CIANJUR, [KC].- Pencairan insentif RT/RW yang anggarannya bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Cianjur menjelang Pemilihan Umum Angota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 mendapat reaksi keras dari Institute Social And Economic Development (Inside) Kabupaten Cianjur. Inside menganggap pencairan pencairan insentif RT/RW tersebut bisa dikategorikan korupsi politik.
"Pencairan insentif RT/RW sebelum pileg merupakan bentuk penyelewengan dari himbauan dan intruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah jelas apa yang disampaikan KPK kepada seluruh Pemda di Indonesia agar pencairan dana hibah dan bansos ditunda hingga usai Pileg. Ini malah dicairkan menjelang beberapa hari digelarnya Pileg 9 April 2014," kata Direktur Inside Yusep Somantri saat dihubungi, Selasa (8/4/2014).
Untuk itulah Inside mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur melakukan pengusutan atas proses pencairan dana untuk RT/RW di Kabupaten Cianjur. "Kita minta keberanian Kejari Cianjur melakukan pengusutan atas proses pencairan dana RT/RW tersebut. Karena dalam edaran KPK sudah jelas tidak ada pemilahan, semua dana hibah dan bansos harus ditunda pencairannya hingga selesai pemilu," paparnya.
Sebelumnya Pemkab Cianjur akhirnya menggelontorkan insentif bagi RT/RW yang merupakan bagian dari bantuan hibah Rp 10 juta per RT per tahun. Insentif tersebut masuk melalui rekening masing-masing RT disalah satu bank daerah.
Manajer Operasional Bank Jabar Banten Cabang Cianjur Hermawan Setiawan membenarkan telah cairnya uang insentif untuk RT/RW di Kabupaten Cianjur. Pihak bank kata Hermawan, tidaka ada kepentingan terkait cairnya uang hibah untuk insentif RT/RW, bank hanya sebatas fasilitator.
"Benar uangnya sudah cair, kalau pemindahan bukunya sudah masuk dari hari Jum'at (4/4/2014) atas nama rekening RT dan pencaiarannya oleh RT sudah dilaksanakan sejak Senin (7/4/2014). Uang itu bisa diambil diseluruh bank BJB diwilayah Cianjur," katanya [KC-02]***.
"Pencairan insentif RT/RW sebelum pileg merupakan bentuk penyelewengan dari himbauan dan intruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah jelas apa yang disampaikan KPK kepada seluruh Pemda di Indonesia agar pencairan dana hibah dan bansos ditunda hingga usai Pileg. Ini malah dicairkan menjelang beberapa hari digelarnya Pileg 9 April 2014," kata Direktur Inside Yusep Somantri saat dihubungi, Selasa (8/4/2014).
Untuk itulah Inside mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur melakukan pengusutan atas proses pencairan dana untuk RT/RW di Kabupaten Cianjur. "Kita minta keberanian Kejari Cianjur melakukan pengusutan atas proses pencairan dana RT/RW tersebut. Karena dalam edaran KPK sudah jelas tidak ada pemilahan, semua dana hibah dan bansos harus ditunda pencairannya hingga selesai pemilu," paparnya.
Sebelumnya Pemkab Cianjur akhirnya menggelontorkan insentif bagi RT/RW yang merupakan bagian dari bantuan hibah Rp 10 juta per RT per tahun. Insentif tersebut masuk melalui rekening masing-masing RT disalah satu bank daerah.
Manajer Operasional Bank Jabar Banten Cabang Cianjur Hermawan Setiawan membenarkan telah cairnya uang insentif untuk RT/RW di Kabupaten Cianjur. Pihak bank kata Hermawan, tidaka ada kepentingan terkait cairnya uang hibah untuk insentif RT/RW, bank hanya sebatas fasilitator.
"Benar uangnya sudah cair, kalau pemindahan bukunya sudah masuk dari hari Jum'at (4/4/2014) atas nama rekening RT dan pencaiarannya oleh RT sudah dilaksanakan sejak Senin (7/4/2014). Uang itu bisa diambil diseluruh bank BJB diwilayah Cianjur," katanya [KC-02]***.
