PRABOWO, PRD, DAN WARISAN SOEMITRO: Rekonsiliasi Mazhab Sosialisme Dalam Politik Indonesia Kontemporer

CIANJUR [KC],- Dalam sejarah politik Indonesia, istilah sosialisme sering hadir dalam bentuk yang beragam dan tidak selalu tampil sebagai ideologi yang seragam. Ada sosialisme yang tumbuh dari tradisi nasionalisme ekonomi, ada pula sosialisme yang lahir dari gerakan perlawanan rakyat terhadap ketimpangan sosial dan dominasi kapitalisme. Di satu sisi, pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo menekankan pentingnya negara yang kuat dalam mengatur arah pembangunan nasional, melindungi industri dalam negeri, serta mendorong lahirnya kemandirian ekonomi bangsa. Di sisi lain, Partai Rakyat Demokratik (PRD) hadir sebagai representasi gerakan kiri modern yang menuntut keadilan distribusi, perlindungan terhadap kaum buruh dan tani, serta kritik tajam terhadap struktur ekonomi yang oligarkis. Meski berasal dari latar sejarah, bahasa politik, dan basis sosial yang berbeda, kedua arus ini ternyata memiliki titik temu pada semangat ekonomi kerakyatan: sama-sama menolak dominasi pasar bebas yang tidak terkendali dan sama-sama menempatkan negara sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial.

Fenomena politik kontemporer Indonesia memperlihatkan bahwa batas-batas ideologis yang dahulu tampak tegas kini semakin cair. Masuknya sejumlah mantan aktivis PRD ke dalam pemerintahan Prabowo menunjukkan adanya ruang perjumpaan baru antara nasionalisme ekonomi ala Soemitro dengan tradisi sosialisme demokratik yang dahulu tumbuh dalam gerakan oposisi. Dalam konteks ini, persatuan mazhab-mazhab sosialisme di Indonesia tidak berarti penyatuan doktrin secara formal, melainkan pertemuan pragmatis pada agenda-agenda konkret seperti penguatan koperasi, industrialisasi nasional, kedaulatan pangan, dan perlindungan ekonomi rakyat. Karena itu, perkembangan politik saat ini dapat dibaca sebagai lahirnya sintesis baru: ketika sosialisme negara, sosialisme kerakyatan, dan ekonomi Pancasila bertemu dalam satu arena kebijakan nasional

Terkait uraian di atas, fenomena banyak mantan aktivis PRD yang sekarang berada di sekitar pemerintahan Prabowo Subianto memang sering dianggap paradoks sejarah politik Indonesia. Dulu mereka identik dengan gerakan oposisi radikal terhadap rezim militeristik, tetapi sekarang sebagian memilih masuk ke dalam struktur negara. Ada beberapa alasan penting mengapa hal itu terjadi:

1.Perubahan strategi perjuangan: dari jalanan ke institusi negara

Pada era 1990-an, Partai Rakyat Demokratik bergerak melalui demonstrasi, tekanan politik, dan mobilisasi massa karena ruang demokrasi tertutup. Setelah reformasi, sistem politik menjadi lebih terbuka dan perubahan dianggap bisa dilakukan melalui jabatan formal. Oleh karena itu, banyak aktivis menilai kebijakan publik lebih efektif diubah dari dalam pemerintahan. Hal ini memberikan idiom strategi perang asimetris seprti dulu melawan dari luar, sekarang memengaruhi dari dalam.

2. PRD sendiri sejak lama terfragmentasi secara ideologis

Setelah reformasi, kader PRD tidak lagi berada dalam satu garis politik dan para kader tersebar ada yang masuk partai nasionalis, ada yang ke partai Islam, ada yang ke birokrasi dan ada juga yang tetap di gerakan sosial. Hal ini tercermin dari beberapa fakta seperti : 

a. Budiman Sudjatmiko memilih jalur politik nasional dan pembangunan desa, 

b. Nezar Patria masuk jalur kebijakan komunikasi dan teknologi, 

c. Agus Jabo Priyono masuk pemerintahan sosial. 

Artinya, setelah PRD tidak lagi menjadi kekuatan politik tunggal, orientasi kader berkembang sendiri-sendiri.

3. Prabowo membangun koalisi nasional yang sangat luas

Pemerintahan Prabowo Subianto cenderung merangkul banyak spektrum nasionalis, Islam, teknokrat, aktivis reformasi bahkan mantan oposisi. Strateginya adalah memperbesar legitimasi politik melalui koalisi lintas sejarah. Karena itu mantan aktivis PRD masuk bukan selalu karena kesamaan ideologi penuh, tetapi karena ada ruang kerja pada agenda tertentu.

4. Ada titik temu pada gagasan ekonomi kerakyatan

Menariknya, sebagian eks PRD melihat ada irisan dengan agenda-agenda Prabowo seperti kedaulatan pangan, industrialisasi nasional, penguatan koperasi dan kebijakan-kebijakan ekonomi keberpihakan pada rakyat kecil. Hal ini dekat dengan gagasan ekonomi nasional ala Soemitro Djojohadikusumo yang juga sering disebut dalam lingkaran pemikiran keluarga Prabowo. Karena itu sebagian aktivis menilai bawa selama ada ruang memperjuangkan ekonomi rakyat, kerja sama politik bisa dilakukan.

5. Faktor generasi: aktivis 98 kini masuk usia pengambil kebijakan

Secara generasi, eks aktivis reformasi sekarang sudah masuk fase birokrat senior, politisi senior bahkan berperan sebagai pengambil kebijakan nasional. Perubahan posisi sosial ini membuat pendekatan mereka lebih pragmatis dibanding masa mahasiswa dulu.

6. Unsur pragmatisme politik juga tidak bisa diabaikan

Dalam politik praktis, jabatan memberi akses pengaruh kebijakan dan sumber daya program serta memberikan ruang implementasi gagasan. Sebagian pengamat menilai ini bentuk adaptasi realistis terhadap sistem politik demokrasi.

Paradoks ini sebenarnya menunjukkan bahwa politik Indonesia pasca reformasi bersifat cair. musuh politik masa lalu belum tentu lawan permanen, dan aktivisme bisa berubah menjadi kerja institusional. Di sisi lain, mazhab ekonomi Soemitro yang diwarisi oleh Prabowo Subianto dan ideologi sosialisme PRD berbeda akar ideologinya, tetapi bertemu pada semangat ekonomi kerakyatan, peran negara, dan kritik terhadap liberalisme ekonomi dan ini mungkin yang menjadi tatanan ideal ekonomi yang berdasarkan falsafah Pancasila.

[Dnisa/KabarCianjur]