Ketua Cepot, Ahmad Anwar menegaskan, Selain adanya dugaan ‘mark up’ serta sejumlah kejanggalan pada pelaksanaan pencetakan sawah baru di Cianjur, pihaknya juga menduga adanya sejumlah kejanggalan pada pekerjaan pembangunan lahan parkir Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Karangtengah yang bersumber dari dana Koperasi Persaudaraan.
Terkait dugaan ‘mark up’ dan kejanggalan pada pencetakan sawah baru, pria yang karib disapa Ebes ini menjelaskan, pada pedoman teknis atau juknis yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, biaya pencetakan/perluasan sawah baru itu paling tinggi senilai Rp16 juta per hektar untuk di Pulau Jawa. Namun faktanya, Dinas Pertanian Cianjur malah menggunakan standar biaya cetak sawah baru lebih tinggi, yakni sebesar Rp23 juta per hektar.
“Bahkan kami menduga ada yang menggunakan biaya sebesar Rp27 juta per hektar. Pihak Dinas Pertanian harus bisa menjelaskan apa landasan hukum yang dipakai?” tegasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menduga adanya sejumlah kejanggalan pada pekerjaan pembangunan lahan parkir Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Karangtengah yang bersumber dari dana Koperasi Persaudaraan yang berada di bawah naungan Dinas Pertanian. Padahal Dinas Pertanian yang hanya sebagai pemegang anggaran dan pemegang barang, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
“Hal tersebut sudah jelas melanggar PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah,“ katanya.
Terkait aksi, Ebes mengaku sebenarnya pihaknya tak hanya akan berunjuk rasa di Dinas Pertanian saja, namun aksi yang sama juga akan digelar di DPRD Cianjur guna menyoroti dugaan korupsi dan pelayanan buruk di RSUD Sayang Cianjur serta sejumlah instansi pemerintahan lainnya.
Sementara itu dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur, Mamad Nano mengatakan jika dirinya sedang mendampingi Plt Bupati Cianjur, Kecamatan Sukaresmi.
"Maaf saya sedang di Sukaresmi bersama Plt Bupati, lagi ada acara CNL diteruskan dengan kegiatan lain sampai malam," kata Nano.
Nano mengatakan, dirinya tidak tahu akan ada aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur, karena sedang tidak di kantor.
Dimintai tanggapan terkait dugaan adanya korupsi di lingkungan Dinas Pertanian, ia mengatakan bahwa sebaiknya kita diskusikan.
"Ya itu namanya penyampaian aspirasi itu ga apa apa. Cuma sebaiknya bisa didiskusikan atau dialog bersama sehingga Dinas bisa menjelaskan," ucap Nano [KC.05]**
