Tjetjep mengakui, sebetulnya tidak ada larangan melaksanakan mutasi, karena untuk mengisi kekosongan jabatan. Selain itu, dirinya bukan incumbent karena tidak akan mencalonkan lagi sebagai bupati. "Saya kan bukan incumbent yang tidak mencalonkan diri sebagai bupati lagi. Jadi secara aturan tidak melanggar," paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Cecep Sobandi memaparkan, mutasi dilaksanakan untuk mengisi jabatan di sekolah. Karena para kepala sekolah sudah memasuki masa pensiun. "Agar roda pemerintahan berjalan khususnya di bidang pendidikan, maka sangat diperlukan dilaksanakan mutasi. Mutasi sendiri sudah sesuai aturan yang berlaku," imbuhnya [KC-02/dak]**
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
