CIANJUR, [KC].- Sedikitnya 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Cianjur terjaring operasi yustisi penegakan disiplin
yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten
Cianjur, kemarin. Mereka terjaring dari berbagai pusat perbelanjaan
saat jam kerja masih berlangsung.
Berdasarkan pantauan, sejumlah petugas Satpol PP yang melakukan razia PNS itu menyebar dengan menyisir sejumlah tempat-tempat perbelanjaan di seputaran kota yang diduga seringkali dijadikan oknum PNS itu berbelanja. Benar saja sejumlah PNS kedapatan tengah berada ditempat perbelanjaan tersebut pada saat jam kerja.
Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra didampingi Kabid Perunda, Sulaeman Mazda mengatakan, keberadaan para PNS di luar lingkungan tempat kerja tersebut merupakan bentuk pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2007 tentang hari dan jam kerja pada Satuan Perangkat Daerah (OPD).
Para PNS tersebut kata Tohari, terancam sanksi Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur Nomor 730.05/Kep.288-Satpol-PP/2013 tentang tim penegakan disiplin pegawai negeri sipil dan penertiban pengamanan ranmor/dinas di lingkungan Pemkab Cianjur. "Ada dua PNS dari 13 PNS ternyata mengantongi ijin belanja dari OPD nya," tegas Tohari.
Pihaknya berharap, razia PNS ini bisa memberikan efek jera bagi para pelanggar, dan lebih mentaati peraturan mengenai disiplin kerja pegawai pemerintahan tersebut. “Mudah-mudahan ini, jadikan sebuah efek jera bagi para PNS yang sering membolos pada saat jam kerja," pungkasnya.
Sementara seorang PNS yang terjaring razia mengaku baru pertama kali keluar di jam kerja. Namun, PNS yang minta namanya tidak disebutkan itu mengaku terpaksa karena harus membeli keperluan makan untuk bayinya.
“Ini baru pertama, biasanya saya belanja beres kerja, tapi tadi pembantu bilang susu anak saya habis, jadi harus segera dibeli," kilahnya PNS tersebut [KC-02]***.
Berdasarkan pantauan, sejumlah petugas Satpol PP yang melakukan razia PNS itu menyebar dengan menyisir sejumlah tempat-tempat perbelanjaan di seputaran kota yang diduga seringkali dijadikan oknum PNS itu berbelanja. Benar saja sejumlah PNS kedapatan tengah berada ditempat perbelanjaan tersebut pada saat jam kerja.
Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra didampingi Kabid Perunda, Sulaeman Mazda mengatakan, keberadaan para PNS di luar lingkungan tempat kerja tersebut merupakan bentuk pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2007 tentang hari dan jam kerja pada Satuan Perangkat Daerah (OPD).
Para PNS tersebut kata Tohari, terancam sanksi Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur Nomor 730.05/Kep.288-Satpol-PP/2013 tentang tim penegakan disiplin pegawai negeri sipil dan penertiban pengamanan ranmor/dinas di lingkungan Pemkab Cianjur. "Ada dua PNS dari 13 PNS ternyata mengantongi ijin belanja dari OPD nya," tegas Tohari.
Pihaknya berharap, razia PNS ini bisa memberikan efek jera bagi para pelanggar, dan lebih mentaati peraturan mengenai disiplin kerja pegawai pemerintahan tersebut. “Mudah-mudahan ini, jadikan sebuah efek jera bagi para PNS yang sering membolos pada saat jam kerja," pungkasnya.
Sementara seorang PNS yang terjaring razia mengaku baru pertama kali keluar di jam kerja. Namun, PNS yang minta namanya tidak disebutkan itu mengaku terpaksa karena harus membeli keperluan makan untuk bayinya.
“Ini baru pertama, biasanya saya belanja beres kerja, tapi tadi pembantu bilang susu anak saya habis, jadi harus segera dibeli," kilahnya PNS tersebut [KC-02]***.
