 |
| Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (YLBHC) tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) |
Jln. Siti Boededar (KabarCianjur) - Penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2012 mendatang semakin meluas. Kali ini datang dari Yayasan Lembaga Hukum Cianjur (YLBHC). Setelah menggelar rapat intern pengurus, Jum'at (16/3) YLBHC secara resmi menyampaikan pernyataan dengan tegas menolak rencana kenaikan BBM.
Rapat yang dihadiri beberapa devisi tersebut sempat menghangat dengan berbedanya pandangan tentang rencana aksi yang akan dilakukan untuk menyikapi penolakan kenaikan BBM. Akhirnya disepakati bersama YLBHC menolak kenaikan harga BBM.
Ketua Yayasan LBHC, O. Suhendra mengatakan, salah satu alasan penolakan terhadap rencana kenaikan BBM karena akan berdampak luas. Sehingga akan menambah penderitaan rakyat kecil ddari segala lini.
"Pada prinsipnya LBHC mendukung penolakan terhadap BBM, alasannya, kebutuhan dasar hidup akan melonjak semakin tinggi. Karena subsidi merupakan manivestasi gambaran dari keikutsertaan rakyat dalam menikmati kekayaan alam," kata O. Suhendra.
Rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM dan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikawatirkan akan mengakibatkan konflik horisontal ditengah masyarakat. Karena keduanya pasti ada yang pro dan kontra.
"Seharusnya pemerintah jangan adu domba rakyat. Sebaiknya BLT diberikan BBM jangan dinaikkan," tegas O. Suhendra.
Hal tidak jauh berbeda juga diungkapkan Direktur LBHC, Adi Supriyadi. Menyikapi rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan tindakan yang tidak pro rakyat. Kenaikan BBM
dipastikan akan menyengsarakan rakyat kecil.
"Kenapa pemerintah tidak memangkas anggaran pejabat, kenapa kenaikan BBM harus beralasan menyamakan harga minyak luar negeri. Pemerintah selalu berdalih akan memberikan BLT ke masyarakat sebanyak Rp 7 Trilyun, kenapa tidak langsung diberikan subsidi BBM ke masyarakat. Kita tidak benci SBY, tapi kita menolak kebijakannya dengan menaikkan BBM," kata Adi.
Untuk menolak kenaikan BBM, LBHC akan menggelar aksi besama berbagai elemen masyarakat secara besar-besaran. Aksi tersebut diharapkan bisa didengar oleh para pengambil kebijakan agar selalu memperhatikan rakyat kecil.
"Kalaupun masyarakat semua menolak BBM, dan tidak melakukan apa-apa. Saya yakin tidak akan didengar, tapi kalau kita menolak kenaikan BBM dengan mealkukan aksi, tentunya ada pertimbangan lain," tegas Adi (KC-02)***.
Rapat yang dihadiri beberapa devisi tersebut sempat menghangat dengan berbedanya pandangan tentang rencana aksi yang akan dilakukan untuk menyikapi penolakan kenaikan BBM. Akhirnya disepakati bersama YLBHC menolak kenaikan harga BBM.
Ketua Yayasan LBHC, O. Suhendra mengatakan, salah satu alasan penolakan terhadap rencana kenaikan BBM karena akan berdampak luas. Sehingga akan menambah penderitaan rakyat kecil ddari segala lini.
"Pada prinsipnya LBHC mendukung penolakan terhadap BBM, alasannya, kebutuhan dasar hidup akan melonjak semakin tinggi. Karena subsidi merupakan manivestasi gambaran dari keikutsertaan rakyat dalam menikmati kekayaan alam," kata O. Suhendra.
Rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM dan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikawatirkan akan mengakibatkan konflik horisontal ditengah masyarakat. Karena keduanya pasti ada yang pro dan kontra.
"Seharusnya pemerintah jangan adu domba rakyat. Sebaiknya BLT diberikan BBM jangan dinaikkan," tegas O. Suhendra.
Hal tidak jauh berbeda juga diungkapkan Direktur LBHC, Adi Supriyadi. Menyikapi rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan tindakan yang tidak pro rakyat. Kenaikan BBM
dipastikan akan menyengsarakan rakyat kecil.
"Kenapa pemerintah tidak memangkas anggaran pejabat, kenapa kenaikan BBM harus beralasan menyamakan harga minyak luar negeri. Pemerintah selalu berdalih akan memberikan BLT ke masyarakat sebanyak Rp 7 Trilyun, kenapa tidak langsung diberikan subsidi BBM ke masyarakat. Kita tidak benci SBY, tapi kita menolak kebijakannya dengan menaikkan BBM," kata Adi.
Untuk menolak kenaikan BBM, LBHC akan menggelar aksi besama berbagai elemen masyarakat secara besar-besaran. Aksi tersebut diharapkan bisa didengar oleh para pengambil kebijakan agar selalu memperhatikan rakyat kecil.
"Kalaupun masyarakat semua menolak BBM, dan tidak melakukan apa-apa. Saya yakin tidak akan didengar, tapi kalau kita menolak kenaikan BBM dengan mealkukan aksi, tentunya ada pertimbangan lain," tegas Adi (KC-02)***.
