Pernyataan sikap bernomor 18/KOI-P/Cianjur/01/2026 ini dibacakan langsung oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Ormas Islam Kabupaten Cianjur, Dr. H. Ahmad Yani, S.IP., M.Si. Ia bertindak mewakili dan mengatasnamakan seluruh pimpinan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, dan pimpinan Lembaga Dakwah Islam di lingkungan Kabupaten Cianjur.
Di dalam pidatonya, Dr. H. Ahmad Yani dengan tegas memaparkan sembilan tuntutan serta dukungan yang ditujukan kepada para aparat penegak hukum dan institusi pemerintahan pusat.
Berikut adalah rincian sembilan poin pernyataan sikap yang disampaikan:Menolak Keras Pelanggaran Hukum: Menolak keras segala perbuatan dan tindakan melawan hukum yang dilakukan, baik oleh warga sipil maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri.Pengusutan Tuntas (Equality Before the Law): Menuntut pengusutan tuntas atas segala tindakan melawan hukum tanpa pandang bulu, dengan menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak serta kedudukan yang sama di mata hukum.Hentikan Kriminalisasi: Mendesak segera dihentikannya segala bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum terhadap masyarakat.Dorong Profesionalisme Polri: Meminta agar profesionalisme Polri dijunjung tinggi dan dijalankan di semua tingkatan, sehingga seluruh lapisan masyarakat benar-benar bisa mendapatkan kepastian hukum yang seadil-adilnya.Apresiasi untuk Kapolri: Memberikan apresiasi sekaligus dukungan kepada kinerja Kapolri beserta seluruh jajarannya agar terus berbenah diri, dan berani menindak tegas bentuk pelanggaran apa pun yang merugikan bangsa dan negara.Dukungan untuk Presiden Prabowo: Mengalirkan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk berani menindak tegas pihak-pihak yang mencoba merongrong keamanan negara.Bersihkan Kabinet Merah Putih: Mendesak agar Kabinet Merah Putih dibersihkan dari individu-individu "titipan" yang tidak memiliki kompetensi dalam mengelola pemerintahan.Pengesahan RUU Perampasan Aset: Mendesak keras Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.Dukungan Penegakan Keadilan: Mendukung sepenuhnya segala tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan keadilan, selama berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."Atas nama Umat Islam Cianjur," tegas Dr. H. Ahmad Yani saat menutup pembacaan pernyataan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi penandatanganan maklumat.

Komentar0
Terima Kasih atas saran, masukan, dan komentar anda.