ancam, tidak ada politik uang, dan tidak ada pula manipulasi suara. Para kandidat berkompetisi secara elegan, adu visi, misi, dan program dalam mendulang simpati masyarakat. "Sebab hajat demokrasi lima tahunan ini wahana pendidikan politik masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itulah justru pada posisi ini peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan pilkada damai ini. Masyarakat harus berpartisipasi mengawasi jalannya pilkada, baik terhadap masing-maing tim sukses pasangan calon, maupun penyelenggara. “Salah satu variable yang menjadikan pilkada Cianjur rawan yakni penyelenggara ini, mulai dari tingkat kabupaten hingga PPS, sehingga masyarakat pun harus mengawasinya," tegasnya [KC-02/smec]**
