CIANJUR, (KC).- Komisi Penangglangan Aids (KPA) Kab. Cianjur, selain sebagai perencana dan pelaksana program diharapkan juga mampu menjadi motor penggerak untuk setiap lembaga lainnya yang ada ci Cianjur dalam melakukan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan AIDS di Kab. Cianjur.
Demikian ditegaskan Wakil Bupati Cianjur H. Suranto disela kegiatan sosialisasi penanggulangan dan bahaya penyakit HIV/AIDS di Penginapan Dayang Sumbi Jalan Raya Bandung, Sadewata, Kamis (16/05/2013).
Berdasarkan data dari KPA Pusat bahwa perkembangan epidemi yang meningkat di awal tahun 2000-an telah ditanggapi dengan keluarnya Peraturan Presiden nomer 75 tahun 2006 yang mengamanatkan perlunya intensifikasi penanggulangan AIDS di Indonesia.
Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi yang berkembang paling cepat (UNAIDS, 2008). Kementerian Kesehatan memperkirakan, Indonesia pada tahun 2014 akan mempunyai hampir tiga kali jumlah orang yang hidup dengan HIV dan AIDS dibandingkan pada tahun 2008 (dari 277.700 orang menjadi 813.720 orang).
KPA Cianjur telah menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan program HIV/AIDS tahun 2013. Keberadaan Voluntary Counseling and Testing (VCT) di Kab. Cianjur telah melaksanakan konseling di 10 puskesmas dan di dua rumah sakit diantaranya RSUD Cianjur dan RSUD Cimacan, Kec. Cipanas.
Hal itu dilakukan tidak lain untuk menekan penularan dan memberikan pemahaman bahaya penyakit HIV AIDS kepada semua lapisan masyarakat Cianjur. "Para penderita HIV/AIDS diharapkan mau terbuka kepada para konselor dan tentunya para konselor juga harus mampu meyakinkan bahwa pasien yang melakukan pemeriksaan tidak perlu khawatir, malu, ataupun takut, karena kerahasiaan pasien sangat dijamin," kata Wakil Bupati Cianjur H. Suranto.
Dikatakan Suranto, saat ini jumlah penderita AIDS lebih banyak diderita oleh kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT). Bahkan lebih banyak daripada penderita dari kalangan wanita pekerja seks. Berdasarkan data dari KPA Cianjur tahun 2013 ini penderita hiv aids di Kabupaten Cianjur bertambah sekitar 17 orang.
"Fenomena ini sangat menghawatirkan dan perlu penindakan sosialisasi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Upaya pemerintah untuk menyikapi bagi penderita yang membutuhkan perawatan diberikan secara gratis terutama untuk penderita yang sudah parah," katanya (KC-02)**.
Demikian ditegaskan Wakil Bupati Cianjur H. Suranto disela kegiatan sosialisasi penanggulangan dan bahaya penyakit HIV/AIDS di Penginapan Dayang Sumbi Jalan Raya Bandung, Sadewata, Kamis (16/05/2013).
Berdasarkan data dari KPA Pusat bahwa perkembangan epidemi yang meningkat di awal tahun 2000-an telah ditanggapi dengan keluarnya Peraturan Presiden nomer 75 tahun 2006 yang mengamanatkan perlunya intensifikasi penanggulangan AIDS di Indonesia.
Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi yang berkembang paling cepat (UNAIDS, 2008). Kementerian Kesehatan memperkirakan, Indonesia pada tahun 2014 akan mempunyai hampir tiga kali jumlah orang yang hidup dengan HIV dan AIDS dibandingkan pada tahun 2008 (dari 277.700 orang menjadi 813.720 orang).
KPA Cianjur telah menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan program HIV/AIDS tahun 2013. Keberadaan Voluntary Counseling and Testing (VCT) di Kab. Cianjur telah melaksanakan konseling di 10 puskesmas dan di dua rumah sakit diantaranya RSUD Cianjur dan RSUD Cimacan, Kec. Cipanas.
Hal itu dilakukan tidak lain untuk menekan penularan dan memberikan pemahaman bahaya penyakit HIV AIDS kepada semua lapisan masyarakat Cianjur. "Para penderita HIV/AIDS diharapkan mau terbuka kepada para konselor dan tentunya para konselor juga harus mampu meyakinkan bahwa pasien yang melakukan pemeriksaan tidak perlu khawatir, malu, ataupun takut, karena kerahasiaan pasien sangat dijamin," kata Wakil Bupati Cianjur H. Suranto.
Dikatakan Suranto, saat ini jumlah penderita AIDS lebih banyak diderita oleh kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT). Bahkan lebih banyak daripada penderita dari kalangan wanita pekerja seks. Berdasarkan data dari KPA Cianjur tahun 2013 ini penderita hiv aids di Kabupaten Cianjur bertambah sekitar 17 orang.
"Fenomena ini sangat menghawatirkan dan perlu penindakan sosialisasi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Upaya pemerintah untuk menyikapi bagi penderita yang membutuhkan perawatan diberikan secara gratis terutama untuk penderita yang sudah parah," katanya (KC-02)**.
