Sebagaimana dilansir galamedianews.com KSP dan USP yang diundang Diskop dan UMKM tersebut diberikan materi pemahaman mengenai koperasi yang baik dan benar. Diharapkan dengan adanya pembinaan, usaha-usaha yang berkedok koperasi tapi pelaksanaanya tidak seperti koperasi itu bisa kembali menjadi koperasi yang diamanatkan undang-undang.
Kepala Bidang Koperasi UMKM Kab. Cianjur, Aca Kurniawan mengatakan, dalam melaksankan usahanya koperasi tidak cukup memegang Badan Hukum (BH). Koperasi dalam menjalankan usahan wajib memiliki ijin operasional koperasi.
"Kita berikan pemahaman mengenai regulasi tentang koperasi. Setidaknya ada sekitar 16 regulasi tentang koperasi. Ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh koperasi-koperasi tak terkecuali untuk koperasi KSP dan USP," kata Aca disela kegiatan, Kamis (28/1/2016).
Aca mengakui, selama ini ada anggapan bahwa koperasi KSP dan USP yang banyak beroperasi diwilayah Kab. Cianjur di cap sebagai rentenir. Karena prakteknya dilapangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
"Atas dasar itulah kami mengumpulkan sejumlah KSP dan USP untuk dilakukan pembinaan. Kami sampaikan mengenai koperasi sebagaimana aturan undang-undang dan itu harus dilaksanakan jika mereka ingin menjalankan usahanya dengan bernaung di koperasi," tegasnya.
Pihaknya juga menawarkan kepada usaha yang berkedok koperasi untuk memilih. Jika masih ingin menggunakan koperasi harus melaksanakan aturan perkoperasian. "Kita kasih pilihan, ternyata mereka masih sepekat untuk berkoperasi. Kami akan lakukan pembinaan, paling tidak mereka kedepan harus bisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya," papar Aca.
Usep Ketua Koperasi Ridho Umat mengaku sangat membutuhkan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Diskop UMKM Kab. Cianjur. Pembinaan yang dilakukan hari ini (kemarin) merupakan bentuk kepedulian dan rasa sayang Diskop terhadap perkembangan koperasi.
"Ini bukti kalau Diskop itu memperhatikan koperasi, terlepas ada isu miring apa terhadap sebagian koperasi. Yang jelas bimbingan seperti ini sangat dibutuhkan, paling tidak kami para pelaku usaha yang bernaung di koperasi bisa melek aturan yang seharusnya dijalankan dan ditaati," kata Usep ditemui terpisah.
Tidak usah merasa tersinggung, lanjut Usep, cap adanya koperasi "rentenir" harus disikapi dengan positif. "Dengan melek aturan perkoperasian saya yakin cap rentenir itu akan sendirinya hilang. Karena prinsipnya koperasi itu melayani anggota dan mensejahterakan anggota. Tinggal melaksanakan regulasi aturan yang ada kuncinya, saya yakin anggapan renteniritu akan hilang. Persoalannya mau tidak melaksanakannya," tegas Usep [KC-02]**
