Seusai pertemuan dengan Komisioner KPU Cianjur kepada sejumlah awak media, Dia menjelaskan bahwa KPU Cianjur sudah sangat siap mulai dari penyelenggaraannya hingga dari sisi anggarannya yang hanya tinggal menunggu proses pencairan dana. “Berdasarkan pembicaraan dengan ketua KPU Cianjur tadi, secara keseluruhan, sudah siap,” katanya kepada awak media, di kantor KPU Cianjur di Jalan Ir H Juanda, Selakopi.
Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) itu mengingatkan, KPU juga harus menjaga kredibilitas, independensi serta harus bisa menekan seminimal mungkin agar tidak ada celah sedikitpun berkenaan peluang-peluang kecurangan. Sehingga, lanjut dia, Pilkada Kabupaten Cianjur bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah dan dikehendaki oleh masyarakat Cianjur.
Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membatasi anggota penyelenggara pemilu (PPK, red) yang telah menjabat selama dua kali periode. Dengan begitu, hemat Diah, kemungkinan terjadinya kecurangan pemilu pun bisa dieliminir.
“Memang sudah seharusnya seperti itu, dan KPU Kabupaten Cianjur sudah dapat melaksanakannya. Dengan anggota PPK yang masih baru dan dapat dibina, maka pelaksanaan pilkada nanti akan bisa berjalan dengan bersih,” harap dia.
Masyarakat, lanjut Diah, harus juga bisa berperan aktif dalam pelaksanaan pilkada. Sebab, momentum pilkada merupakan saat yang tepat bagi masyarakat untuk dapat memilih pemimpin yang dapat membawa Cianjur ke arah yang lebih baik.
“Masyarakat jangan apatis. Ini kesempatan untuk merubah Kabupaten Cianjur agar bisa memiliki pemimpin yang benar-benar amanah. Kalau mau Cianjur menjadi lebih baik, pilih calon pemimpin yang bisa diharapkan. Kalau tidak, selamanya Ciajur akan tetap seperti ini,” tegas dia.
Selain itu, dengan adanya aturan baru yang tidak memungkinkan terjadinya dinasti kepemimpinan yang hanya akan memperpanjang kekuasaan di tingkatan daerah, menurutnya bisa menjadi pemicu bagi masyarakat untuk lebih memiliki kepedulian dalam proses demokrasi yang diakumulasikan ke dalam pilkada.
“Warga harus bertindak aktif dan kritis dalam momen penting ini. Jangan hanya berdiam diri saja. Sebab nasib pembangunan Cianjur selama lima tahun ke depan ditentukan dalam pesta pemilihan pemimpin yang berperan sebagai penentu kebijakan dan eksekutor dalam penerapannya,” tutur Diah.
Selanjutnya, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perseorangan juga dapat membantu kinerja KPU dalam mengawasi berlangsungnya pilkada. Sebab, proses panjang yang dilalui mulai dari proses pencoblosan, penghitungan serta pengawalan surat serta kotak suara hingga ke tempat yang ditentukan adalah sangat panjang. Apabila hanya mengandalkan KPU saja, sudah barang tentu akan kewalahan, meskipun itu sudah menjadi tugas KPU.
“Kerja sama antara KPU, PPK, dan masyarakat Cianjur akan membuat proses ini berjalan dengan lebih baik dan membawa perubahan dalam pelaksanaan pemilihan yang bersih,” pungkasnya [KC-02/gp]**.
