September 2014
CIANJUR, [KC].- Ibadah haji adalah salah satu rukun islam yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup oleh setiap muslim yang mampu mengerjakannya, mampu secara individu meliputi kesehatan jasmani dan rohani, mampu secara ekonomi meliputi biaya hidup bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya serta cukup pengetahuan agama mengenai ibadah haji.

Demikian ditegaskan Sekertaris Daerah (Sekda) Cianjur Oting Zaenal mutaqin saat melepas kelompok terbang (kloter) terakhir jemaah calon haji Cianjur di gedung Dakwah Jalan Raya Bandung, Jumat (26/9).

"Ibadah haji bukan sekedar raihan gelar atau rihlah (bepergian) spiritual, akan tetapi ibadah haji memiliki pertanggungjawaban ukhrawi sekaligus mengemban amanah sosial, demikianlah haji yang mabrur yang maqbul," katanya.

Oting juga sempat mengingatkan para calon jemaah haji, benar-benar menjaga dan berupaya meminimalisir gangguan kesehatan baik menjelang keberangkatan maupun selama berada di tanah suci. "Saya juga minta untuk selalu menjaga nama baik Cianjur khususnya dan nama baik bangsa Indonesia pada umumnya, yaitu dengan berbuat baik, ramah, sopan dan penuh kekeluargaan," harap Oting.

Kepala Kemeterian Agama (Kemenag)Kabupaten Cianjur Dadang Ramdani mengungkapkan, pada tahun 2014 kali ini jumlah jemaah calon haji dari Kabupaten Cianjur yang diberangkatkan sebanyak 1.151 orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi 3 kloter.

"Hari ini (kemarin) adalah keberangkatan kloter terakhir sebanyak 221 jemaah. Kita bergabung dengan Kab. Sukabumi dan Bekasi," katanya.

Dikatakan Dadang, dari tiga kloter yang telah diberangkatkan, dua diantaranya penuh dan satu lagi kloter gabungan bersama calon jamaah haji asal Sukabumi dan Bekasi. "Mudahi.udahan semuan calon jemaah haji asal Ianjur bisa kembali seperti saat diberangkatkan," katanya [KC-02]**.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC],- Sejumlah karyawan "outsourching" yang tergabung dalam Geber BUMN malam tadi menyelenggarakan Istighotsah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, di Cianjur kegiatan ini dilaksanakan di sekretariat Geber BUMN Cianjur.(25/9).

Menurut Pengurus Geber BUMN Cianjur, Muhidin, kegiatan karyawan outsourcing PT PLN ini dilaksanakan dengan tujuan menyambung doa agar dimudahkan dalam mendapatkan hak-hak selaku pekerja outsourching yakni diangkat sebagai pekerja tetap (PNS).

"Kegiatan Istighotsah ini adalah bentuk perjuangan dan rasa syukur untuk menjemput hak-hak kami selaku pekerja outsourching. Karena sesuai hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI yang berjanji akan berusaha membantu mengangkat para pekerja outsourching di perusahaan-perusahaan BUMN menjadi pekerja tetap" ujar Muhidin. 

Perjuangan yang cukup lama sudah kami lakukan, berbagai unjuk rasa pekerja sudah kerap terjadi, karena managemen PLN  belum juga mengangkat pekerja outsourching yang jumlahnya banyak. Para pekerja telah bekerja sejak 20 tahun lebih di BUMN PLN, namun belum juga diangkat menjadi pekerja tetap.

Padahal dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IX DPR-RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Kementerian BUMN RI pada Selasa 4 Maret 2014, salah satu poin kesepakatannya, adalah mengangkat semua tenaga outsourching yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan pasal 65 dan pasal 66 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diangkat menjadi pekerja tetap. 

Namun, lanjut Muhidin, Pihaknya sangat optimis jika tanggal 30 September nanti dalam pelulusan Pegawai Negeri Sipil dia dan kawan-kawan akan Lulus diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena amanat undang-undang harus ditegakan.

" Namun jika kementrian BUMN tidak juga mengangkat karyawan outsourching menjadi pegawai tetap maka pihaknya akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah " ungkap Muhidin. [KC.01]***
CIANJUR, [KC].- Dalam upaya percepatan program kesehatan di Kabupaten Cianjur, pemerintah setempat saat ini berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. Salah satu yang dilakukan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur Oting Zaenal Mutaqin mengungkapkan, persoalan kesehatan merupakan salah satu bagian dari visi dan misi Pemkab Cianjur. Sehingga sektor kesehatan menjadi perhatian serius terutama untuk peningkatan layanan kesehatan. Dengan memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah–daerah yang sulit dijangkau serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi prioritas utama.
"Ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penyediaan pelayanan kesehatan yang memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata- rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan," kata Oting saat ditemui disela kegiatan Sosialisasi BPJS Kesehatan, Kamis (25/9) di Cipanas.
Dikatakan Oting, dalam penanggulangan masalah kesehatan tidak bisa ditangani pemerintah sendiri, Pemkab Cianjur terus berupaya untuk bekerjasama, bermitra dan saling bersinergi dengan melibatkan lintas program di Dinas Kesehatan, lintas sektor, pemerintah daerah, DPRD, organisasi profesi/keagamaan/ kemasyarakatan, swasta, LSM serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk menggalang kemitraan dengan swasta sebagai bagian dari corporate social responsibility (CSR).
"Dengan kerjasama kita semua terutama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan mitra pelayanan kesehatan, dapat menjadi  motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam upaya memberikan kualitas layanan yang melampaui harapan, selaras dengan upaya pemerintah kabupaten bersama masyarakat Cianjur dalam mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih sejahtera, dan lebih berakhlakul karimah," katanya
Yayu Sri Rahayu (30) seorang peserta sosialisasi BPJS Kesehatan mengaku belum banyak tahu tentang layanan BPJS. Selama ini ia hanya mendengar ada program BPJS yang saat ini digelontorkan oleh pemerintah.
"Kalau dengan sih sering, tapi tidak tahu banyak. Baru sekarang saya sedikit tahu apa iti BPJS dan manfaatnya buat layanan kesehatan. Program ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan perlu ditingkatkan," kata Yayu.

Pihaknya menganggap, sosialisasi BPJS masih sangat terbatas, sehingga belum menyentuh banyak masyarakat dibawah. "Sepertinya masyarakat dibawah ini tahu BPJS kalau terpaksa dirawat dirumah sakit dan memerlukan biaya tidak sedikit. Mereka baru tahu ada BPJS setelah mengurusnya untuk mendapatkan keringanan biaya. Hemat saya sosialisasi yang harus digencarkan," harapnya [KC-02]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!






CIANJUR, (KC).- Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur harus dilakukan dengan serius dan sinergis diantara pelaku pembangunan. Dengan anggaran terpadu diharapkan tujuan penanggulangan kemiskinan dapat terwujud lebih cepat.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Cianjur, H. Suranto pada Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cianjur 2014 yang berlangsung di sebuah hotel di Kecamatan Pacet kabupaten Cianjur.Rabu (24/9/14).

"Selain itu program kegiatan dari masing-masing dinas harus sinergi, jangan sampai ada program yang tumpang tindih," kata Suranto.
Dikatakan Suranto, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur cenderung menurun. Hanya trend penurunannya melambat. "Presentase penduduk miskin Kabupaten Cianju konsisten menurun sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, namun dalam tahun 2008 hingga tahun 2011 penurunannya semakin melambat, bahkan laju penurunannya dalam 4 tahun terakhir lebih lambat dari nasional," katanya.
Diungkapkan Suranto, trend penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur perlu upaya yang sinergis untuk mengkoordinasi program dan kegiatan lintas sektor dan lintas wilayah. "Saat ini Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cianjur terus berupaya secara maksimal untuk menekan laju kemiskinan," katanya.

Sementara itu berdasarkan data 
yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Cianjur menduduki peringkat ketiga dari bawah di Jawa Barat.

Capaian indikator pembangunan Kabupaten Cianjur diantaranya Indeks Kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar 67,73 menjadi 68,33 pada tahun 2010, Indeks Pendidikan pada tahun 2009 sebesar 79,70 meningkat menjadi 80,19 pada tahun 2010. Indeks Daya Beli pada tahun 2009 mencapai 58,53 meningkat menjadi 58,89 pada tahun 2010, Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2009 mencapai 68,66 menjadi 69,14 pada tahun 2010.
"Ini yang menjadi pekerjaan kita dari data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 310.292 dari jumlah tahun sebelumnya sebesar 311.100. Kondisi ini harus terus ditekan agar jumlah penduduk miskin trendnya bisa turun, tentunya harus melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja," tegas Suranto.
Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur, Tri Ratu Yulia Herawati mengatakan, jajaran OPD Kabupaten Cianjur berinisiatif terus melakukan koordinasi dengan menggelar rapat gabungan terkait dengan penanganan masalah kemiskinan di Cianjur.

"Tim sudah berjalan, masing-masing OPD banyak yang memiliki kegiatan dalam penanganan kemiskinan.
Hanya saja koordinasinya saja yang perlu ditingkatkan agar seluruh program penanggulangan masalah kemiskinan di Cianjur bisa lebih terkoordinasi dengan baik, tidak terkesan jalan sendiri-sendiri," katanya.


Diakuinya, selama ini memang masih cukup sulit meminta ke setiap OPD mengenai data kemiskinan. Sehingga data yang ada di tim masih terbatas.
"Kedepan kita bertekat untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan setiap OPD karena mereka juga merupakan bagian dari anggota dari TKPKD," katanya.

Penanggulangan masalah kemiskinan tidak terlepas dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tingkat keberhasilan dalam menuntaskan masalah kemiskinan secara tidak langsung akan mendongkrak IPM.
"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, ada apa yang menjadi penyebab. Meski IPM kita naik, tapi grafiknya jauh dari daerah lain," tegasnya.

Untuk mengukur keberhasilan masalah penanggulangan kemiskinan, TKPKD minimal harus bisa menggelar rapat koordinasi dengan seluruh anggota tim dalam satu tahun sekali. Dalam rakor bisa terungkap progress dan kendalanya dan upaya penanganan selanjutnya. Karena kebijakan tetap berada di Ketua TKPKD yang secara otomatis dijabat oleh Wabub [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!












no image
CIANJUR, [KC].- Sungguh naas nasib yang menimpa bunga (bukan nama sebenarnya), warga Kampung Barukaso Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur itu harus rela kehilangan harta yang selama ini dijaganya. Ia diduga diperkosa oleh lelaki, satu diantaranya merupakan mantan pacarnya di villa kosong Nusa Permai tidak seberapa jauh dari rumahnya.
Tidak terima atas perbuatan yang diterimanya, Bunga kemudian melaporkan peristiwa bejat yang dilakukan mantan pacarnya bersama temanya itu kepada orangtuanya yang langsung melaporkan ke Polsek Cugenang. Petugas yang mendapatkan laporang langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku.
Saat ditangkap pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya. Untuk enyidikan lebih lanjut ketiga pelaku kini meringkuk disel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2B Cianjur sebagai tahanan titipan POlsek Cugenang.
Ketiga pelaku yang telah diamankan tersebut diantaranya berinisial I (25), D (20), dan D (20), ketiganya warga Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa dugaan pemerkosaan tersebut bermula saat korban yang masih dibawah umur tersebut berpapasan dengan para pelaku yang satu diantaranya merupakan mantan pacarnya. Karena merasa sudah kenal korban tidak menaruh curiga.
Para pelaku selanjutnya mengajak korban bermain. Diduga korban dipaksa untuk menenggak minuman hingga membuat korban kehilangan kesadaran. Saat itulah para pelaku menyetubuhi korban secara bergiliran.
"Yang jelas telah terjadi tindakan persetubuhan yang dilakukan antara anak dibawah umur dengan para pelaku. Kami sedang mendalami masalah ini, apakah ada unsur kekerasannya atau tindakan lainya," kata Kapolsek Cugenang Kompol Undang Hasanudin saat ditemui di Mapolsek Cugenang, Rabu (24/9).
Dikatakan Undang, sebelum menjalankan aksi bejatnya, pelaku memaksa korban untuk menenggak minuman hingga membuat korban hilang kesadaranya. "Modusnya mengajak korban bermain dan mengelabuhinya dengan minuman, setelah itu pelaku mengerjai korban," katanya.

Atas perbuatanya itu, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dibawah umur. "Pelaku terancam dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







CIANJUR, [KC].- Belasan pendemo yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Cianjur (AMPC), Rabu (24/9) menghadiahi telor busuk ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Cianjur di Jalan Raya Bandung, Sadewata Kecamatan Karangtengah. Telur busuk itu diberikan langsung Ketua AMPC, Rival Alfarezan, kepada Kasi Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Cianjur, Oja Haerul Syam.
"Kami berikan hadiah telur busuk ini kepada Kantor Kemenag sebagai tanda adanya kebusukan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," kata Rival disela aksinya.
Pihaknya menuding, telah terjadi sejumlah pungutan liar dilingkungan Kemenag Cianjur yang dilakukan oleh oknum. Terkait tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional guru madrasah.
Dia juga mensinyalir di Kemenag terutama di bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda)terdapat oknum yang berani menyunat tunjangan sertifikasi sebesar Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta dan tunjangan fungsional sebesar Rp 1,5 juta per tahun.
"Harusnya malu, yang namanya saja Kantor Kemenag, seharusnya tidak ada korupsi atau pungli. Mereka harus bersih, taat pada aturan, karena di lingkungan kemenag didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan agamanya sudah paham dan ilmu agamanya tinggi. Namun masih ada oknum yang mau mencoreng nama kemenag karena tindakannya," kata Rival.
DIkatakan Rival, persoalan pungli tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional bukan hal yang baru di lingkungan Kantor Kemenag Cianjur. Pihaknya pernah melakukan advokasi terkait persoalan yang sama pada 2012. Namun persoalan itu tidak ada penyelesaian yang signifikan hingga dua tahun berlalu.
Pihaknya mensinyalir pungli serupa masih terus berjalan dengan berbagai dalih untuk meluluskan peserta sertifikasi. Ada dugaan ancaman yang diterima para guru tidak lulus sertifikasi jika tidak memberikan sejumlah uang yang dipinta. Namun, jika menyerahkan uang, maka proses sertifikasinya lulus dengan mudah.
"Kalau berbicara bukti otentik dalam masalah ini memang tidak ada. Namun ada sejumlah kesaksian dari para guru madrasah. Bisa dihitung berapa mereka raup jika dikalikan jumlah guru madrasah di Cianjur. Dengan jumlah 1000 guru saja nilainya sudah luar biasa," katanya.
Untuk itu pihaknya mendesak agar Kantor Kemenag Cianjur mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pungli kepada para guru. Jangan sampai persoalan itu terus berkembang dan akhirnya berimbas kepada kemenag.
"Fungsi pengawasan harus ditingkatkan dan menindak tegas oknum tersebut dengan melakukan pemecatan. Apapun alasannya tindakan oknum itu tidak bisa dibenarkan karena program sertifikasi dan tunjangan fungsional untuk guru baik honor dan pegawai negeri sipil dari pemerintah pusat itu gratis," tegasnya.
Kasi Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Cianjur, Oja Haerul Syam, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tuntutan yang disampaikan AMPC. Ia akan menelusuri kebenaran adanya pemotongan tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional yang dilakukan oknum di bidang mapenda.
"Adanya aksi seperti ini kami anggap sebagai koreksi buat kami, kami sangat berterimakasih. Ini sebuah kontrol dan akan kita tindaklanjuti apa yang disampaikan. Apakah pungli itu dilakukan secara pribadi atau bagaimana. Kalau itu terjadi akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku jika terbukti dilakukan oleh oknum pegawai," kata Oja singkat [KC-02/g]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!











CIANJUR, [KC].- Tim Tekhnis bentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur saat ini tengah intensif melakukan kajian teknis administrasi pemekaran Cianjur Selatan sebagai daerah otonom baru (DOB). Belum ada kepastian kapan, kajian adminsitrasi DOB Cianjur selatan itu akan rampung.
"Masih dalam kajian tim teknis, kita belum bisa tentukan keputusan final layak atau tidaknya Cianjur Selatan dimekarkan sebagai DOB. Kita tunggu saja hasil kajiannya seperti apa," kata Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur, Dadan Harmilan, Senin (22/9).
Dikatakan Dadan, salah satu aspek yang menjadi kajian tim tekhnis tersebut diantaranya mengenai aspek sosial dan ekonomi. "Sifatnya situasional, apakah nantinya hasil kajian itu akan diserahkan kembali ke DPRD yang dulunya memberikan rekomendasi hasil pansus (panitia khusus). Kalau ada permintaan kita akan ikuti," katanya.
Belum rampungnya kajian tekhnis DOB Cianjur selatan itu juga dibenarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi. Dewan kata Yadi juga tengah menunggu hasil kanjian yang diserahkan kepada pihak eksekutif itu.
"Kita belum dapat informasi sudah sampai mana kajian itu, kita juga belum bisa menentukan apakah layak atau tidak jika Cianjur Selatan dimekarkan sebagai DOB," kata Yadi terpisah.
Meski menunggu hasil kajian, jika melihat isu pemekaran yang mencuat dan terjadi sudah lama, Yadi menegaskan pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB sudah layak. Demikian juga secara politis, dari hasil klarifikasi timbul kesepakatan jika Cianjur Selatan memang layak untuk menjadi kabupaten mandiri.
"Kalau nantinya jadi dimekarkan, ketentuannya Kabupaten Induk tetap akan ada subsidi anggaran kepada yang dimekarkan," katanya.
Sebelumnya, masyarakat Cianjur selatan terus mendesak DPRD Cianjur yang baru saja dilantik priode 2014-2019 untuk menjadikan pemekaran Cianjur selatan menjadi program prioritas. Pasalnya pemekaran Cianjur selatan sebelumnya sudah menjadi pekerjaan DPRD sebelumnya untuk wilayah 13 kecamatan sebagai derah otonom baru (DOB).
"Beberapa bulan yang lalu, sebelum pemilihan anggota legislatif, Pansus tentang DOB Cianjur selatan itu sudah dibentuk, pansus ini sudah melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan badan permusyawaratan desa (BPD) di setiap desa tentang pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB," kata Sekretaris Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK), Ceng Badri, ketika dihubungi terpisah.
Dikatakan Ceng Badri, sejauh ini usulan pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB sudah masuk dalam tahap pengkajian. Ke 13 wilayah kecamatan yang masuk dalam DOB tersebut diantaranya Agrabinta, Cibinong, Cidaun, Cijati, Cikadu, Kadupandak, Leles, Naringgul, Pagelaran, Pasirkuda, Sindangbarang, Sukanagara, dan Tanggeung
Masyarakat kata Aceng, sangat menuggu hasil kajian dari akademisi itu agar bisa ditindak lanjuti oleh eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga itu nantinya akan melakukan verifikasi dan inventarisasi terkait kesiapan pemekaran.
"Kalau terkait dengan BPD sudah tidak ada masalah semuanya setuju pemekaran Cianjur selatan sebagai DOB. Hanya saat dilakukan pengkajian pertama memang ada indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi DOB," kata mantan Ketua Panwaslu Kecamatan itu.
Dijelaskanya, indikator yang dimaksudkan adalah mengenai potensi daerah dan kemampuan keuangan. Pada pengkajian di tingkat akademisi untuk pertama kali terjadi kesalahan data yang tidak valid sehingga perlu dilakukan koreksi. "Itu mengapa dilakukan pengkajian ulang untuk yang kedua kalinya," katanya [KC-02/b]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!












CIANJUR, [KC].- Sejumlah irigasi di Kab. Cianjur terpaksa menerapkan pola bergiliran sebagai antisipasi ancaman kekeringan yang diprediksikan akan masih terus berlanjut. Sistim bergiliran juga dianggap sebagai solusi atas terjadinya konflik antar pengguna air.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur, Dodi Permadi melalui Sekretaris Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur, M Rifai mengatakan, sistem pengairan bergilir saat ini tengah dilakukan disejumlah irigasi. "Ini sebagai salah satu upaya mengantisipasi kekeringan yang mungkin saja masih terus berlangsung," kata Rifai digedung DPRD Cianjur, Senin (22/9).
SEjumlah wilayah di Kabupaten Cianjur saat ini ditengarai rentan terjadi kekeringan. Salah satunya wilayah yang berada di Cianjur selatan, Cianjur tangah. Wilayah tersebut merupakan kawasan tadah hujan .
"Seperti Campaka, itu sangat rentan. Untuk membantu pengairan sawah dan kebutuhan air masyarakat, selain mengandalkan pengairan, kita juga manfaatkan embung-embung, meskipun itu kewenangan pemerintah pusat," katanya.
Untuk sektor pertanian, musim kemarau semestinya tidak menjadi hal yang harus dikawatirkan. Hal itu jika para petani mengikuti pola tanam. Artinya jika pada musim kemarau seharusnya menanam palawija, bukan tanaman padi.
"Kalau melihat pola tanam, seharusnya petanii itu menanam padi-padi dan palawija dalam waktu setahun. Memang beberapa daerah sudah paham hal itu, jadi tidak terlalu dipersoalkan saat tiba musim kemarau. Seperti saat ini, karena menanam palawija itu tak terlalu memerlukan air yang banyak," tuturnya.
Ditegaskan Rifai, untuk ancaman kekeringan yang terjadi, penanganannya dilakukan lintas sektoral antar dinas seperti keterlibatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Koordinasi lintas dinas harus dilakukan dalam penanganan ancaman kekringan," katanya.
Secara terisah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, Yanto Hartono mengaku saat ini tengah melakukan pendataan areal persawahan yang terancam kekeringan bersamaan musim kemarau yang terjadi saat ini. Pendataan tersebut dilakukan berdasar wilayah kecamatan.
Dikatakan Yanto, daerah yang perlu diwaspadai terdampak akibat musim kemarau adalah wilayah pewrsawahan di Cianjur selatan. Alasannya, karena wilayah tersebut tidak terdapat irigasi tekhnis. "Diwilayah Cianjur selatan ini banyak sawah tadah hujan, jadi sangat terdampak, kalau wilayah tengah dan utara itu relatif terairi," tegasnya.

Diakui Yanto, dampak kekeringan akan berdampak pada produktivitas padi. Saat ini luas sawah di Kabupaten Cianjur sekitar 6.500 hektare dengan tingkat produktivitas sekitar 6,28 ton per hektare. "Bersamaan ancaman kekeringan, tentunya akan berdampak terhadap tingkat produktivitas," katanya. [KC-02/b]** 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!








CIANJUR, [KC].- Untuk menata Pasar Ciranjang, terutama Pasar Inpres Ciranjang yang menjadi korban kebakaran, Pemkab Cianjur harus kasak kusuk untuk mencari anggaran. Puluhan miliar telah diajukan ke Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Anggaran tersebut nantinya untuk mengganti sejumlah kios yang terbakar dan merevitalisasi Pasar Inpres Ciranjang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cianjur, Himam Haris, mengatakan, pemerintah Kabupaten Cianjur mengusulkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pemerintah Provinsi Jabar. Sedangkan usulan ke pemerintah pusat, pihaknya mengajukan bantuan dana sebesar Rp 20 miliar.
"Ini yang namanya upaya, mana saja yang nyangkut. Kalau tidak mengajukan permohonan bantuan, kapan kita bisa menata. Sekarang memang harus begitu (minta bantuan pemerintah Provinsi Jabar dan pemerintah pusat. Red)," ujar Himam, Minggu (21/9).
Diakui Himam, Pasar Inpres Ciranjang yang terbakar, sebelumnya sudah masuk dalam program revitalisasi pasar menyusul kondisinya yang kurang layak. Namun yang terpenting dalam program revitalisasi pasar itu adalah menyatukan beberapa pasar yang ada di sekitar Pasar Inpres Ciranjang yang berjumlah sekitar 1400 kios.
"Di 0iranjang itu tidak hanya satu pasar, tapi ada beberapa pasar seperti pasar inpres, pasar pangrango. Kita ingin nantinya hanya ada satu pasar yang layak dan bersih," katanya.
Dikatakan Himam, secara keseluruhan, luas pasar Ciranjang mencapai 1 hektar. Direncanakan sudah bisa dibangun pad 2015. Pemerintah Kabupaten Cianjur memperkirakan salah satu dana bantuan yang sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan pemerintah pusat itu cair pada April 2015.
"Salah satunya kita yakin akan cair. Tidak mungkin dua-duanya, karena pusat maupun provinsi akan selalu koordinasi," tegas Himam.
Sementara itu, penyebab kebakaran sekitar 420 kios di Pasar Inpres Ciranjang masih menjadi misteri hingga saat ini. Pihak Polres Cianjur belum mengantongi penyebab kebakaran meski telah mendatangkan Puslabfor Mabes Polri.

"Sampai saat ini kita belum dapat hasilnya, kita juga ingin segera. Mudah-mudahan minggu depan sudah keluar dan diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran," ujar Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Gito ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (21/9) (KC-02/g])**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







Penulis : Nida N Athfyanti
Mahasiswi UPI Prodi IPSE
Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak jiwa, pulau, suku, dan bahasa. Merupakan hal yang sulit jika masyarakat Indonesia berbicara dalam banyak bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti bahasa adalah “sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; 2 percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun; baik budi”. Maksud KBBI, bahasa adalah sesuatu yang bebas, sukarela (arbitrer), asalkan sopan dan dapat digunakan untuk berinteraksi. Untuk itulah bahasa Indonesia dibuat agar berjuta-juta masyarakat bisa berinteraksi satu sama lain tanpa memikirkan perbedaan tempat asal, suku, dan bahasa. Bahasa merupakan sesuatu hal yang dinamis, bisa berubah akan pemikiran yang kritis dan tidak egois. Bahasa bisa digunakan untuk berpendapat dengan lisan maupun tulisan. Cara menyampaikan satu pemikiran kepada orang lain juga bisa dengan menggunakan bahasa. Undang-undang tidak melarang siapapun untuk berbicara maupun berpendapat dengan sopan dengan bahasa yang baik dan benar. Ide dan pendapat yang cerdas belum bisa diakui jika penggunaan bahasanya tidak baik dan benar. Begitu pun dengan para scientists terkenal di dunia, tanpa bahasa ilmu tidak akan bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mungkin apa itu buku tidak akan diketahui jika tidak ada bahasa di dunia atau bahkan seluruh manusia hanya akan menjadi seperti kucing-kucing yang mengeong tanpa berucap kata.
Abad ke 21 adalah abad yang modern, penuh dengan teknologi, kecanggihan dan bersifat global. Suatu informasi/berita pada masa kini akan sangat mudah untuk tersebar hanya dengan satu tombol search di internet. Bukan hanya bahasa Indonesia yang bisa digunakan tetapi juga bahasa asing lainnya. Teknologi sudah melejit pesat, tidak ada perbedaan antara yang muda dengan yang dewasa. Semua terlihat sama dari sudut pandang teknologi. Begitupun bahasa, pada zaman teknologi ini bahasa apapun bisa kita akses dengan mudah, kita lihat contohnya dari film-film barat yang masuk ke pasar-pasar perfilman Indonesia, bahkan film Indonesia masih kalah terjual daripada film asing. Masyarakat; balita, remaja, dewasa, dan tua, tidak mempunyai perbedaan dalam penggunaan bahasa asing. Bahkan banyak kita lihat anak-anak balita yang berbicara menggunakan bahasa asing. Di era ini, tidak ada batas memandang antara satu dengan yang lainnya; transparansi bahasa membuat kita mudah memahami segala masalah-masalah dunia. 
Struktur bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Inggris yang berbeda membuat masyarakat kebingungan dalam penggunaan bahasa. Melihat cara pandang dan berpikir bangsa Indonesia, perbedaan struktur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris membuat masyarakat Indonesia sulit untuk mempelajarinya.  Banyak juga yang berpendapat, penggunaan bahasa Inggris hanya membuat jati diri bangsa terkikis. Namun, jati diri bangsa tidak bisa hanya dilihat dari penggunaan bahasa asing, justru penggunaan bahasa asing pada masa globalisasi seperti sekarang adalah penting untuk mengukur jati diri. Jika tidak, bangsa Indonesia akan tertinggal jauh dari negara-negara lain yang sudah mulai membuka diri dan berpikir positif terhadap penggunaan bahasa asing tanpa menghilangkan bahasa negaranya sendiri. Kebanyakan mahasiswa atau pelajar yang mempelajari bahasa Inggris pun tetap menggunakan bahasa Indonesia. 
Daerah Cianjur merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya berasal dari keluarga terpelajar. Tidak sedikit masyarakat Cianjur yang mempunyai bakat dan kecerdasan yang tinggi. Kekayaan sumber daya manusia dan alam Cianjur pun sangat banyak. Hal ini seharusnya bisa dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah Cianjur untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dengan mengenalkan kekayaan Cianjur kepada masyarakat daerah lain serta turis-turis asing. Oleh karena itu, cara pandang masyarakat Indonesia khususnya Cianjur terhadap bahasa asing seharusnya bisa diperbaiki sehingga masyarakat bisa memperkenalkan Cianjur bukan hanya kepada Indonesia tetapi juga kepada dunia, karena penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing bergantung kepada bagaimana kebutuhan dan siapa lawan bicaranya, sebagaimana fungsi dari bahasa tersebut yakni digunakan untuk berkomunikasi agar terjadi interaksi dalam penyampaian pendapat antara satu pihak dengan pihak lainnya.

CIANJUR, [KC].- Seorang mantan Kepala Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan Program Desa Peradapan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur. Seorang mantan Kades tersebut dianggap tidak kooperarif saat proses penyidikan berlangsung.

"Yang bersangkutan tidak pernah datang saat kami panggil untuk dimintai keterangan. Dia sedang kita cari dan akan segera kami tangkap," kata Kepala Kejari Cianjur, Wahyudi.

Penetapan DPO terhadap seorang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada bantuan Program Desa Peradaban itu kata Wahyudi, baru ditetapkan satu bulan lalu. "Baru sebulan, yang bersangkutan menjadi DPO. Saya tidak hafal namanya, tapi dia mantan Kades," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kejari Cianjur memerlukan waktu cukup panjang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap bantuan Pogram Desa Peradaban. Bantuan tersebut diterima pada tahun 2012 di Desa Panyusuhan di Kecamatan Sukaluyu, Desa Girijaya di Kecamatan Pasirkuda dan Desa Gunung Sari di Kecamatan Ciranjang [KC-02/g]** .



Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur akhirnya menetapkan status tersangka terhadab tiga orang mantan Kepala Desa dalam pelaksanaan bantuan Desa Peradaban yang diterima oleh tiga desa. Masing-masing desa mendapatkan bantuan untuk Desa Peradaban senilai Rp 1 miliar.

Kepala Kejari Cianjur Wahyudi mengatakan, proses penanganan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada bantuan Desa Peradapan tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan. Namun pihaknya belum bisa memastikan berapa kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus bantuan program Desa Peradapan itu.

"Kita sudah menaikkan statusnya menjadi tersangka. Ada tiga orang maantan Kades yang menjadi tersangka dalam dugaan penyimpangan bantuan program Desa Perdapan," kata Wahyudi.

Saat ini kata Wahyudi, tersangka tersebut belum dilakukan penahanan. Hal itu lebih kepada masalah tekhnis semata. "Hanya masalah tekhnis saja, kita akan segera melakukan penahanan," katanya.

Wahyudi mengaku, tidak hapal persis inisial tiga tersangka, termasuk pernah menjabat di desa mana saja. Alasannya dia baru saja menjabat di Kejari Cianjur beberapa bulan. "Kalau nama masing-masing tersangka saya tidak hafal, harus dicek dulu, tapi mereka mantan Kades," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].- Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cianjur rame-rame mengajukan Unit Pelayanan Teknis (UPT). Salah satu alasan pengajuan tersebut adalah untuk menigkatkan pelayananublik.
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Cianjur Jejen mengatakan, OPD yang mengajukan UPT tersebut diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kebudayaan dan Pariwisat (Disbudpar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pendidikan (Disdik).
"Kalau untuk Disdukcapil, usulannya akan membuat UPT berdasarkan wilayah. Ada 6 wilayah yang dimungkinkan dibuatkan UPT. Nantinya untuk tempat pelayanan permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Semuanya unyuk meningkatkan pelayanan, karena saat ini permohonan KTP dan KK harus ke kantor Disdukcapil," kata Jejen saat ditemui disela gedung DPRD Cianjur Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Jum'at (19/9).
Dikatakan Jejen, UPT yang diajukan oleh Disbudpar terkait dengan objek wisata. Selama ini pengelolaan objek wisata masih ditangani langsung oleh Disbudpar. Sedangkan untuk Satpol PP berkaitan dengan kedudukan Satpol PP yang ada disetiap kecamatan.
"Saat ini Satpol PP diikecamatan masuk juga OPD Kecamatan, sehingga menjadi persoalan ketika dalam pengelolaan anggaran. Makanya ada usulan untuk dijadikan UPT terpisah dari kecamatan," kata Jejen.
Sementara usulan UPT dari Disdik lebih kepada penambahan sekolah jauh. "Kalu Disdik terkait dengan penambahan sekolah jauh. Rencananya yang akan ditambah itu diwilayah Naringgul dan Agrabinta di Cianjur selatan," tegasnya.

Usulan yang diajukan beberapa OPD tersebut kata Jejen, saat ini masih dalam pembahasan dan pengkajian.
Termasuk juga tengah dilakukan pengkajian pengajuan Peraturan Bupati (Perbub) pertambangan dari PSDAP, dan perijinan dari regulasi perbub yang mendasari perijinan.

"Pengkajian sedang kita lakukan dan akan masuk program legislasi daerah (prolegda) 2015. Jadi diungkinkan baru 2016 bisa dilaksankan. Kita juga sedang melakukan evaluasi OPD yg sudah dibentuk termasuk evektifitasnya contoh seperti badan, layak atau tidaknya, mau turun jadi kantor atau bagian," tandasnya
Sebelumnya, untuk memudahkan pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur berencana membuat 6 Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) yang tersebar berdasarkan wilayah. Usulan UPTD tersebut sudah masuk menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh.

"Sempat terjadi perdebatan mengenai usulan UPTD ini ketika masuk dibagian organisasi. Kami berbeda pendapat, tapi setelah melalui perjuangan, akhirnya ususlan kami dikabulkan, saat ini tinggal menunggu SK dari bupati," kata Plt Sekretaris Disdukcapil Kab. Cianjur Aca Kurniawan.

Dikatakan, Aca, keberadaan UPTD sangat dibutuhkan sebagai upaya pendekatan terhadap pelayanan masyarakat. "Kalau dulu pembuatan KTP, KK dapat dilaksanakan di kecamatan, UPTD tidak dibutuhkan. Tapi setelah undang-undang mengamanatkan pembuatannya di kantor Disdukcapil, UPTD sangat dibutuhkan," katanya.

Tidak adanya UPTD membuat masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pembuatan KTP, KK harus datang sendiri ke kantor Disdukcapil. Selain membutuhkan waktu yang lebih panjang, juga membutuhkan biaya yang lebih banyak.

"Kalau masyarakat yang tinggal diseputaran kota mungkin tidak banyak masalah. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di Cianjur bagian selatan tentu ini akan menjadi masalah. Utamanya masalah waktu dan biaya," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!










CIANJUR, [KC].- Wakil Bupati Cianjur, Suranto setuju adanya Panitia Khusus (Pansus) terkait mengenai alih fungsi lahan di Kab. Cianjur. Suranto berharap ada ketegasan dari DPRD Kabupaten Cianjur periode 2014-2019 menyusul ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Cianjur sudah dilantik dan diresmikan dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jumat (19/9).
"Kami berharap setelah dilantiknya perangkat dewan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti siapa ketua dan wakilnya, dan pimpinan fraksinya. Kita berharap mereka bisa membangun Kabupaten Cianjur lebih baik lagi, lebih sejahtera, dan berakhlakul karimah," ujar Suranto kepada awak media usai mengikuti pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Cianjur, Jum'at (19/9).
Pihaknya juga mendukung DPRD Kabupaten Cianjur membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti persoalah alih fungsi lahan. Wabub mengakui alih fungsi lahan dinilai masih banyak kelemahan.
"Memang keberadaan pabrik itu menyejahterakan rakyat dengan adanya peluang kerja karena adanya lapangan kerja. Tapi negatifnya, sawah produktif jadi berkurang. Sementara berbicara aturan, itu (alih fungsi lahan. Red) diperbolehkan selama sawahnya diganti dengan jumlah tiga kali lipat dari luas lahan yang dipakai pabrik. Kemarin saya sidak, beberapa lahan sudah mulai beralih fungsi," ujar Suranto.
Suranto menambahkan, pansus tersebut paling tidak mengecek kembali semua proses dan persyaratan tentang alih fungsi lahan. Hal itu dilakukan agar keberadaan lahan sawah di Kabupaten Cianjur tak berkurang banyak, keberadaan lahan pengganti lebih jelas, dan perusahaan yang tak berizin untuk segera ditindak.
"Anggota DPRD itu bekerja mewakili rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Selain itu mereka harus berjalan sesuai fungsinya, yakni sebagai pengawas, legislasi, dan pengontrol anggaran. Dan yang terpenting DPRD dan pemerintah Kabupaten Cianjur itu sejajar dan berjalan beriringan untuk menyejahterakan masyarakat," kata Suranto.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi, mengatakan, pihaknya akan berusaha mencari jawaban tentang persoalan alih fungsi lahan di Kabupaten Cianjur. Ia pun menampung adanya usulan pembentukan pansus tentang alih fungsi lahan. Namun, DPRD Kabupaten Cianjur akan melihat terlebih dulu inti permasalahan dari alih fungsi lahan sebelum membentuk pansus.
"Apakah persoalan ini harus ditindaklanjuti sejauh itu dengan membuat pansus atau memang masih bisa kita lakukan rapat kerja dengan dinas bersangkutan. Karena bisa saja perusahaan A bicara sudah melaksanakan kewajibannya di daerah B dengan instansi C. Nanti kita lihat ke lapangan dan dilihat mising linknya. Kalau masih bisa diperbaiki di bawah tidak perlu sampai membuat pansus. Karena pansus itu berkaitan dengan persoalan mulai dari hulu sampai hilir," ujar Yadi.
Yadi menambahkan, persoalan alih fungsi lahan biasanya muncul di tataran teknis, baik itu di lingkup aparatur pemerintah, perusahaan, maupun lahan pengganti. "Apakah aparatur atau perusahaannya yang bandel? Atau memang tidak ditemukan lahan penggantinya. Tapi pasti ada proses pembicaraan antara tim dari pemerintah yang menangani alih fungsi lahan dan perusahaan. Makanya kalau (Perusahaan. Red) yang bandel, akan kami rekomendasikan tutup. Misalkan aparatur yang nakal, (proses. Red) hukum saja," ujar Yadi.
Diakui Yadi, tentang ketidakjelasan keberadaan lahan pengganti dari adanya alih fungsi lahan memang sudah terjadi sejak lama. Sejumlah perusahaan pun pernah dipanggil untuk menjelaskan keberadaan lahan pengganti tersebut. Menurutnya memang ada beberapa persoalan yang dihadapi perusahaan sehingga perlu ditindaklanjuti lebih jauh.

"Sewaktu saya di komisi I itu sudah terjadi alih fungsi dan lahannya memang ada. Ternyata ada beberapa perusahaan yang sudah hengkang karena upah buruh naik. Makanya kedepan karena permasalahan semakin bertambah, regulasi juga harus disiapkan," ujar Yadi [KC-02/g]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!









CIANJUR, [KC].- Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Cianjur menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peresmian pengambilan sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Cianjur masa jabatan 2014-2019 di ruang rapat Paripurna DPRD Jalan KH. Abdullah bin Nuh.

Para anggota DPRD yang dilantik sebagai pimpinan diantaranya Yadi Mulyadi (Ketua), Deden Nasihin (Wakil Ketua), Susilawati (Wakil Ketua) dan Andri Suryadinata (Wakil Ketua)

Pelantikan pimpinan DPRD Cianjur tersebut berjalan lancar. Meski terlihat puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP berjaga-jaga. Kekawatiran akan terjadinya aksi tidak terbukti [KC-02]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
‎​
CIANJUR, [KC].- Sebanyak 11 ribu rumah di Kabupaten Cianjur masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (Rutilahu). Rutilahu tersebut saat ini sebagian tengah ditangani untuk dilakukan perbaikan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Republik Indonesia.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kab. Cianjur, Yoni Raleda mengatakan, 11 ribu rutilahu tersebut sudah diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Namun belum bisa seluruhnya tercover oleh bantuan tersebut.
"Jumlah 11 ribu itu saat kami mengusulkan pada empat tahun lalu. Hingga saat ini sebagian sudah tertangani bantuan. Jumlahnya sampai tahun 2014 ini sekitar 5 ribu rutilahu," kata Yoni saat dihubungi, Kamis (18/9).
Dikatakan Yoni, pada tahun 2014 ini, rutilahu yang tertangani bantuan BSPS berada disejumlah wilayah kecamatan. Dari beberapa wilayah ada diantaranya yang sudah selesai dilaksanakan dan ada yang baru akan dilaksanakan.
"Untuk yang sudah dilaksanakan dan saat ini sudah selesai dibangun berada diwilayah Kecamatan Warungkondang. Jumlahnya sekitar 900 rumah berada di 4 desa yaitu Desa Cieundeur, Desa Cikaroya, Desa Sukamulya dan Desa Tegalega," katanya.
Dalam pelaksanaanya, semuanya dikerjakan oleh konsultan, baik dari mulai pendataan maupun pelaksanaan bantuan. "Kami sifatnya sebatas monitoring, pelaksanaannya dikerjakan oleh konsultan," katanya.
Pelaksana Konsultan PT. Citrayasa Persada, Yayat Hidayat mengatakan, pada tahun 2014 ini di Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan untuk perbaikan rutilahu melalui program BSPS Kemenpera RI sebanyak 1.409. Dari jumlah tersebut empat desa diwilayah Kecamatan Warungkondang sudah selesai dilaksanakan.
"Untuk tahap pertama ada 4 desa yang sudah selesai dilaksanakan. Tahap kedua yang akan dilaksankan terdapat 10 desa, dua diwilayah Kecamatan Warungkondang dan 8 berada diwilayah Kecamatan Cipanas dan Pacet," kata Yayat saat ditemui terpisah.
Ditargetkan pada awal bulan Oktober 2014, pelaksanaan pembangunan harus sudah bisa dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada penerima bantuan. "Pada minggu ke empat Desember 2014, kita menargetkan seluruh pelaksanaan pembangunan harus sudah selesai," katanya [KC-02]**.



Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!








CIANJUR, [KC].-  Sebanyak 20 perwakilan koperasi di Kabupaten Cianjur mengikuti Bimbingan Tekhnis Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kab. Cianjur di Jalan Ariawiratanudatar Cianjur, Kamis (18/9/2014)

Kepala Bidang Koperasi Diskop UMKM Kab. Cianjur, Hidayat Kartadiredja mengatakan, kegiatan Bimbingan Tekhnis RAT tersebut salah satunya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perkoperasian menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi perangkat atau kelengkapan organisasi dalam koperasi.

"Kegiatan bimbingan tekhnis ini juga sebagai bentuk bagi pelaku koperasi dalam memahami pemeliharaan kesehatan koperasi. Selain itu juga untuk memberikan cara bagaimana mengelola KSP/USP sesuai dengan standar operasional manajemen simpan pinjam," kata  Hidayat didampingi Kepala Seksi Usaha Bina Usaha Koperasi Atep Asikin

Hidayat juga menegaskan, melalui kegiatan Fasilitasi dan Perkuatan KSP/USP/Koperasi Sebagai Pusat Pembiayaan juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh koperasi sehingga KSP/USP menjadi sumber pembiayaan kegiatan usaha anggotanya.

"Dengan demikian kita harapkan gerakan koperasi ini dapat tumbuh dan berkembang dengan kemandirianya, sehingga dapat mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan para anggotanya khususnya dan calon anggota serta masyarakat pada umumnya," katanya.

Terpisah Kepala Diskop UMKM Kab. Cianjur, Ridwan Ilyasin mengungkapkan, juga mengharapkan, dengan adanya bimbingan tekhnis RAT bagi koperasi, mereka bisa lebih tahu bagaimana mengembangkan koperasi. "Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahaun tentang koperasi yang nantinya dapat dilaksanakan di koperasi," kata Ridwan ditemui terpisah.

Menurut Ridwan, koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi. Didalamnya ada aktivitas ekonomi dan sosial. "Nah untuk itu harus ada keseimbangan antara usaha dan sosial. Sebagimana dimaklumi koperasi ini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar yang memnafaatkan koperasi," katanya.

Salah satu hal untuk melihat maju mundurnya suatu koperasi bisa dilihat sejauh mana koperasi tersebut melakukan RAT. "Tentu saja koperasi ini bisa dilihat maju mundurnya, pengurus, pengawas melaksanakan evaluasi. Sarananya yaitu RAT. Karena RAT itu membicarakan program keinginan aggota koperasi, sepeti apa.Itu rencana program kegiatan tahunan," tegasnya.

RAT kata Ridwan merupakan salah satu bentuk evaluasi. Kalau tadak di evaluasi, tidak akan tahu perkembangan seperti apa koperasi tersebut. "Itu fungsinya RAT, dengan RAT akan kelihatan rencana pembiayaan, apa betul kita perlu ada bantuan keluar misalnya pinjaman keperbankan atau pembiayaan lain. Kemudian untuk melyani konsumen yang mana, ini perlu ada analisa," katanya [KC-02]**.
CIANJUR, (KC),- Yayasan Cianjur Membangun sebagai bagian dari komponen masyarakat menyambut baik dirancangnya peraturan daerah (perda) mengenai tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten Cianjur.

Menurut Rian Herdiana, Sekretaris Yayasan Cianjur Membangun, saat ini di Kabupaten Cianjur, masih banyak perusahaan yang belum memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Kami menyambut baik dan sekaligus gembira karena Cianjur akan memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang  CSR,” ujarnya.

Selama ini, menurut Rian, banyak perusahaan yang beroperasi di Cianjur dan beberapa pengembang perumahan yang program CSRnya tidak jelas bahkan tidak memiliki kepedulian terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan meskipun CSR sudah diuraikan dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Namun kenyataan yang ada, tidak ada kepedulian para pengusaha yang berada di Cianjur terhadap warga cianjur.

Dia berharap, dengan adanya perda pengelolaan dana CSR tersebut maka pihak perusahaan bisa sungguh-sungguh menyisihkan 2,5 % dari keuntungannya untuk berbagai program sosial dan lingkungan antara lain kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi mikro, revitalisasi, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan yang lainnya.

“Kami Optimis DPRD Cianjur periode saat ini akan berupaya keras berbuat untuk masyarakat, dan kami berharap Forum atau Lembaga CSR sebagai pengelola dana CSR diharapkan dapat bersinergi dengan Yayasan Cianjur Membangun yang telah memiliki cabang di setiap kecamatan serta program-program berbasis layanan kemasyarakatan,  dalam penyusunan program fisik dan non fisik yang ada di Kabupaten Cianjur” ungkapnya.

Dia menjelaskan, setiap tahunnya dana CSR dari perusahaan itu selalu ada, namun partisipasi dan pengelolaannya masih belum begitu signifikan, bahkan jangan sampai dana CSR ini dijadikan bagian dari taktis politis penguasa atau kelompok tertentu dijadikan dana pendamping untuk tujuan tertentu, ini harus murni, sistem pelaporan dan pendayagunaan dana CSR juga harus transparan dan jelas laporannya ke publik." ujar Rian.

“Kami lebih paham program apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan,sehingga dia berharap ada sinergitas antara para pengusaha dengan masyarakat Cianjur,” tambahnya. [KC.01]***
CIANJUR,[KC].- PT. Tirta Investama Cianjur (Aqua) mengandeng instansi TNI untuk pembuatan lubang biopori. Salah satunya yang baru saja dilakukan dengan Koramil Warungkondang Kab. Cianjur. Pembuatan lubang biopori tersebut dilaksanakan di Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong.
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-68 TNI ini dihadiri sejumlah karyawan aqua, pihak koramil, Camat Gekbrong dan pihak dari Perwakilan Polsek Warung Kondang. Pembuatan biopori ini dibagi dalam beberapa tahap dengan target secara keseluruhan sekitar 450 lubang biopori. Untuk tahap awal biopori yang berhasil dibuat sekitar 150 lubang
Selain itu kegiatan pembuatan lubang biopori dilakukan juga bersama dengan Batalyon Infantri 300 Raider. Kegiatan itu dilaksanakan di Markas Batalyon 300 Raider Jalan Ariawiratanudatar. Para prajurit Batalyon Infantri 300 Raider dan Karyawan PT. Tirta Investama Cianjur bekerjasama melaksanakan penggalian lubang dan mengisinya dengan pipa/botol aqua bekas yang sudah dimodifikasi secara bergantian. Lubang biopori yang dibuat bevariasi antara 30-10 centimeter tergantung dari adanya batuan di tanah yang digali tersebut. Biopori yang berhasil dibuat pada kegiatan itu sekitar 450 lubang.
Menurut salah satu Tim CSR PT. Tirta Investama yang juga sekaligus sebagai pengarah dalam kegiatan biopori tersebut, Jajang Saepul Malik mengatakan, pembuatan lubang biopori diharapkan dapat menjadi contoh dan menumbuhkan kesadaran serta perubahan perilaku masyarakat bahwa pembuatan lubang resapan biopori tidak hanya berdampak bagi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan ketahanan lingkungan dari dampak perubahan iklim.
"Lubang resapan biopori merupakan contoh yang sederhana yang baik, murah, dan mudah untuk diterapkan di masyarakat. Selain untuk konservasi sumberdaya air, sekaligus sebagai sarana dan prasarana mengolah sampah organik menjadi kompos," kata Jajang.
Aksi nyata pembuatan lubang biopori kata Jajang, merupakan salah satu bagian dari membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lubang resapan biopori. Karena dalam jangka panjang merupakan penyimpanan cadangan air dan mencegah bencana banjir dan tanah longsor.
Sementara itu Komandan Batalyon 300 Raider, Mayor Inf Suharma Zunam mengatakan program pembuatan biopori ini menjadi salah satu program TNI AD dalam bina teritorial dan lingkungan masyarakat. Diharapkan dengan adanya program biopori ini, masyarakat wilayah Cianjur yang tinggal di wilayah rawan bencana longsor untuk tetap waspada.
"Kami sangat menyambut baik program kerjasama sama seperti ini, seperti yang telah dilakukan oleh PT Tirta Investama Cianjur. Untuk pembuatan lubang Biopori ini kami punya target membuat 11.000 lubang biopori," kata Zunam [KC-02]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







CIANJUR, [KC].- Kesulitan air bersih kembali mengancam warga tiga kampung di Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang Kab. Cianjur. Padahal Desa Cirumput terdapat sumber air tua yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti Cianjur.
Tiga kampung yang kini kesulitan air bersih itu adalah Kampung Garung, Lebak Saat dan Barulega. Untuk mendapatkan air bersih terpaksa warga harus jalan kaki dengan jalan terjal. Itupun sumbernya sangat terbatas dan harus mengantri.
Kepala Desa Cirumput Kecamatan Cugenang Beni Irawan mengatakan, sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi kesulitan air bersih di tiga kampung yang acap kali terjadi setiap tahun saat musim kemarau. Salah satunya dengan membuat somor bor. Hanya saja sumur bor yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut tidak berfungsi.
"Tadinya kita berharap banyak dari bantuan pemerintah melalui pengadaan sumor bor. Tapi kenyataanya sumur bor tidak mengatasi masalah, tapi malah bermasalah. Diduga saat pengeboran kaadaan bawah tanah water lose," kata Beni saat dihubungi, Rabu (17/9).
Akibat tidak berfungsinya sumor bor, maka warga kembali dihantui oleh kecemasan kekurangan air bersih. "Airnya tdk bisa di tarik ke permukaan karena rongga di bawah tanah sangat besar sehingga air tidak bisa di sedot ke atas. Jadinya percuma ada sumur bor, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya.
Dikatakan Beni, satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, akan dilakukan penambahan pipa dari air permukaan. Namun pihaknya mengaku kesulitan untuk mencari sumber airnya. "Kami siap dengan pihak perusahaan untuk swadaya sebagian pipa paralon apabila ada bantuan pipa dari pemerintah," kata Beni.
Sementara itu seorang warga Cirumput, Yan Yan (30) mengaku sudah terbiasa mengalami kesulitan air bersih saat memasuki musim kemarau. Pihaknya hanya bisa berharap agar pemerintah bisa mengatasinya.
"Tadinya kami sangat gembira saat ada bantuan sumur bor ke kampung kami, tapi ternyata sampai saat ini tidak bisa difungsikan. Kami kecewa, ini pengadaannya katanya sampai menelan biaya ratusan juta, percuma kalau tidak bisa dimanfaatkan," katanya.

Ia meminta agar pemborong yang mengerjakan sumur bor itu bertanggungjawab. "Yang mengerjakannya harus tanggungjawab, masa membuat sumor bor airnya tidak nyala dibiarkan. Itu namanya mubazir dan sia-sia," tegasnya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







CIANJUR, (KC).- Wakil Ketua Tim Nasional (Timnas) Bidang Arkeologi, Ali Akbar, mengatakan, penelitian pendahuluan yang telah dilakukan sejak 14 September 2014 saat ini akan selesai sebelum 20 Oktober 2014. Sejauh ini tim peneliti sudah menemukan adanya bukti-bukti peradaban yang masih terpendam di dalam tanah. Terakhir, tim peneliti menemukan artefak berbentuk koin pada 15 September 2014 yang terpendal di kedalaman 11 meter.
"Kami sebuah tim yang solid, ahlinya juga sudah lengkap. Kami juga selalu rapat secara intensif. Kami juga selalu melakukan pecapaian target dan sepertinya bisa tercapai. Dan kami menemukan banyak bukti budaya yang usianya beragam. Misalnya di 0,5 meter ada bukti budaya yang usianya 500 SM dan ketika eskavasi terus sampai kedalaman empat meter ada artefak dan struktur batu buatan manusia yang usianya 5200 SM," ujar Ali disela mendampingi mendikbud ke Gunung Padang, Rabu (17/9).
Saat ini kata Ali, tim peneliti fokus terhadap pengungkapan temuan budaya yang berusia 5200 SM. Pasalnya, selain luas situs Gunung Padang lebih dari Candi Borobudur, temuan budaya berusia 5200 SM itu melebihi usia piramida di Mesir. Akan tetapi temuan artefak menyerupai koin ternyata mencengangkan tim peneliti. Sebab usianya diperkirakan 10 ribu SM jika melihat kedalaman tanah ditemukannya artefak tersebut.
"Hasil dari penelitian, diperkirakan minimal ada tiga lapisan kebudayaan di situs Gunung Padang. Mulai dari 500 SM, 5200 SM, dan yang yang menarik di kedalaman 11 meter ini (Kedalaman ditemukannya artefak. Red). Terus terang kami belum mau membahas karena datanya baru data bor dan artefak. Makanya pelan-pelan untuk membuktikan lapisan ketiga ini dan masih perlu banyak bukti lagi. Sebetulnya data bor sudah cukup baik dan sudah diuji di Batan dan Betalab di Florida. Ketika masuk ke sampel kesana, ilmuwan internasional melihat dan ingin menawarkan kerjasama," ujar Ali.
Sementara, Wakil Ketua Timnas Bidang Geologi, Danny Hilman, mengatakan, timnya telah melakukan pengeboran sedalam 29 meter. Dari kedalaman itu timnya menemukan struktur bangunan yang jelas dan rangka andesit sampai kedalaman 16 meter. Menurutnya, andesit yang ditemukan itu masih terdapat campur tangan manusia lantaran ditemukan pasir lepas.
"Ini sebuah hal yang masih mustahil dalam hal geologi karena harusnya di kedalaman itu (Pengoboran. Red) bertemu dengan batuan keras. Makanya pengeboran kami teruskan sampai diyakini betul ketemu dengan batuan alamiah," kata Danny.
Pihaknya juga tidak menampik, kalau pengeboran tersebut salah satunya untuk membuktikan adanya ruangan kosong. Menurutnya, ruang kosong itu sudah ditemukan namun sebatas rongga di antara batu andesit. Akan tetapi ia tidak tahu manfaatnya dan perlu diteleiti lebih lanjut. "Dalam geologi, ada di wilayah batuan keras yang usianya puluhan juta itu tidak ada pasir dan harusnya batu pasir. Artinya pasir yang ada di bawah situs itu bukan dari bawah tapi dari tempat lain. Jadi kita menyangka batuan andesit itu masih bangunan," ujar Danny [KC-02/g]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!






CIANJUR, [KC].- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia M. Nuh, Rabu (17/9) mengunjungi situs Gunung Padang yang berada di Kampung Gunung Padang Desa Karyamukti Kecamatan Campaka Kab. Cianjur. Turut mendampingi menteri, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Wakil Bupati Cianjur H. Suranto dan sejumlah pejabat pusat maupun daerah.
Ditemui sejumlah awak media, M. Nuh mengatakan, penelitian terhadap Gunung Padang akan tetap berlanjut. Sebab penelitian itu untuk membuktikan hipotesis akademik yang dihasilkan Tim Nasional (Timnas) Penelitian Gunung Padang selama melakukan penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan sejak 14 September 2014.

"Berdasarkan hasil awal yang kami lihat sudah menunjukkan trend positif bahwa disini (Gunung Padang) ada kehidupan jauh sebelum masehi. Bahkan kata Ali Akbar ada usia 
3000 SM itu kalau ditarik seperti zaman Nabi Ibrahim. Artinya pada saat nabi, di Indonesia sudah ada kehidupan, makanya kita patut bangga menjadi orang indonesia yang punya peradaban sangat tua," kata M. Nuh.

Kedepan kata M. Nuh akan ada tiga fase yang dilakukan pemerintah untuk situs Gunung Padang. Di antaranya fase penelitian, fase konservasi, dan fase promosi. Pada fase penelitian yang paling menonjol adalah akademik hipotesis sehingga tidak perlu masuk ke dalam wilayah kontroversi. Sebab dalam penelitian itu selalu ada dugaan-dugaan untuk membuktikan rasa penasaraan sehingga kalau secara penelitian terbukti dan teruji adanya satu peradaban maka akan berlanjut ke fase berikutnya.
"Jelas setiap ada peneliatian itu pasti ada unsur clarity, artinya kalau sudah jelas tidak perlu diteliti. Contohnya api itu panas, ya sudah tidak usah diteliti. Tapi kalau ada yang masih menimbulkan rasa penasaran disitu lah penelitian itu masuk. Sepanjang kepenasaranan itu secara akademik bisa diberikan landasan berpikirnya," ujar menteri.
Diakui M. Nuh, dalam penelitian Gunung Padang saat ini, sejumlah instansi turut terlibat. Dimungkinkan keterlibatan sejumlah instansi tersebut akan terus berlanjut sampai masuk ke fase promosi. Adapun sejumlah intansi itu, yakni Kemendibud, pemerintah Kabupaten Cianjur, pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), TNI, kementerian Pekejraan Umum, Kementeria Energi dan Sumber daya Mineral, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Penelitian situs Gunung Padang ini akan terus berlanjut, karena ini urusan multi years dan tentu tidak bergantung pada pergantian pemerintahan. Ini urusan negara dan bangsa, makanya saya berkeyakinan siapapun yang akan melanjutkan pemerintah, situs ini tetap akan terus dieksplor dan dibuktikan bahwa di sini ada peradaban," kata Nuh.
Terkait anggaran pada fase penelitian, lanjut Nuh, kemendikbud akan menggunakan dana abadi sehingga tidak terpengaruh dengan pergantian presiden dan tahun anggaran. Penggunaan dana abadi yang jumlahnya saat ini mencapai Rp 24 triliun untuk penelitian itu dilakukan setelah kemendikbud menetapkan Gunung Padang sebagai bagian penelitian yang sesuai dengan kebijakan nasional. Selain itu, dana abadi pendidikan itu digunakan untuk tiga hal, yakni beasiswa, riset, dan rehabilitasi sekolah akibat bencana.
"Kalau penelitian situs Gunung Padang ini masuk kategori riset. Tahap awal kami mengalokasikan Rp 3 miliar, itu sudah cair. Tapi untuk total anggaran yang akan digunakan kami tidak tahu. Gampangannya begini, sepanjang bisa dibuktikan dan ada dugaan secara akademik. Demi membuktikan adanya peradaban yang sangat unggul, berapapun akan dibiayai dan saya yakin tidak besar karena yang biaya yang besar itu di fase konservasi. Kalau konservasi itu sudah lain (Tidak pakai dana abadi. Red) lagi karena di situ ada rekontruksi, promosi dan penataan kawasan sehingga melibatkan lintas sektor," kata Nuh.
Pihaknya juga tidak memberikan target waktu kepada para peneliti. Namun ia memberikan dukungan penuh agar rasa penasaran itu bisa dibuktikan dan terpecahkan. "Sampai ekstrimnya begini, eh ternyata tidak ada apa-apa dari hasil penelitian, itu tidak apa-apa. Karena meneliti itu seperti ijtihad. Kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Makanya tidak apa-apa dibanding diam aja, itu bukan intelektual. Kalau terbukti syukur kalau tidak terbukti syukur tapi rasa penasaran hilang. itu tradisi akdemik seperti itu," kata Nuh.
Terkait dengan pembebasan tanah, Menteri menegaskan akan bekordinasi dengan pemerintah Kabupaten Cianjur dan pemerintah Provinsi Jabar. Karena kawasan situs Gunung Padang sudah dipetakan dan sudah dihitung yang total luasannya mencapai 30 hektare. Pihaknya berharap peran pemerintah daerah bisa ikut mengembangkan terutama untuk masyarakat sekitar agar tertata dengan baik.

"Koordinasi lintas sektor tetap akan dikedepankan, termasuk ketika masuk fase konservasi karena persoalannya cukup komplek. Antara lain persoalan infrastruktur, penetapan kawasan, pariwisata, dan sebagainya. Beberapa kementerian akan dilibatkan meski kedepan nama kementeriannya seperti apa karena dalam surat keputusan kemendikbu itu seperti itu," kata M. Nuh [KC-02/g]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!










CIANJUR, [KC].- Sebanyak 70 rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur terpaksa dianulir mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI lantaran tersangkut masalah status kepemilikan tanah. Puluhan rutilahu tersebut berada diatas tanah kas Desa Cipanas.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kab. Cianjur, Yoni Raleda membenarkan adanya puluhan rumah rutilahu di Desa Cipanas Kecamatan Cipanas yang menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kemenpera RI terpaksa harus dianulir. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran rutilahu itu berada diatas tanah kas desa.
"Dalam persyaratan penerima bantuan BSPS dari Kemepera RI itu diantaranya status tanah harus tanah hak milik. Sementara 70 rutilahu di Cipanas itu berada diatas tanah kas desa. Kami tidak mau kalau dipaksakan nantinya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Yoni didampingi staf pelaksana A. Sugilar saat ditemui dikantornya, Selasa (16/9).
Dikatakan Yoni, agar bantuan BSPS tersebut tidak ditarik kembali oleh Kemenpera, pihaknya mengambil langkah dengan menggulirkan ke rutilahu lainya yang masih berada dalam wilayah desa yang sama. "Itu salah satu solusinya, masih banyak rutilahu lainnya yang belum tercover bantuan," katanya.
Dalam proses pengajuan bantuan rutilahu, diwilayah Desa Cipanas Kecamatan Cipanas terdapat 77 rutilahu. Namun setelah diferivikasi lapangan, ternyata hanya 7 yang memenuhi persyaratan. Sebanyak 70 rutilahu lainya tidak bisa mendapatkan bantuan lantaran berada ditanah bukan hak milik.
"Kita juga tahunya rutilahu yang diajukan itu setelah adanya ferivikasi. Ternyata dari 77 rutilahu yang diajukan hanya 7 yang memenuhi persyaratan. Sementara bantuannya sudah di plot atau dipastikan, terpaksa mengambil data lain yang memenuhi persyaratan," tegasnya.
Dengan adanya puluhan rumah rutilahu yang terpaksa di cancel bantuan BSPSnya, target pemerintah untuk menjadikan wilayah Kecamatan Cipanas tuntas rutilahi jadi tertunda pada tahun 2014 ini. Pasalnya harus ada formula bantuan baru untuk 70 rutilahu yang berada diatas tanah kas Desa Cipanas.
"Cipanas itu masuk dalam kategori kecamatan yang ditargetkan tuntas yakni Kecamatan Karangtengah, Mande, dan Kecamatan Warungkondang. Khusus Kecamatan Cipanas ada prioritas khusus mengingat berada dekat dengan istana presiden Cipanas," katanya [KC-02]**.



Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







CIANJUR, [KC].- Sejumlah warga negara asing yang pernah berkunjung ke Situs Gunung Padang di Kampung Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kec. Campaka, Kab. Cianjur mengaku terkagum saat melihat dari dekat. Bahkan mereka menganggap Gunung Padang sebagai budaya leluhur mereka.
Hal itu dikatakan Juru Pelihara (Jupel) Situs Gunung Padang, Nanang saat ditemui di areal Situs Gunung Padang, Selasa (16/9). Nanang mengaku, turis mancanegara yang datang ke Situs Gunung Padang, rata-rata takjub atas keberadaan situs yang didaerah mereka sulit untuk ditemui.
"Mayoritas yang datang berkunjung itu ingin membuktikan sebagaimana pemberitaan media yang mereka dapatkan. Semunya terkesan saat menyaksikan dari dekat tentang Situs Gunung Padang, baik fisik, alam dan arsitekturnya dianggap luar biasa," katanya.
Diakui Nanang, dari hasil diskusi dengan sejumlah turis mancanegara itu, banyak diantaranya yang menganggap bahwa Situs Gunung Padang merupakan bagian dari leluhirnya. "Ia banyak yang saya jumpai mereka bilang kalau Situs Gunung Padang bagian dari leluhurnya, mereka menganggap itu berdasarkan sejarah yang mereka pelajari," tegasnya.
Dari sejumlah turis mancanegara yang berkunjung ke Situs Gunung Padang berasal dari Canada, Jerman dan Inggris. "Ada yang menarik dari turis Jerman, ia berpesan dan minta tolong agar menjaga dan jangan mengotori Situs Gunung Padang, dengan alasan karena situs tersebut peninggalan nenek moyangnya," katanya.

Jumlah Pengunjung Meningkat
Semenjak rame pemberitaan mengenai keberadaan Situs Gunung Padang yang dimungkinkan usianya 5200 sebelum masehi itu, berpengaruh pada jumlah kunjungan. Hingga saat ini jumlah kunjungan terus mengalami peningkatan.

"Untuk turis mancanegara rata-rata diperkirakan 20-25 orang per bulan. Tapi kalau secara umum dalam satu bulan mencapai sekitar 6000 pengunjung. Padahal sebelumnya sangat sedikit," kata Nanang.
Sebagai Jupel Situs Gunung Padang, pihaknya selalu menyampaikan kepada pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga keberadaan situs. Apalagi saat ini tengah dilakukan penelitian oleh Tim Nasional.

"Kami selalu menghimbau kepada pengunjung agar selalu menjaga kebersihan diareal situs dan tidak merusak keberadaan situs. Ini merupakan komitmen kami sebagai Jupel, agar keberadaan situs ini tidak rusak," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







CIANJUR, [KC].- Tim Nasional (Timnas) Pelestarian dan Pengelolaan Situ Gunung Padang menemukan logam berbentuk koin dari kedalaman 11 meter saat melakukan pengeboran untuk penelitian. Logam yang berwarna hijau kecoklatan tersebut merupakan artefak dan murni buatan manusia.
Wakil Ketua Tim Nasional (Timnas) Penelitian Gunung Padang Bidang Arkeologi, Ali Akbar, mengatakan, artefak tersebut ditemukan pada Senin 15 September 2014 dinihari. Artek tersebut juga diyakini bukan sebagai alat transaksi melainkan menyerupai amulet.
"Hasil dari penelitian awal, sejauh ini artefak yang berbentuk koin itu tidak ditemukan satuan ukur. Yang ada motif yang sama di kedua sisinya," kata Ali ketika ketika ditemui di situs Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Selasa (16/9).
Dari hasil penelitian diketahui bahwa artefak itu terdapat beberapa motif yang menggambarkan kecerdasan luar biasa pembuatnya. Motif tersebut diantaranya motif gawangan dan motif bulatan. Adapun motif gawangan terlihat mengelilingi pinggiran artefak yang menyerupai koin tersebut.
Sedangkan motif bulatan yang masing-masing memiliki diameter 0,3 milimeter, membentuk lingkaran menyerupai untaian kalung mutiara. Adapun bulatan yang membentuk lingkaran itu tepat berada di tengah artefak. Meski ada beberapa bulatan yang mulai hilang, namun jumlahnya diperkirakan sekitar 84 buah setelah dilakukan trace.
"Bulatan-bulatan kecil itu terangkai satu sama lainya dengan simetris tidak terputus. Ini menunjukkan betapa cerdasnya manusia yang membuatnya. Tidak hanya itu kejeliannya juga sangat luar biasa," kata Ali.
Berdasarkan hasil pengukuran diketahui, diameter artefak tersebut mencapai 17 milimeter. Sedangkan diameter lingkaran yang ada di tengah logam sekitar 10,5 milimeter. Adapun ketebalan logam ini 1,5 milimeter. "Kalau bahannya diperkirakan perunggu karena tidak memiliki terpengaruh dengan medan magnet," katanya.
Ketika disinggung mengenai usia artefak yang berhasil ditemukan itu, Ali menandaskan ada kemungkinan usianya cukup tua. Apalagi ditemukan dikedalaman 11 meter terpendam di bawah teras lima situs Gunung Padang.
"Kalau mengacu pada usia situs yang sudah bisa dipertanggungjawabkan usia artefak ini bisa di atas 5200 SM. Sebab dari hasil penelitian, yakni usia lapisan tanah yang kami temukan, berkisar 500-5200 SM. Usia 5200 SM itu pun untuk lapisan tanah di kedalaman empat meter," kata Ali.
Ali juga menegaskan, aktivitas pengeboran yang dilakukan tidak sampai merusak situs. Karena dalam pelaksanaanya diameternya pipa bor sekitar 5 centimeter dan masuknya per 15 centimeter. "Disambing mata bor itu ada ruang gerak untuk sirkulasi air. Artefak itu tersedot dan tidak rusak. Ada kemungkinan artefak itu terpendam di pasir, bukan di atas batu. Dan untuk sementara baru satu yang ditemukan," tegasnya.

Pihaknya juga mengakui, sebelumnya juga telah menemukan benda seperti mata anak panah. Benda tersebut ditemukan di kedalaman sekitar dua meteran. "Ia kita juga menemukan benda seperti ana panah," jelasnya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!









CIANJUR, [KC].- Bantuan Gubernur (Bangub) senilai Rp 100 juta per desadalam pelaksanaanya harus diawasi oleh semua pihak. Hal itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemanfaatan bantuan yang terjadi dilapangan.
"Kami siap diawasi, bahkan kalau perlu diaudit tentang pelaksanaan bangub yang kami terima. Ini satu bukti komitmen kami selaku aparat ditingkat desa untuk selalu menerapkan bantuan baik yang bersumber dari APBD Provinsi, kabupaten maupun pusat tepat sasaran sesuai dengan yang ditetapkan, kata Kepala Desa Cirumput Kecamatan Cugenang, Kab. Cianjur, Beni Irawan saat dihubungi, Minggu (14/9).
Dikatakan Beni, bangub yang diterima masing-masing desa itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dalam pelaksanaanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa. Adanya bangub tersebut juga bisa mendorong swadaya masyarakat.
"Bangub ini sangat besar manfaatnya, terutama bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Adanya bangub, kami bisa memperbaiki jalan yang tadinya seperti kubangan, sehingga membuat mobilisasi kendaraan pengangkut hasil panen seperti padi dan sayuran bisa lancar," kata Beni yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kecamatan Cugenang itu.
Beni mengharapkan, bangub yang diterima oleh masing-masing desa itu agar dang 'bermain' dalam penerimaan bantuan tersebut. "Saya ingin bantuan ini diterapkan sesuai dengan aturan, jangan sampai ada yang berani coba-coba bermain dilapangan," kata Beni yang mengaku bangub di desanya tengah dilaksanakan untuk pembangunan Jalan Cirumput-Padaruum, sepanpanjang 200 meter dan pembangunan tembok penahan tanah.
Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Cianjur Budhi Rahayu Toyib mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan data persis berapa jumlah desa yang telah mencairkan dana bangub. Namun berdasarkan informasi yang diterimanya, sudah banyak desa yang mencairkan.
"Kalau data berapa jumlah pastinya kita belum ada, karena dalam pencairan ini desa belum ada yang melaporkan kepada kami. Hanya saja saat ususlan memang kami yang memberikan pengantar ke provinsi, itupun tidak semua desa, ada yang diantaranya langsung mengajukan ke provinsi," kata Budi saat dihubungi terpisah.
Budi menegaskan, meski tidak ada desa yang melaporkan setelah pencairan, pihaknya tetap pro aktif meminta data tersebut ke masing-masing desa. "Kami sudah surati camat, kami minta data laporan realisasi bangub diwilayhnya masing-masing. Ini juga untuk memudahkan kita dalam melakukan pemantauan," katanya [KC-02]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







CIANJUR, [KC].- Masyarakat Cianjur selatan terus mendesak DPRD Cianjur yang baru saja dilantik priode 2014-2019 untuk menjadikan pemekaran Cianjur selatan menjadi program prioritas. Pasalnya pemekaran Cianjur selatan sebelumnya sudah menjadi pekerjaan DPRD sebelumnya untuk wilayah 13 kecamatan sebagai derah otonom baru (DOB).
"Beberapa bulan yang lalu, sebelum pemilihan anggota legislatif, Pansus tentang DOB Cianjur selatan itu sudah dibentuk, pansus ini sudah melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan badan permusyawaratan desa (BPD) di setiap desa tentang pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB," kata Sekretaris Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK), Ceng Badri, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (12/9).
Dikatakan Ceng Badri, sejauh ini usulan pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB sudah masuk dalam tahap pengkajian. Ke 13 wilayah kecamatan yang masuk dalam DOB tersebut diantaranya Agrabinta, Cibinong, Cidaun, Cijati, Cikadu, Kadupandak, Leles, Naringgul, Pagelaran, Pasirkuda, Sindangbarang, Sukanagara, dan Tanggeung
Masyarakat kata Aceng, sangat menuggu hasil kajian dari akademisi itu agar bisa ditindak lanjuti oleh eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga itu nantinya akan melakukan verifikasi dan inventarisasi terkait kesiapan pemekaran.
"Kalau terkait dengan BPD sudah tidak ada masalah semuanya setuju pemekaran Cianjur selatan sebagai DOB. Hanya saat dilakukan pengkajian pertama memang ada indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi DOB," kata mantan Ketua Panwaslu Kecamatan itu.
Dijelaskanya, indikator yang dimaksudkan adalah mengenai potensi daerah dan kemampuan keuangan. Pada pengkajian di tingkat akademisi untuk pertama kali terjadi kesalahan data yang tidak valid sehingga perlu dilakukan koreksi. Itu mengapa dilakukan pengkajian ulang untuk yang kedua kalinya.

"Sebagai masyarakat kami ingin semuanya itu dilakukan dengan transparan dengan mekanisme yang ada. Kami minta yang melakukan kajian itu lebih serius lagi, jangan sampai tergoda oleh tekanan maupun 
Intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin, mengatakan, keinginan masyarakat Cianjur selatan untuk menjadikan wilayahnya sebagai DOB harus disikapi dengan positif. Apalagi kalau DOB itu bertujuan untuk lebih memaksimalkan pembangunan.
"Pemerintah Kabupaten Cianjur sangat mendukung adanya pemekarang Kabupaten Cianjur. Apalagi jika melihat geografis yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak, tentu perlu adanya pemerataan pembangunan. Luas wilayah inilah yang selama ini menjadi salah satu kendalanya," kata Oting saat ditemui diruang kerjanya secara terpisah.
Diakui Oting, potensi Sumber Daya Alam diwilyah Cianjur selatan sangat memungkinkan menghasilkan pendapatan daerah. Selama ini potensi itu belum tergarap secara maksimal lantaran terbatasnya anggaran APBD Cianjur.

"Dengan menjadi DOB, Cianjur selatan akan bisa lebih maju dan berkembang. Karena tentu akan lebih fokus dalam melakukan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi yang ada diwilayahnya," tegas Oting [KC-02]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!