Kopimu Desak Pemkab Cianjur Pulihkan Layanan UHC dan BPJS PBI untuk Warga Miskin

CIANJUR [KC],-Komunitas Peduli Mualaf dan Duafa (Kopimu) menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang menghentikan program Universal Health Coverage (UHC) serta menonaktifkan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi ribuan warga kurang mampu. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang dinilai terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Ketua Kopimu, Agus Setiawan, mengatakan keputusan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, banyak warga yang selama ini mengandalkan fasilitas BPJS PBI maupun UHC untuk memperoleh layanan kesehatan, baik untuk pemeriksaan rutin maupun penanganan penyakit yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

Ia menilai pemerintah daerah seharusnya melakukan kajian yang lebih matang sebelum menerapkan kebijakan yang berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Terlebih, sebagian besar penerima manfaat merupakan keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang tidak memiliki kemampuan membayar biaya pengobatan secara mandiri.

Agus menjelaskan, penghentian layanan yang dibiayai pemerintah berpotensi membuat masyarakat menunda bahkan mengabaikan pengobatan karena keterbatasan biaya. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, terutama bagi penderita penyakit kronis.

Selain itu, Kopimu mempertanyakan dasar kebijakan penghentian program tersebut. Organisasi itu berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai alasan pencabutan layanan kesehatan yang selama ini dinikmati warga kurang mampu.

Menurut Agus, akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap dijamin pemerintah. Ia menegaskan bahwa masyarakat miskin tidak memiliki banyak pilihan ketika harus menghadapi biaya pengobatan yang terus meningkat, sehingga keberadaan BPJS PBI dan UHC menjadi penopang penting bagi mereka.

Kopimu juga mengingatkan komitmen pemerintah daerah yang sebelumnya menyatakan akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perhatian kepada kelompok kurang mampu. Oleh karena itu, organisasi tersebut berharap kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.

Melalui aksi tersebut, Kopimu berharap Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat mengevaluasi kembali penghentian program UHC dan penonaktifan BPJS PBI. Mereka mendorong agar solusi yang diambil tidak mengurangi hak masyarakat miskin dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak.[KC.11/Ranti]