CIANJUR [KC],- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur tengah mematangkan langkah untuk menetapkan empat desa wisata baru pada tahun 2026. Kehadiran keempat desa wisata ini diproyeksikan menjadi garda terdepan sekaligus pelopor dalam pengembangan ekosistem pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan komunitas masyarakat lokal.
Berbeda dengan pengelolaan wisata konvensional yang kerap hanya mengandalkan kemolekan daya tarik alam, konsep desa wisata yang diusung Disbudpar Cianjur menuntut kesiapan yang lebih komprehensif. Fokus utamanya bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) warga setempat serta penguatan tata kelola kelembagaan di tingkat desa.
Kepala Disbudpar Kabupaten Cianjur, Yudha Azwar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini memang belum ada satu pun desa di wilayahnya yang mengantongi surat keputusan penetapan resmi sebagai desa wisata. Kendati demikian, jajarannya telah merampungkan proses identifikasi terhadap empat desa yang dinilai paling potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat.
"Secara resmi memang belum ada desa wisata yang ditetapkan, namun untuk rencana tahun ini, insyaallah ada empat desa yang akan kita tetapkan. Keempatnya meliputi Desa Ciputri, Desa Karyamukti, Desa Situhiang, serta satu desa lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Campaka," kata Yudha saat memberikan keterangan di Cianjur, Senin (28/9/2026).
Pemilihan keempat desa tersebut bukan tanpa alasan, mengingat masing-masing wilayah telah memiliki modal dasar berupa daya tarik wisata yang cukup dikenal. Desa Karyamukti lekat dengan keberadaan situs megalitikum Gunung Padang, Desa Ciputri memiliki kawasan ekowisata Sarongge, sedangkan Desa Situhiang di Kecamatan Pagelaran menyimpan pesona keindahan wisata situ atau danau.
Meski telah ditunjang oleh destinasi unggulan, Yudha menggarisbawahi bahwa label desa wisata tidak bisa diberikan semata-mata karena faktor keberadaan objek wisata. Menurutnya, sebuah desa wisata harus memenuhi standar kesiapan yang menyeluruh, mulai dari legalitas dan struktur kelembagaan, kecakapan pihak pengelola, mutu SDM, hingga terarahnya sistem pengembangan serta promosi pariwisata.
"Konsep desa wisata itu tidak hanya berbicara soal destinasinya saja, melainkan mencakup keseluruhan aspek pendukungnya, termasuk kesiapan SDM. Kelembagaannya wajib jelas terkait siapa yang bertanggung jawab mengelola tempat wisata tersebut, dan kualitas SDM di dalamnya juga harus sudah mumpuni," jelas Yudha.
Guna memastikan seluruh standar tersebut terpenuhi sebelum penetapan resmi diterbitkan, Disbudpar Cianjur telah menyiapkan skema pembinaan terpadu bagi keempat desa calon percontohan tersebut. Tahapan intervensi ini meliputi pembentukan kelembagaan desa wisata, pelatihan kapasitas SDM dan pengelola, penataan fisik destinasi, hingga perumusan strategi pemasaran yang efektif.
Dalam pelaksanaannya yang ditargetkan mulai bergulir pada akhir tahun 2026 ini, Disbudpar juga berencana menggandeng tenaga ahli eksternal untuk memberikan pendampingan secara intensif. Melalui pendampingan profesional tersebut, keempat desa ini diharapkan benar-benar matang dan siap tampil sebagai tolok ukur pengembangan desa wisata di Kabupaten Cianjur.
"Harapan kami, keempat desa ini kelak menjadi pelopor yang mampu memicu semangat desa-desa lainnya di Cianjur. Ketika suatu desa memiliki potensi wisata, mereka bisa ikut dibina, khususnya dalam hal penyiapan SDM pengelolanya, agar desa wisata yang lahir nantinya benar-benar bertumpu pada kekuatan komunitas masyarakat," tuturnya.
Pada muaranya, pembentukan desa wisata ini diarahkan untuk menciptakan dampak kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan bagi warga di sekitar kawasan wisata. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam roda pengelolaan potensi wilayahnya, perputaran ekonomi diharapkan tidak hanya berfokus pada penarikan pajak daerah semata.
"Jangan sampai orientasi kita hanya sebatas mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, karena PAD itu merupakan ranah kewenangan pemerintah daerah. Kami sangat mengharapkan desa-desa yang dianugerahi potensi dan tempat wisata mampu memberdayakan warganya sendiri, sehingga tumbuh menjadi komunitas wisata mandiri yang sanggup menggerakkan roda perekonomian lokal," tutup Yudha.[KC.101/R]
Komentar0
Terima Kasih atas saran, masukan, dan komentar anda.