Sejauh Mana Peran Kepala Daerah Menghadapi Ancaman Gempa Megathrust di Kabupaten Cianjur?

Penulis : Asep Moh Muhsin - Pemred Kabar Cianjur - Sekretaris Yayasan Relawan Penanggulangan Bencana

Ancaman gempa megathrust kembali menjadi perhatian masyarakat setelah berbagai informasi mengenai potensi gempa besar di zona subduksi selatan Jawa kembali ramai diperbincangkan. Kabar Cianjur melalui pemberitaan berjudul “Ancaman Gempa Megathrust Nyata” turut mengangkat persoalan tersebut dan mengingatkan masyarakat agar tidak menghadapi isu megathrust dengan kepanikan, melainkan dengan kesiapsiagaan. Pesan tersebut menjadi sangat relevan bagi Kabupaten Cianjur, sebuah daerah yang memiliki pengalaman langsung menghadapi bencana gempa bumi pada 21 November 2022 dan hingga kini masih berada dalam lingkungan tektonik yang kompleks.

Pembicaraan mengenai megathrust sering kali berhenti pada pertanyaan kapan gempa besar akan terjadi, berapa kekuatannya dan wilayah mana yang akan terdampak. Padahal, dari sisi kebencanaan, pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah kapan gempa tersebut terjadi, melainkan seberapa siap pemerintah dan masyarakat ketika gempa besar benar-benar terjadi. BMKG selama ini menegaskan bahwa keberadaan zona megathrust merupakan fakta geologi dan potensi sumber gempa, tetapi potensi tersebut tidak dapat diterjemahkan sebagai prediksi bahwa gempa akan terjadi pada tanggal atau waktu tertentu. Karena itu, informasi mengenai megathrust semestinya menjadi dasar untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan, bukan menjadi sumber kepanikan masyarakat.

Bagi Kabupaten Cianjur, persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih kompleks. Cianjur bukan hanya harus memperhatikan kemungkinan dampak gempa dari zona subduksi di selatan Jawa, tetapi juga harus memperhitungkan sumber-sumber gempa yang berada di daratan. BMKG dalam kajian mengenai aktivitas kegempaan Jawa Barat menyebut bahwa wilayah ini memiliki sejumlah struktur geologi aktif, di antaranya Sesar Cimandiri, Sesar Lembang, Sesar Cileunyi-Tanjungsari, Sesar Cicalengka, Sesar Cianjur, Sesar Cipamingkis dan Sesar Garsela. Keberadaan berbagai struktur tersebut menunjukkan bahwa ancaman kegempaan Jawa Barat tidak dapat dilihat hanya dari satu sumber gempa.

Fakta tersebut semakin penting jika melihat pengalaman Cianjur dalam beberapa tahun terakhir. Pada 1 September 2026, misalnya, BMKG mencatat gempa bumi tektonik berkekuatan M4,3 yang dirasakan di Kabupaten Cianjur dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Hasil analisis BMKG menyebut episenter gempa berada di darat sekitar 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur dengan kedalaman empat kilometer dan dikategorikan sebagai gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Beberapa minggu kemudian, pada 25 September 2026, BMKG kembali mencatat gempa M2,4 dengan pusat gempa di darat sekitar 10 kilometer sebelah selatan Kabupaten Cianjur yang dirasakan di Kota Cianjur, Cibeber dan Warungkondang.

Kejadian-kejadian tersebut tentu tidak boleh disimpulkan sebagai tanda bahwa gempa megathrust akan segera terjadi. Tidak ada dasar ilmiah untuk membuat kesimpulan seperti itu. Namun, rangkaian informasi tersebut memberikan satu pelajaran penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat Cianjur, yaitu bahwa kesiapsiagaan gempa harus menjadi bagian permanen dari kehidupan masyarakat, bukan hanya muncul ketika isu megathrust sedang menjadi perhatian publik.

Gempa bumi Cianjur pada 21 November 2022 seharusnya tidak hanya dikenang sebagai sebuah tragedi, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran terbesar bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem ketangguhan bencana. Gempa tersebut memperlihatkan bahwa bencana dapat mengganggu hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat sekaligus, mulai dari rumah tinggal, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jalan, jaringan komunikasi, aktivitas ekonomi hingga pelayanan pemerintahan.

Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan kebencanaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan respons setelah kejadian. Ketika gempa besar terjadi, pemerintah memang harus hadir memberikan pertolongan, mengevakuasi korban, menyediakan kebutuhan dasar dan melakukan rehabilitasi. Namun kemampuan pemerintah untuk melakukan semua itu sesungguhnya sangat bergantung pada apa yang telah dilakukan sebelum bencana terjadi.

Karena itu, pengalaman gempa Cianjur 2022 semestinya menjadi dasar untuk mengevaluasi secara berkala seluruh sistem kesiapsiagaan daerah. Apakah masyarakat sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa? Apakah sekolah sudah memiliki prosedur evakuasi yang jelas? Apakah rumah sakit siap menghadapi lonjakan pasien? Apakah pemerintah desa memiliki data kelompok rentan? Apakah jalur evakuasi benar-benar dapat digunakan? Apakah alat komunikasi alternatif tersedia apabila jaringan telepon dan internet terganggu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan kapan megathrust akan terjadi.

Dalam konteks tersebut, posisi kepala daerah menjadi sangat penting. Kepala daerah memang bukan ahli gempa dan tidak memiliki kemampuan untuk mencegah gempa bumi. Kepala daerah juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kapan sebuah gempa terjadi. Namun, kepala daerah mempunyai posisi strategis dalam menentukan bagaimana seluruh sumber daya pemerintah daerah dipersiapkan untuk mengurangi risiko bencana.

Peran tersebut dimulai dari kebijakan pembangunan. Setiap pembangunan di Kabupaten Cianjur semestinya mempertimbangkan risiko bencana, terutama pembangunan fasilitas publik dan kawasan permukiman. Sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor pemerintahan, pasar, tempat ibadah dan fasilitas pelayanan masyarakat merupakan bangunan yang memiliki fungsi vital ketika terjadi bencana. Bangunan-bangunan tersebut bukan hanya harus dapat digunakan dalam kondisi normal, tetapi sebisa mungkin tetap dapat berfungsi atau setidaknya tidak menjadi sumber bahaya ketika terjadi gempa.

Kepala daerah juga memiliki peran dalam memastikan bahwa perencanaan tata ruang tidak mengabaikan aspek kebencanaan. Pembangunan kawasan baru tidak seharusnya hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan dan nilai ekonomi, tetapi juga kondisi geologi, tingkat kerawanan, akses evakuasi serta kemampuan pemerintah memberikan pelayanan darurat kepada masyarakat di kawasan tersebut.

Dengan demikian, mitigasi bencana sebenarnya tidak berdiri sendiri sebagai urusan BPBD. Mitigasi harus masuk ke dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah. Bappeda atau perangkat perencanaan daerah, PUPR, pendidikan, kesehatan, sosial, komunikasi, pemerintahan desa hingga perangkat daerah lainnya mempunyai peran masing-masing. Kepala daerah menjadi figur yang memastikan seluruh bagian tersebut bergerak dalam satu arah.

Pemberitaan Kabar Cianjur mengenai ancaman megathrust menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kesiapsiagaan bencana di daerah sudah menjadi budaya atau masih sebatas kegiatan ketika isu tertentu sedang ramai. Jika setiap kali muncul pemberitaan tentang megathrust masyarakat kembali diingatkan mengenai tas siaga, jalur evakuasi dan perlindungan keluarga, kemudian beberapa bulan setelahnya perhatian tersebut menghilang, maka kesiapsiagaan belum menjadi sistem yang permanen.

Ancaman gempa seharusnya tidak hanya dibicarakan ketika muncul istilah megathrust. Cianjur memiliki berbagai sumber ancaman kegempaan yang harus diperhitungkan. BMKG sendiri dalam kajian terbarunya mengenai Jawa Barat menegaskan bahwa aktivitas kegempaan di daratan Jawa Barat berkaitan dengan sistem deformasi yang kompleks dan melibatkan berbagai struktur sesar aktif.

Artinya, apakah gempa besar dari zona megathrust terjadi dalam waktu dekat atau tidak, pemerintah daerah tetap mempunyai alasan kuat untuk memperkuat kesiapsiagaan gempa. Investasi dalam mitigasi tidak akan menjadi sia-sia hanya karena gempa besar belum terjadi. Sebaliknya, investasi tersebut dapat digunakan untuk menghadapi berbagai sumber risiko gempa lainnya.

Salah satu persoalan yang harus mendapatkan perhatian dalam menghadapi ancaman gempa adalah kondisi bangunan. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihentikan, tetapi tingkat kerusakan dan jumlah korban dapat dipengaruhi oleh kualitas bangunan, tata ruang, kesiapan masyarakat serta kecepatan respons.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki agenda pemeriksaan dan peningkatan keamanan bangunan publik secara berkelanjutan. Sekolah dan madrasah harus menjadi salah satu prioritas karena pada waktu tertentu dapat menampung ratusan bahkan ribuan anak. Rumah sakit dan puskesmas juga harus menjadi prioritas karena justru akan menjadi fasilitas utama ketika terjadi bencana. Demikian pula kantor pemerintahan, pasar dan fasilitas umum lainnya perlu diperhitungkan dalam skenario kedaruratan.

Pemeriksaan bangunan juga seharusnya tidak berhenti pada pendataan. Jika ditemukan bangunan yang memiliki risiko tinggi, harus ada tindak lanjut yang jelas, baik melalui perbaikan, penguatan struktur, pembatasan penggunaan maupun langkah lain sesuai hasil kajian teknis.

Hal yang sama berlaku untuk pembangunan baru. Setiap pembangunan harus memperhatikan standar teknis dan kondisi wilayah. Jangan sampai setelah terjadi gempa pemerintah baru menyadari bahwa sebuah fasilitas publik ternyata berada pada lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi atau dibangun tanpa memperhitungkan ketahanan terhadap gempa.

Cianjur memiliki jumlah sekolah dan madrasah yang sangat besar. Kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat pembentukan budaya siaga bencana.

Pendidikan kebencanaan tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan besar. Hal-hal sederhana dapat dilakukan secara rutin, seperti mengajarkan posisi aman ketika gempa, mengenalkan jalur keluar, menentukan titik kumpul, melakukan simulasi evakuasi dan mengajarkan siswa untuk tidak berlari secara sembarangan ketika terjadi guncangan.

Guru juga perlu memahami prosedur dasar. Ketika gempa terjadi saat proses belajar mengajar, guru harus menjadi orang pertama yang memberikan instruksi kepada siswa. Setelah guncangan berhenti, proses evakuasi harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sudah dilatih, bukan berdasarkan kepanikan.

Jika setiap sekolah di Cianjur melakukan latihan secara rutin, maka jutaan siswa secara tidak langsung dapat menjadi pembawa pesan kesiapsiagaan kepada keluarga masing-masing. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan dapat sekaligus menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana masyarakat.

Dalam bencana besar, bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat tentu sangat penting. Namun bantuan tidak selalu dapat datang dalam hitungan menit. Jalan bisa tertutup longsor, jembatan dapat rusak, kendaraan darurat dapat mengalami hambatan dan jaringan komunikasi dapat terganggu.

Karena itu, kemampuan masyarakat dan pemerintah desa menghadapi periode awal setelah bencana menjadi sangat penting. Desa harus mengetahui siapa yang dapat melakukan pertolongan pertama, siapa yang melakukan pendataan korban, siapa yang membantu kelompok rentan, siapa yang mengatur pengungsian dan siapa yang berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan.

Konsep Desa Tangguh Bencana menjadi penting dalam konteks ini. Namun ketangguhan desa tidak boleh hanya diukur dari adanya papan nama atau keputusan pembentukan tim. Ketangguhan harus terlihat dari kemampuan nyata masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat.

Sebuah desa dapat disebut siap apabila masyarakatnya mengetahui apa yang harus dilakukan tanpa harus menunggu instruksi dari luar dalam setiap hal. Ketika listrik padam, warga tahu bagaimana berkomunikasi. Ketika jalan utama tertutup, warga mengetahui jalur alternatif. Ketika ada warga lanjut usia atau penyandang disabilitas yang harus dievakuasi, sudah ada orang yang bertanggung jawab membantu. Ketika tempat tinggal rusak, sudah diketahui lokasi pengungsian yang dapat digunakan.

Wilayah Pesisir Memerlukan Perhatian Khusus

Pembahasan mengenai megathrust juga tidak dapat dilepaskan dari potensi tsunami apabila terjadi gempa besar di zona subduksi laut dengan karakteristik tertentu. Karena itu, wilayah pesisir selatan Kabupaten Cianjur membutuhkan perhatian khusus dalam sistem kesiapsiagaan.

Masyarakat pesisir perlu mengetahui jalur evakuasi, lokasi aman dan prosedur penyelamatan. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa informasi mengenai jalur evakuasi tidak hanya tersedia dalam bentuk papan petunjuk, tetapi benar-benar dipahami masyarakat dan diuji melalui latihan.

Dalam kondisi gempa kuat yang dirasakan masyarakat pesisir, pemahaman mengenai tindakan penyelamatan menjadi sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui informasi resmi mengenai potensi tsunami dan tidak mengandalkan pesan berantai yang tidak jelas sumbernya.

Di sinilah sistem komunikasi pemerintah daerah menjadi sangat penting. Informasi harus cepat, jelas dan berasal dari sumber resmi. Pemerintah daerah juga harus mempunyai strategi komunikasi apabila listrik dan jaringan telekomunikasi mengalami gangguan.

Dalam era media sosial, bencana memiliki persoalan tambahan berupa penyebaran informasi yang tidak benar. Ketika masyarakat merasakan gempa, dalam hitungan menit berbagai pesan dapat beredar melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok maupun platform lainnya.

Sebagian informasi mungkin benar, tetapi sebagian lainnya dapat berupa informasi lama, potongan video dari daerah lain atau klaim yang tidak memiliki dasar ilmiah. Kondisi seperti itu dapat memperbesar kepanikan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem komunikasi krisis yang jelas. Masyarakat harus mengetahui kanal resmi pemerintah, BPBD dan BMKG. Setiap informasi penting harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami.

Kecepatan komunikasi juga harus dibarengi dengan ketepatan. Pemerintah tidak boleh menyampaikan informasi yang belum diverifikasi hanya karena ingin menjadi pihak pertama yang memberikan kabar.

Dalam konteks ini, media lokal juga mempunyai peran besar. Media dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan menyebarkan informasi yang telah diverifikasi sekaligus membantu meluruskan informasi yang tidak benar.

Salah satu ukuran kesiapsiagaan pemerintah daerah adalah apakah pemerintah telah membayangkan kondisi terburuk dan menyiapkan jawabannya.

Misalnya, jika terjadi gempa besar pada malam hari, apa yang dilakukan? Jika terjadi pada jam sekolah, bagaimana? Jika rumah sakit penuh, pasien akan dibawa ke mana? Jika beberapa ruas jalan terputus, bagaimana distribusi bantuan? Jika jaringan listrik padam selama beberapa hari, bagaimana komunikasi dilakukan? Jika ribuan warga harus mengungsi, dari mana air bersih dan makanan diperoleh? Jika terjadi kerusakan pada sejumlah kantor pemerintahan, di mana pelayanan publik dilaksanakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya menentukan kesiapan sebuah daerah.

Skenario tersebut harus dituangkan dalam rencana kontinjensi dan kemudian diuji melalui latihan. Setelah latihan selesai, pemerintah perlu mengevaluasi kekurangan dan memperbaikinya. Dengan cara demikian, setiap simulasi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan proses untuk memperbaiki sistem.

Kesiapsiagaan juga sangat berkaitan dengan kebijakan anggaran. Pemerintah daerah perlu melihat belanja kebencanaan bukan hanya sebagai biaya yang dikeluarkan ketika terjadi bencana, tetapi sebagai investasi untuk mengurangi kerugian.

Membeli alat komunikasi darurat, menyediakan peralatan evakuasi, melatih relawan, memperkuat sekolah, memperbaiki jalur evakuasi, menyediakan tempat pengungsian dan melakukan edukasi masyarakat memang tidak selalu memberikan hasil yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun ketika bencana terjadi, keberadaan berbagai fasilitas dan kemampuan tersebut dapat menjadi sangat menentukan.

Karena itu, salah satu pertanyaan publik yang relevan adalah bagaimana kebijakan anggaran Kabupaten Cianjur memastikan bahwa program pengurangan risiko bencana mendapatkan dukungan yang berkelanjutan. Bukan hanya ketika terjadi bencana besar, tetapi setiap tahun melalui program yang terukur.

Walaupun kepala daerah memiliki posisi strategis, kesiapsiagaan bencana tidak mungkin dibebankan kepada seorang bupati atau kepada BPBD saja.

Bencana besar membutuhkan seluruh kekuatan daerah. Pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. BPBD membutuhkan koordinasi dengan BNPB. Pemerintah daerah membutuhkan TNI dan Polri. Tenaga kesehatan membutuhkan dukungan fasilitas kesehatan. Pemerintah desa membutuhkan relawan. Masyarakat membutuhkan informasi dari pemerintah dan media membutuhkan akses informasi yang akurat.

Karena itu, kepemimpinan kepala daerah dalam kebencanaan pada dasarnya adalah kemampuan membangun satu sistem kerja lintas sektor.

Tidak boleh ada ego sektoral ketika bencana terjadi. Tidak boleh ada persaingan mengenai siapa yang paling dulu memberikan bantuan. Semua harus bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pembagian tugas yang telah disiapkan sebelumnya.

Pemberitaan Kabar Cianjur mengenai ancaman megathrust seharusnya tidak berhenti pada imbauan agar masyarakat waspada. Berita tersebut dapat menjadi momentum untuk membuka diskusi publik yang lebih besar mengenai ketahanan Kabupaten Cianjur.

Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah daerah. Berapa banyak sekolah yang telah melakukan simulasi? Bagaimana kondisi bangunan fasilitas kesehatan? Apakah jalur evakuasi sudah tersedia dan dapat digunakan? Bagaimana kesiapan desa? Bagaimana sistem komunikasi ketika jaringan internet mati? Bagaimana kesiapan logistik? Bagaimana mekanisme penanganan korban massal?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk ketakutan. Justru pertanyaan tersebut merupakan bagian dari demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

Masyarakat tidak perlu ditakut-takuti dengan perkiraan bahwa gempa akan terjadi pada waktu tertentu. Sebaliknya, masyarakat perlu diberikan informasi ilmiah yang benar agar dapat mengambil langkah yang tepat.

BMKG sendiri dalam berbagai informasi kegempaan terus mengingatkan pentingnya kewaspadaan sekaligus ketenangan. Data terbaru mengenai aktivitas kegempaan di Jawa Barat juga menunjukkan bahwa masyarakat memang perlu memahami bahwa wilayah ini memiliki sistem tektonik yang kompleks.

Pertanyaan Besarnya: Sudah Seberapa Siap Cianjur?

Pada akhirnya, isu megathrust seharusnya tidak hanya menghasilkan pertanyaan “kapan gempa besar akan terjadi?” Pertanyaan yang lebih penting bagi Kabupaten Cianjur adalah “kalau gempa besar terjadi hari ini, apakah kita sudah siap?”

Pertanyaan tersebut harus dijawab secara konkret oleh pemerintah, bukan dengan slogan. Masyarakat membutuhkan sistem yang bekerja, bukan sekadar imbauan. Sekolah membutuhkan prosedur yang dapat dipraktikkan, bukan hanya poster. Desa membutuhkan kemampuan nyata, bukan hanya status sebagai desa tangguh. Rumah sakit membutuhkan skenario korban massal, bukan hanya kesiapan normal. Pemerintah membutuhkan pusat komando dan sistem komunikasi alternatif, bukan hanya akun media sosial.

Kepala daerah mempunyai posisi strategis untuk memastikan seluruh kebutuhan tersebut terintegrasi dalam kebijakan pembangunan. Peran kepala daerah bukan untuk memprediksi gempa dan bukan pula untuk menjanjikan bahwa Cianjur akan terbebas dari bencana. Peran yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa risiko telah dipetakan, masyarakat telah diberi pengetahuan, infrastruktur diperhatikan, anggaran disiapkan, perangkat daerah mempunyai tugas yang jelas dan seluruh unsur dapat bergerak ketika keadaan darurat terjadi.

Ancaman megathrust harus ditempatkan secara proporsional. Potensi gempa besar merupakan persoalan ilmiah yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan. Namun potensi tersebut bukan berarti masyarakat harus hidup dalam ketakutan atau percaya pada ramalan mengenai waktu terjadinya gempa.

Cianjur justru memiliki kesempatan untuk mengubah pengalaman pahit gempa 2022 menjadi kekuatan. Pengalaman tersebut dapat dijadikan dasar untuk membangun masyarakat yang lebih sadar risiko, sekolah yang lebih siap, desa yang lebih tangguh, fasilitas publik yang lebih aman dan pemerintah daerah yang memiliki sistem respons yang lebih kuat.

Karena gempa tidak dapat dicegah, maka yang dapat dilakukan manusia adalah mengurangi risikonya. Karena waktu gempa tidak dapat dipastikan, maka kesiapsiagaan harus dilakukan setiap saat. Dan karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, maka masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem penanggulangan bencana.

Pada akhirnya, pesan yang disampaikan dalam pemberitaan Kabar Cianjur mengenai ancaman megathrust “siap siaga, bukan panik” memiliki makna yang jauh lebih luas. Pesan tersebut bukan hanya ditujukan kepada warga, tetapi juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum sirene berbunyi.

Bagi Kabupaten Cianjur, pertanyaan mengenai megathrust bukan semata-mata tentang kapan gempa besar akan datang. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah dan masyarakat telah mempersiapkan diri apabila gempa besar benar-benar terjadi.

Dan dalam konteks itu, peran kepala daerah menjadi sangat penting: bukan sebagai orang yang mampu menghentikan gempa, melainkan sebagai pemimpin yang memastikan seluruh kekuatan daerah telah dipersiapkan untuk menyelamatkan masyarakat, menjaga pelayanan publik, mempercepat respons dan mempercepat pemulihan ketika bencana terjadi.

Cianjur tidak perlu hidup dalam ketakutan menghadapi megathrust. Tetapi Cianjur juga tidak boleh hidup dalam kelengahan. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan, kesiapan, latihan, koordinasi dan kebijakan yang konsisten. Sebab bencana mungkin tidak dapat diprediksi waktunya, tetapi kesiapan untuk menghadapinya dapat dipersiapkan mulai sekarang.