Demikian disampaikan Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur Moch. Ginanjar di kantornya, Jalan Raya Bandung, Karangtengah, Cianjur.
”Memang selalu ada kendala soal pencetakan KTP, selain masalah server, pengadaan blangko yang selalu terbatas jadi soal. Cianjur itu print record-nya 11.000 KTP, itu data Juni 2016. Malah sekarang jumlahnya bertambah, data Juli 2016 lalu tercatat ada 24.000 KTP yang harus kami cetak,” ucap dia.
Dia menyatakan, pencetakan KTP menumpuk. Untuk mencegah kurangnya stok blangko KTP, dinas telah mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri agar terus memasok blangko KTP meskipun dalam jumlah terbatas. Hal itu dilakukan karena hingga sekarang pengadaan blangko KTP masih dilakukan Pemerintah Pusat.
”Terus menerus mengirim surat, jangan sampai daerah (Cianjur) tidak melakukan pencetakan. Walaupun pengadaan blangkonya tidak sesuai harapan, yang penting ada,” ujarnya.
Saat ini, blangko KTP yang dimiliki Disdukcapil kurang dari 2.000 lembar. Jumlah yang terbatas membuat dinas harus selektif untuk memenuhi kebutuhan warga. Misalnya, jika warga yang benar-benar mendesak memerlukan KTP.
”Beliau (Kemendagri) berjanji akan memenuhi itu (blangko), sesuai dengan print recordnya. Mudah-mudahan secara bertahap bisa terpenuhi, supaya tak terjadi penumpukan pencetakan KTP,” tuturnya.
Saat ini, Disdukcapil Cianjur juga mengejar target sisa perekaman penduduk wajib KTP elektronik sejumlah 254.666 jiwa dari jumlah penduduk 1.663.603 jiwa wajib KTP. Dinas telah mendapat surat imbauan dari Kemendagri tanggal 1 Agustus 2016 perihal penyelesaian target kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan tahun 2016.
”Saat ini pun kami sedang melakukan penyisiran dan perekaman karena Cianjur targetnya masih banyak penduduk yang belum buat KTP elektronik. Belum lagi perlu verifikasi data, apakah benar jumlahnya yang harus perekaman. Dikhawatirkan, nantinya ada duplikasi jika tidak diverifikasi satu per satu,” katanya.
Untuk menyelesaikan target, operator di setiap kecamatan dikerahkan. Selain melakukan perekaman, mereka pun diminta untuk menyisir ke setiap desa untuk memverifikasi data penduduk.
”Kami sekarang ini benar-benar kejar target. Satu operator minimal harus melakukan perekaman 100 orang per hari,” ucapnya.
Sisa perekaman penduduk sejumlah 254.666 jiwa, ditambah 24.000 KTP yang belum dicetak, menurut Ginanjar, saat ini perekaman KTP telah mencakup sekitar 83 persen dari total penduduk Cianjur yang wajib KTP elektronik. [KC.11/pr/Net]**
