Iklan

iklan

BPMD Kecolongan, Sejumlah Desa Mengajukan Bantuan Gubernur Tanpa Rekom

Wednesday, September 10, 2014 | 2:55:00 AM WIB Last Updated 2014-09-11T10:38:42Z
CIANJUR, [KC].- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Cianjur merasa kecolongan atas sejumlah pengajuan bantuan gubernur (Bangub) 2014 senilai Rp 100 juta yang diajukan pihak desa ke Gubernur Jawa Barat tanpa melalui rekomendasi dari BPMD. Anehnya lagi, pengajuan tersebut dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala BPMD Kabupaten Cianjur Budi Rahayu Thoyib tidak menampik, adanya sejumlah desa yang "nyelonong" sendiri datang ke provinsi untuk mengajukan bangub. Pihaknya mengetahui hal itu setelah ditanya oleh pihak provinsi terkait adanya bangub yang akan turun.
"Ya memang ada seperti itu, jumlahnya pastinya saya tidak tahu, ada sekitar 60 desa lebih. Mereka mendapatkan bangub, tanpa melalui kantor BPMD saat megajukannya. Sepertinya mereka langsung atau menggunakan jasa pihak lain," kata Budi saat dihubungi, Selasa (9/9).
Dikatakan Budi, idialnya setiap pengajuan bantuan yang terkait dengan pemerintahan desa, BPMD harus mengetahuinya. Sehingga jika terjadi suatu persoalan ditingkat pemerintahan desa bisa segera tertangani.
"Kalau tidak rekomendasi, minimalnya pengantar, sehingga kalau bantuan itu cair, kita memiliki data. Namun yang terjadi untuk beberapa desa penerima bangub ini tidak demikian, jangankan melaporkan atau memberitahukan, datanya saja kita tidak ada," kata Budi.
Kendati demikian, dalam rangka tertib administrasi, pihaknya telah melayangkan surat ke setiap kecamatan untuk melaporkan realisasi bangub yang diterima didesa-desa diwilayahnya masing-masing. "Kita sudah kirim suratnya ke kecamatan, mudah-mudahan pada saat rapat koordinasi antara Kasi Kesra minggu-minggu ini mereka semua membawa datanya," harapnya.
Terkait bangub, pihaknya hanya sebatas sebagai fasilitator saja. Pelaksanaanya dari pihak BPMD Provinsi Jawa Barat. "Termasuk pengawasannya juga ditangani oleh provinsi, di daerah hanya memfasilitasi saja," tegas Budi.
Terkait rumor yang beredar adanya fee sebesar 5 persen diterima BPMD, pihaknya dengan tegas membantahnya. Hal itu kata Budi sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan kredibilitas BPMD.

"Itu sama sekali tidak benar, kalau ada pegawai saya yang meminta fee seperti itu, tolong laporkan ke saya, saya sendiri yang akan bertindak. Saya selalu wanti-wanti kepada pegawai jangan sampai meminta," tegasnya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • BPMD Kecolongan, Sejumlah Desa Mengajukan Bantuan Gubernur Tanpa Rekom

Trending Now

Iklan

iklan