"Padahal yang namanya koperasi salah satu kewajibannya adalah menyelenggarakan RAT atas perintah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dimufakati. Teorinya sudah tahu, yang menjalankannya yang susah," kata Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha MIkro Kecil dan Menengah Kab. Cianjur Aca Kurniawan, Minggu (31/1/2016).
Ditegaskan Aca, yang lebih gawat lagi terjadi jika mukanya koperasi dan bidangnya lain dan ini tidak terbantahkan. "Banyak koperasi yang pindah alamat, tidak memberitahukan. Banyak juga koperasi yang sampai saat ini tidak mengakses Nomor Induk Koperasi (NIK)," tegas Aca.
Hingga saat ini jumlah koperasi yang terdaftar di Kab. Cianjur jumlahnya mencapai 1.417 koperasi. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 417 yang aktif. "Yang bisa melaksanakan RAT pada tahun 2015 lalu hanya berjumlah sekitar 135 koperasi. Itu yang melaporkan kepada kami," katanya.
Berdasarkan ketentuan regulasi tentang koperasi, dalam menjalankan aktivitas usahanya koperasi tidak cukup dibekali dengan Badan Hukum (BH) saja. Namun koperasi wajib memiliki ijin operasional dalam menjalankan usahanya.
"Ketentuannya seperti itu, koperasi harus memiliki ijin operasional. Jadi kalau koperasi hanya memiliki BH, berarti belum menjalankan regulasi koperasi. Jika demikian nantinya akan masuk undang-undang perbankan dan yang berperan adalah Otoritas Jasa Keungan (OJK) karena bisa menyimpan uang, denda dan sanksi," paparnya.
Kepala Dinas Koperasi UMKM Kab. Cianjur Ridwan Ilyasin juga menegaskan bahwa koperasi harus melakukan RAT. Koperasi berdasarkan azas dan prinsip menguntungkan semua. Dasarnya koperasi memiliki anggota dan manfaatnya buat anggota.
"Koperasi itu milik anggota, berbeda dengan PT yang dikuasai oleh individu. Kewajiban anggota koperasi harus tercatat. Kelihatan dalam RAT dalam pertumbuhan koperasi. Intinya pada dasarnya Kosipa juga wajib melayani anggota," tegas Ridwan terpisah [KC-02]**
